Demi mengawasi tidak adanya praktek politik uang, rasanya perlu melibatkan banyak elemen dari masyrakat. Karena sudah terlalu banyak elemen pula yang terlibat politik uang atau Money Politics.Politik Uang sudah lama menjadi momok bagi Demokrasi Indonesia. Hal ini merupakan perpanjangan tangan dari rezim Orde Baru. Pada Orde Baru, suara dapat dikontrol karena ancaman dan represi langsung dari Pemerintah kepada pemilih yang akan menggunakan hak suaranya.
Lain halnya dengan Orba, di masa Reformasi segala bentuk otokrasi dan diktatorian tidak dapat tumbuh berkembang lagi di Indonesia. Hal ini tentu sangatlah bagus, atas nama demokrasi saya dan segenap Penduduk Indonesia berterima kasih kepada aktivis dan badan yang bergerak secara Intens dalam mewujudkan era Reformasi.
Namun, dibalik keberhasilan dan buah manis Reformasi, masih banyak ditemukan pelanggaran Demokrasi, salah satunya penggunaan Politik Uang sebagai ganti represi atau paksaan yang sudah tidak mungkin lagi terjadi di Republik Tercinta ini. Banyak penguasa dan Calon Kepala Daerah kedapatan melakukan politik uang pada saat Pilkada atau Pemilu hendak diselenggarakan. Mentalitas meraih kuasa melalui jalan pintas ternyata masih tersisa pada benak beberapa Calon Wakil Rakyat atau Kepala Daerah yang tidak bertanggung jawab. Mengatasnamakan Demokrasi, mereka beli aspirasi rakyat.
Kebebasan untuk memilih dan dipilih sudah diatur dalam Undang-Undang, jelas Politik Uang tidak termasuk didalamnya. Kesadaran akan bahayanya Politik uang sudah dirasakan oleh Pasangan Petahana, Basuki Tjahja Purnama dan Djarot Saiful Hidayat pada Pilkada DKI kali ini. Potensi kriminal inilah yang menjadi dasar mereka untuk membentuk Satgas Anti-Politik Uang.
Satgas ini berfungsi untuk terjun langsung dan membantu tugas KPU, Panwaslu, Bawaslu dan Kepolisian untuk memberantas politik uang. Poin utama yang diperjuangkan adalah mengubah paham ‘Ambil Uangnya Gak Usah Pilih Orangnya’. Bagi Ahok-Djarot dengan melakukan hal demikian sama saja kita melestarikan praktik Politik Uang karena masih menikmati uang yang diberikan untuk ‘membeli suara’.
Seharusnya, menurut Ahok-Djarot yang baik dan benar itu adalah ambil uangnya, pegang sebagai barang bukti, laporkan pada pihak yang berwajib, berikan keterangan pada pihak berwajib ‘komplotan’ mana yang melakukan politik uang tersebut. Jika kesadaran untuk melaporkan para pelaku politik uang sudah terbentuk, tidak akan ada lagi celah bagi politik uang karena pengawasan dilakukan langsung oleh masyarakat.
Satgas anti Politik Uang ini akan menjadi Garda terdepan bila ada usaha-usaha politik uang, karena mereka terjun langsung ke masyarakat dan mengedukasi tentang pentingnya memboikot praktik politik uang. Semoga Satgas anti Politik Uang ini dapat menjadi contoh bahwa masih ada Calon Pemimpin yang benar-benar ikhlas mendidik dan melindungi rakyat dari segala bentuk tindakan kriminal, termasuk politik uang.