Indonesia dalam kurun waktu 30 tahun terakhir telah jatuh bangun dalam menghadapi stabilitas keuangan. Pada 1998, rakyat Indonesia kocar kacir dengan harga barang yang meroket akibat dari inflasi yang mencapai 77% dan nilai tukar rupiah turun terhadap dollar US hingga 16.000 serta problematika likuiditas perbankan pada saat itu.
Tahun 2008, timbulnya krisis Suprime Mortgage di Amerika Serikat (AS) dikarenakan kredit perumahan yang diberikan pada debitur-debitur mempunyai portofolio yang buruk berimbas pada negara lain termasuk Indonesia dan mengacaukan stabilitas keuangan. Beruntung, Indonesia sudah belajar dari krisis 1998.
Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.
Dengan menjaga Stabilitas Sistem Keuangan (SSK), maka inflasi serta berbagai krisis keuangan lainnya dapat diminilasir. Untuk menjaga kestabilan keuangan tersebut maka pemerintah serta berbagai lembaga keuangan seperti Bank Indonesia yang berkewajiban, seluruh masyarakat pun mempunyai andil. Karena ketika ketidakstabilan sistem keuangan itu benar-benar terjadi, masyarakatlah yang benar-benar terkena dampaknya.
Stabilitas sistem keuangan yaitu sistem keuangan yang berskala nasional dan berfungsi dengan efektif dan efisien serta bisa bertahan terhadap gangguan dari dalam atau luar maka alokasi sumber dana dan pembiayaan dapat andil pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional.
Dalam Menjaga SSK, Bank Indonesia (BI) mempunyai peranan penting sebagai bank sentral dengan menjaga stabilitas moneter serta stabilitas keuangan (perbankan dan sistem pembayaran). Kedua stabilitas ini tidak bisa terpisah karena apabila mereka dipisah akan bisa menimbulkan kerugian untuk negara dan masyarakat. Maka dari itu Bank Indonesia tetap bertugas dan bertanggung jawab terhadap stabilitas keuangan.
Bank Indonesia mempunyai lima peran utama dalam stabilitas keuangan, mencakup kebijakan dan instrumennya.
- Bertugas untuk menjaga stabiltas moneter diantaranya melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka serta BI dituntut mampu menetapkan kebijakan moneter dengan tepat dan berimbang. Kebijakan ini disebut dengan inflation targeting framework.
- Memiliki peran vital dengan menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, terutama pada perbankan melalui mekanisme pengawasan dan regulasi. Untuk stabilitas yang berkala, Bank Indonesia menyusun Arsitektur Perbankan Indonesia dan implementasi Basel II
- Memiliki wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. BI menerapkan sistem pembayaran yang bersifat real time atau dikenal juga dengan RTGS (Real Time Gross Settlement) yang dapat meningkatkan kemananan dan kecepatan sistem pembayaran.
- Dengan fungsinya sebagai riset dan pemantauan. BI dapat mengakses informasi-informasi yang dinilai menganggu dan mengancam stabilitas keuangan. Melalui pemantau secara macroprudential. Yang mana hasil riset ini jadi bahan rekomendasi untuk otoritas keuangan yang terkait guna meredam gangguan pada sektor keuangan dengan tepat.
- Memiliki fungsi sebagai jaring pengaman sistem keuangan dengan fungsi bank sentral sebagai lender of the last resort (LoLR). Kegunaann LoLR mengelola krisis guna menghindari terjadinya ketidakstabilan sistem keuangan dan mencakup penyedian likuiditas pada kondisi normal dan krisis. Fungsi ini hanaya diberikan untuk bank yang menghadapi masalah likuiditas dan memicu krisis bersifat sistemik. Pada kondisi normal LoLR diterapkan pada bank yang mengalami kesulitan likuiditas temporer dengan kemampuan untuk membayar kembali. Bank Indonesia juga harus mempertimbangkan resiko sistemik dan persyaratan yang ketat harus diterapkan dalam penyediaaan likuiditas tersebut.
Menjalankan dan menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia tidak bertugas sendiri saja. BI bekerja sama dengan otoritas-otoritas keuangan lainnya. Pembentukan Forum SSK ada Bank Indonesia sebagai bak sentral, otiritas pengawsan keuangan, dan pemerintah yang didukung oleh kekuatan hukum.
Bagaimana dengan Kebijakan Makroprudensial
Guna menjaga stabilitas keuangan, Bank Indonesia mengunakan kebijakan makroprudensial. Kebijakan makroprudensial ialah kebijakan yang mengatur tentang keuangan secara keseluruhan dan bertujuan untuk membatasi risiko dan biaya dari krisis sitemik guna menjaga keseimbangan antara tujuan mikro dan makro ekonomi. Guna mencapai stabilitas keuangan tersebut maka dalam hal ini memiliki lebih dari 1 otoritas dan kewenangan. Bank sentral dengan kewenangan moneter, makroprudensial, dan sistem pembayaran. Pemerintah dengan kebijakan fiskalnya. Otoritas pengawas industri jasa keuangan dengan kewenangan makroprudensial.Â
Kebijakan makroprudensial harus ada untuk mengatasi masalah-masalah sistem keuangan. Berfokus pada seluruh sistem keuangan maka diharapkan bisa menyaring atau menangkap sumber dari risiko keuangan dengan agregat. Maka kestabilan dapat dicapai tadak hanya soal kesehatan individu institusi keuangan.
Dalam pelaksanaannya, kebijakan makroprudensial dengan efektif melengkapkan kebijkan lain. Karakteristik yang berorientasi pada sistem, mencakup dimensi runtun waktu dan antar subjek serta bertindak dengan prudensial, diharapkan menutup kekurangan mikroprudensial, moneter, ataupun fiskal maka wujud stabilitas sistem keuangan terlihat jelas.
Konsep kebijakan makroprudensial disusun dengan dengan difokuskan kepada pada upaya untuk mendorong terbangunnya stabilitas keuangan dengan 4 hal.
- Risiko sistemik yang teridentifikasi sejak dini dan termitigasi.
- Ketidakseimbangan dalam sistem keuangan yang minimal hingaa mendukung fungsi intermediasi yang seimbang dan berkualitas.
- Sistem keuangan yang efisien.
- Akses keuangan dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menenengah (UMKM) yang meningkat.
Bank Indonesia sebagai bank sentral memang memegang peranan penting dalam stabilitas sistem keuangan Indonesia. Pemerintah, dan otoritas-otoritas lainnya yang berkenaan dengan uang. Namun sebagai masyarakat Indonesia kita pun punya peranan dalam memajukannya. Misalnya dengan membeli produk-produk lokal yang notabenenya UMKM dan saat sekarang sudah mampu bersaing dengan produk-produk luar. Mari buat bangga Indonesia dengan memakai karya anak bangsanya.
Sumber :
www.bi.go.id
www.databoks.katadata.co.id
Mengupas Kebijakan Makroprudensial, Bank Indonesia, Agustus 2016 Jakarta.
Kajian Stabilitas Keuangan "Penguatan Intermediasi di Tengah Ketidakpastian Ekonomi Global", Bank Indonesia, Maret 2019.
