[Bupati Natuna Ilyas sabli Negeri Pulau Ujung Utara Indoensia][Ilyas Sabli Bersama Hadi Candra]
Kabupaten Natuna Provinsi Kepulauan Riau masih kekurangan sarana transportasi laut maupun udara yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi tersendat meski daerah itu memiliki kekayaan sumber daya alam berlimpah dan termasuk salah satu Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (Kapet) Nasional.
Warga Natuna juga sulit untuk bepergian keluar daerah karena transportasi udara belum terjadwal penerbangannya sedangkan untuk bepergian dengan kapal laut sangat tergantung dengan kondisi cuaca. Jika cuaca buruk maka kapal laut tidak ada yang berani untuk keluar dari perairan Natuna.
Ketua DPRD Natuna Hadi Chandra mengungkapkan tingkat perekonomian masyarakat di daerah kepulauan tidak akan berubah, jika alat transportasi yang tersedia tidak ditambah jumlahnya. "Saat ini transportasi antar pulauan di Natuna masih sangat terbatas jumlahnya.
Kapal perintis yang disubsidi pemerintah pusat hanya tersedia dua unit dan itu pun masih belum maksimal. Selain itu jarak tempuh yang cukup jauh membuat pergerakannya menjadi lambat," ujar Chandra yang ditemui, Jumat pekan lalu.
Hadi Chandra menyebutkan, untuk memenuhi kebutuhan alat transportasi laut ini pemerintah daerah sudah mengusulan tambahan alat transportasi.
Rencananya, tahun 2012 mendatang alat transportasi tersebut sudah bisa beroperasi.
" Kita masih mendudukkan dengan dinas terkait rencana pengadaan kapal laut. Dan kita berharap keberadaan kapal tersebut nantinya bisa membantu mempermudah masyarakat yang tinggal di kepulauan sebagai sarana atar pulau," katanya.
Menurut Chandra, perekonomian masyarakat kepulauan hanya dapat dilakukan di wilayah kepulauan saja, karena jika hendak keluar daerah, transportasi yang digunakan masih tergolong lama datangnya.
Sebagai penggantinya, masyarakat menggunakan kapal motor dengan kapasitas yang sangat kecil, jika menempuh jarak antar pulau akan menghabiskan waktu yang cukup lama.
" Jika ada suatu kegiatan baik itu kegiatan pelatihan pendidikan, maupun kegiatan yang bersifat pribadi, masyarakat kepulauan harus berangkat dan baru akan pulang jika ada kapal perintis datang," tutur Chandra.
Terkait hal itu, Chandra berjanji akan membicarakan masalah transportasi laut ini dengan pemeriantah daerah. Sebab, untuk mekanisme pengadaan alat transportasi laut ini perlu adanya pemikiran yang matang dan alokasi dana yang cukup. " Kalau hanya membeli, pemerintah pasti bisa, namun yang menjadi pemikiran adalah bagaimana penanganan serta pemeliharaan selanjutnya" pungkasnya.
Sementara itu, Bupati Natuna Ilyas Sabli di jumpai mengatakan, sebagai daerah kawasan pengembangan ekonomi terpadu mestinya perekonomian Natuna bisa lebih maju dibanding daerah lain, terlebih Natuna memiliki kekayaan sumber daya alam berupa minyak dan gas yang berlimpah.
Ironisnya, hingga saat ini Natuna belum memiliki pelabuhan ekspor impor sehingga aktivitas ekspor dan impor menjadi terkendala. Saat ini kegiatan ekspor impor harus melalui Kabupaten Anambas, karena ditempat itu sudah ada kantor Bea dan Cukai sedangkan di Natuna belum ada.
Kapal Belum Dapat merapat
Kapal perintis sebagai sarana transportasi bagi masyarakat di Kepulauan Natuna, hingga kini belum bisa bersandar di pelabuhan Pulau Laut, Natuna.
Masyarakat yang ingin menggunakan sarana tersebut terlebih dahulu harus menggunakan kapal motor dari pelabuhan ke tengah laut, tempat kapal perintis melakukan lego jangkar, untuk menaikkan atau menurunkan penumpang.
Camat Pulau Laut, Tabrani, mengatakan masyarakat Pulau Tujuh sangat mengharapkan pelabuhan yang dapat disandari kapal perintis. Sebab, resiko keselamatan jiwa masyarakat yang menggunakan kapal motor milik nelayan untuk naik kapal perintis yang berada di tengah laut, cukup besar.
“Dengan jarak yang cukup jauh serta kondisi ombak yang tidak tenang, menaiki kapal motor nelayan sebelum ke naik kapal perintis tentu penuh resiko. Pernah ada yang warga yang terjatuh dari perahu motor akibat kuatnya guncangan ombak,” tuturnya.
Diungkapkan, pembangunan pelabuhan perintis di Tanjung Sering, Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut semenanjung Utara Indonesia, baru tahap pembebasan lahan seluas 2 Ha.
Nantinya, di lahan tersebut akan dibangun pelabuhan dengan panjang sekitar 1 KM dan 6 Meter. Ia pesimis, pelabuhan tersebut bisa terealisasi dalam waktu dekat.
Pasalnya, dana yang dibutuhkan untuk pembuatan pelabuhan mencapai Rp 30-40 Miliar. Dan jika hanya mengandalkan dana APBD Natuna, tentu tidak mungkin segera terealisasi.
Sejauh ini, lanjutnya, kondisi pelabuhan yang ada di Pulau Laut, hanya bisa disandari kapal kecil seperti kapal kayu atau kapal fery. Sedangkan untuk jenis kapal besar hanya bisa berlabuh di perairan depan pelabuhan.
Pelabuhan tersebut dibangun tahun 2007 lalu dengan panjang 100 Meter dan lebar 3 Meter. Dan pelabuhan tersebut belum memenuhi syarat untuk lokasi bongkar muat barang.
Meski pelabuhan Pulau Laut tidak bisa dijadikan tempat bersandar kapal besar, namun ia optimis pelabuhan tersebut selalu ramai digunakan masyarakat yang hendak bepergian. Apalagi dengan jumlah penduduk Kecamatan Pulau Laut yang mendapai 2.198 jiwa dengan 615 Kepala Keluarga (KK).
