Menurut laporan dari Transparansi Internasional Indonesia (TII) menyebutkan bahwa Kota Bandung merupakan kota yang dikontrol oleh suap. Laporan tersebut juga menunjukan bahwa Medan adalah kota yang paling koruptif di Indonesia.
Masih menurut paparan TII itu, biaya suap di Bandung membebani hingga 10.8 persen ongkos produksi. Disimpulkan, jika harga barang Rp 1 juta, dipastikan nilai suap di dalamnya mencapai Rp 108.000. Terjadi pembengkakan dari harga seharusnya. Lalu siapa yang akan menanggungnya? Ini tentunya akan dibebankan kepada pembeli. Lalu, harga menjadi tidak kompetitif.
Laporan ini dipaparkan pada Transparansi International Indonesia pada Rabu 22 November lalu di Jakarta.
Jika diasumsikan, segala sesuatu yang terjadi di sebuah kota merupakan tanggung-jawab wali kotanya, seharusnya demikian. Maka dalam konteks ini, Wali Kota Bandung tampaknya belum dapat menghilangkan praktik-praktik suap yang tentunya memperburuk citra kota ini. Pada gilirannya, memperburuk kualitas layanan publiknya. Ujung-ujungnya masyarakat Kota Bandung menjadi korban.
Dari nilai 100 paling tidak korupsi, Bandung bertengger di angka 53,4. Bandung yang berjulukan kota pelajar dengan menjamurnya berbagai perguruan tinggi tidak berkorelasi positif dengan indeks korupsinya. Sungguh ironis rasanya.
Lalu, apa yang telah dilakukan pemerintah Kota Bandung terhadap kondisi ini? Tampaknya, Wali Kota Bandung tidak banyak terberitakan terkait proses pemberantasan korupsi. Apakah di Bandung tidak ada korupsi, sehingga tidak ada upaya "pertarungan di sini"? Dari angka itu saja, sudah dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi. Dari laporan itu saja, sudah nampak ada "borok" pada jalannya pemerintahan.
Justru di situlah kelemahan dari Ridwan Kamil terkait upaya yang pastinya akan berbenturan dengan berbagai kalangan. Upaya ini bisa jelas kita lihat dalam pengalaman Risma sebagai Wali Kota Surabaya dan Ahok sebagai Gubernur Jakarta.
Risma pernah diminta mundur karena proses yang dikerjakan harus sesuai dengan kepentingan masyarakat. Pelarangan iklan di ruang terbuka karena tidak memperindah Kota Surabaya, berujung pada perang terbuka antara DPRD Kota Surabaya dan Risma. Pertarungan itu dimenangkan Risma. Di akhir pertarungan, tercium bau amis bahwa bisnis reklame luar ruang itu milik salah satu anggota "yang terhormat" tersebut.
Di Jakarta, Ahok menggunakan narasi yang sangat kasar. "Pemahaman Nenek lo" menjadi mantra untuk menyelesaikan permasalahan terkait APBD, sebuah anggaran yang akan "digarong" anggota DPR.
Ridwan Kamil juga tidak pernah terlibat "peperangan" dengan para pejabat di Kota Bandung terkait besarnya biaya suap yang menjadi komponen unit cost suatu produk. Pun pada kejadian di 2016 terkait pembelian alat fitness DPRD Kota Bandung, Ridwan Kamil seperti tidak peduli.
Padahal uangnya dari anggaran APBD Kota Bandung yang tentunya di bawah kekuasaannya. "Jangan tanya saya" ujar Wali Kota Bandung yang didukung PKS ini ketika ditanya soal anggaran pembelian alat kebugaran itu. Seperti diberitakan detiknews.com (29/09/2016).
