Kemudian, keseimbangan dianggap sebagai kunci untuk mencapai harmoni dalam kehidupan. Dalam konteks pemerintahan, keseimbangan mencakup distribusi kekuasaan yang adil antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan, serta harmonisasi antara kepentingan individu, kelompok, dan masyarakat secara keseluruhan. Dalam urusan keuangan, keseimbangan melibatkan manajemen yang bijaksana dari sumber daya keuangan negara untuk memastikan kesejahteraan jangka panjang bagi masyarakat, tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang. Filosofi Jawa menekankan pentingnya keseimbangan dalam segala hal, termasuk dalam urusan keuangan. Dalam konteks pemeriksaan pajak, keseimbangan dapat mengacu pada pemahaman yang seimbang tentang kebutuhan untuk mengumpulkan pendapatan negara melalui pajak untuk membiayai layanan publik dan program-program pembangunan, sambil memperhatikan dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Pemeriksaan pajak yang seimbang dapat memastikan bahwa pajak dipungut secara efisien tanpa merugikan perekonomian atau masyarakat.
Audit kepatuhan pajak harus mencapai keseimbangan antara kebutuhan untuk mengumpulkan pendapatan negara dan kepentingan wajib pajak. Proses audit harus memperhitungkan dampaknya terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Audit yang seimbang akan memastikan bahwa pajak dipungut secara wajar tanpa menimbulkan beban yang tidak proporsional atau merugikan bagi pihak yang diperiksa. Dalam filosofi Jawa, keseimbangan ini mencerminkan prinsip harmoni dalam interaksi antara pemerintah dan masyarakat, yang merupakan bagian dari mencapai Buwono Langgeng.
Terakhir, keberlanjutan merupakan prinsip yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup bagi generasi mendatang. Dalam urusan pemerintahan, keberlanjutan mencakup kebijakan pembangunan yang berkelanjutan dan perlindungan lingkungan untuk mencegah kerusakan ekologis yang tidak dapat diperbaiki. Dalam konteks keuangan, keberlanjutan memerlukan pengelolaan keuangan yang bertanggung jawab, termasuk investasi dalam infrastruktur dan program sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang dan pemerataan kesejahteraan. Prinsip keberlanjutan dalam filosofi Jawa menekankan pentingnya menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup bagi generasi mendatang. Dalam konteks pemeriksaan pajak, keberlanjutan dapat merujuk pada penggunaan pendapatan pajak untuk investasi jangka panjang yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Pemeriksaan pajak yang efektif dapat memastikan bahwa pendapatan pajak digunakan secara bijaksana untuk membangun infrastruktur, meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta mendukung program-program perlindungan lingkungan.
Audit kepatuhan pajak harus mengarah pada pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan. Pendapatan pajak yang diperoleh melalui proses audit harus digunakan secara bijaksana untuk membiayai layanan publik, pembangunan infrastruktur, dan program-program sosial yang mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks filosofi Jawa, keberlanjutan ini mencerminkan prinsip menjaga keseimbangan alam dan keberlangsungan hidup bagi generasi mendatang, sesuai dengan visi Buwono Langgeng tentang keberlangsungan yang abadi.
Secara keseluruhan, filosofi Jawa menegaskan bahwa keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan adalah prinsip-prinsip yang saling terkait dan harus diterapkan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam urusan pemerintahan dan keuangan, untuk mencapai Buwono Langgeng atau keberlangsungan yang abadi bagi masyarakat dan negara. Dengan demikian, filosofi Jawa tentang Buwono Langgeng dapat memberikan landasan konseptual yang relevan untuk memahami pentingnya pemeriksaan pajak yang adil, seimbang, dan berkelanjutan dalam konteks kehidupan masyarakat dan negara secara keseluruhan.
Melihat dan memahami proses -- proses yang sudah diterapkan pada pemerintahan di perpajakan seperti  Audit kepatuhan pajak adalah proses di mana pemerintah atau badan pajak melakukan pemeriksaan terhadap catatan keuangan atau informasi perpajakan seseorang atau perusahaan untuk memastikan bahwa mereka telah membayar pajak sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Tujuannya adalah untuk mencegah penghindaran pajak, mengumpulkan pendapatan pajak yang seharusnya, dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan.
Audit kepatuhan pajak biasanya melibatkan langkah-langkah seperti:
Pemilihan
Pemilihan subjek untuk diaudit dapat dilakukan secara acak atau berdasarkan risiko. Pemeriksa pajak memilih subjek berdasarkan kriteria tertentu, seperti ketidaksesuaian atau potensi risiko pajak.
Pemeriksaan
Proses ini melibatkan pemeriksaan catatan keuangan dan dokumen lainnya untuk memverifikasi kebenaran informasi perpajakan yang dideklarasikan oleh wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan secara fisik di kantor pajak atau melalui audit elektronik.
Penilaian
Setelah pemeriksaan selesai, pemeriksa pajak akan menilai apakah wajib pajak telah mematuhi hukum perpajakan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, pemeriksa pajak akan menentukan kewajiban pajak tambahan yang harus dibayar oleh wajib pajak.
