Hal yang menonjol dari pola pelayanan publik Jakarta kini berbeda dengan Ahok, Â yakni gubernur Anies 'menolak' bertemu langsung dengan masyarakat yang dilayaninya. Aduan yang dulu dapat dilakukan secara langsung kepada Ahok, harus ditahan di tingkat kecamatan.
Ini berdampak negatif akibat jarak yang menjadi tidak terjangkau. Ini menciptakan persepsi betapa sulitnya berhubungan dengan pemimpinnya. Tidak seperti dulu. Aduan bisa langsung ditangani secara langsung. Mungkin ini terkait dengan slogan, jika bisa tidak repot, kenapa harus repot. Jika bisa membangun jarak, kenapa harus dekat.
Dengan pelayanan seperti ini tentunya masalah tidak akan dapat segera ditangani. Berjenjangnya keputusan dan juga tidak adanya wewenang Camat dalam memerintah dinas terkait. Â Ketika Ahok mendapatkan aduan dari masyarakat, dengan mudahnya beliau memerintahkan dinas terkait. Urusan bisa selesai dengan cepat.
Dengan berjaraknya Anies dengan masyarakatnya, besar kemungkinan akan sangat sulit bagi mereka untuk menemuinya. Mungkin nantinya akan ada proses seleksi untuk dapat menemuinya. Selayaknya seorang priyayi di zaman dahulu.
Pola seperti ini tentunya tidak akan merepotkan beliau. Tidak akan ada diskusi di Balai Kota dengan masyarakat yang memiliki persoalan. Memang seorang priyayi selayaknya harus dipuji dan tidak perlu direpotkan.
Untuk tidak repot, maka jarak harus dibentangkan sejauh mungkin. Kalau aduan ke kepala dinas, maka jaraknya dengan rakyat masih terlalu dekat. Maka kecamatan manjadi penerima aduan masyarakat. Tidak perlu dibantu alat seperti Qlue. Camatnya bisa makin dekat dengan rakyat dan mungkin dengan gubernur sendiri. Qlue harus dimatikan, karena alat itu sangat mendekatkan dirinya dengan rakyat.
Tambah Kenikmatan
Gubernur terkini itu mungkin tipe yang sangat mementingkan kebersamaan. Tetapi tentunya kebersamaan yang tidak harus merepotkan. Untuk itu, jumlah tim gubernur yang sepertinya mirip think thank yang bertujuan untuk membantu percepatan pembangunan di Jakarta, dilipatgandakan.
Sebelumnya, hanya 6 orang anggota Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ini. Sekarang akan mencapai 60 orang. Malah kabarnya menjadi 74. Jumlah anggota bertambah 10 kali lipat, jumlah anggaran berlipat 12 kali lebih. Dari Rp. 2,3 milyar menjadi Rp. 28,99 milyar. Partai pendukungnya, PKS, mengatakan ini realistis. Pastinya.
Di samping itu, untuk menggenapkan kepriyayian dari para pejabat di Jakarta, Anies juga berupaya membahagiakan anggota DPRD. Anggota yang dalam masa Ahok merana ini, karena tidak bisa makan lobster, sepertinya di zaman Anies akan mendapatkan impiannya.
Gimana tidak dapat. Anggarannya pun dinaikkan berlipat. Tanpa perlawanan sama sekali dari gubernur. Jika orang senang, kenapa harus dibuat repot. Mungkin itu semboyan gubernur. Tetapi, dibuat senang untuk mempriyayikan mereka.