Perlindungan Hukum Anak atas Child Grooming melalui Media Sosial di Indonesia

Perkembangan teknologi informasi telah membawa dampak besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk pada anak-anak. Internet dan media sosial kini menjadi ruang baru untuk belajar, bermain, dan berinteraksi. Berdasarkan survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), tingkat cakupan akses internet di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 78,19% dari total populasi, dengan kelompok usia 10–19 tahun termasuk pengguna aktif yang dominan. Tingginya intensitas penggunaan media sosial oleh anak-anak, selain memberi dampak positif, juga meningkatkan kerentanan mereka terhadap kejahatan siber, salah satunya praktik child grooming.

Child grooming adalah proses manipulasi psikologis yang dilakukan oleh orang dewasa dengan tujuan membangun kedekatan emosional dengan anak untuk kemudian dieksploitasi secara seksual. Fenomena ini semakin mudah dilakukan di era digital karena pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi percakapan, hingga permainan daring untuk mendekati korban. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa kerugian fisik, tetapi juga trauma psikologis yang mendalam dan memengaruhi perkembangan sosial serta emosional anak.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Dengan melakukan pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan (statute approach) pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yang relevan, bahan hukum sekunder berupa literatur, artikel jurnal, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas mengenai child grooming dan perlindungan anak, dan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum dan ensiklopedia, yang digunakan untuk memperjelas pemahaman istilah hukum.

Pengertian dan Bentuk Child Grooming

Child Grooming adalah tindakan manipulasi psikologis yang dilakukan oleh seorang dewasa atau remaja yang lebih tua terhadap anakanak dengan tujuan untuk menjalin hubungan emosional yang dekat, membangun kepercayaan, dan akhirnya melakukan eksploitasi seksual. Dalam proses child grooming, pelaku akan meyakinkan korban untuk melakukan Tindakan tidak senonoh, seperti mengekspos area sensitif, tidak mengenakan pakaian, dan merekam atau membuat bukti melalui video atau foto pesan pribadi di medial sosial.

Korban child grooming umumnya tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi sasaran eksploitasi, karena pelaku menggunakan pendekatan yang sangat halus dan bersifat manipulatif. Pelaku kerap menunjukkan perhatian berlebih, memberikan hadiah, serta menawarkan dukungan emosional sehingga korban merasa istimewa dan nyaman dalam berinteraksi. Di balik tindakan tersebut, pelaku sebenarnya bermaksud untuk mengendalikan korban dan mengarahkannya pada perilaku yang tidak pantas. Dalam banyak kasus, praktik child grooming juga terjadi di dunia maya, di mana pelaku memanfaatkan media sosial atau platform digital lainnya untuk membangun hubungan dengan anak-anak sebagai target kejahatannya. Di Indonesia, meskipun istilah child grooming belum disebut secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, praktik ini dapat dikategorikan sebagai bagian dari kekerasan seksual terhadap anak, terutama jika telah sampai pada tahap eksploitasi atau ancaman untuk tujuan seksual.

Pengaturan Hukum di Indonesia Terkait Child Grooming melalui Media Sosial

Indonesia sebenarnya sudah memiliki sejumlah instrumen hukum yang ditujukan untuk melindungi anak dari kejahatan seksual, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS). Namun demikian, ketiga regulasi tersebut tidak secara eksplisit menyebut dan mengkriminalisasi praktik child grooming.

Dalam UU Perlindungan Anak, perlindungan yang diberikan lebih menekankan pada larangan terjadinya tindak pidana pencabulan, eksploitasi seksual, dan pornografi anak, bukan proses bujuk rayu (grooming) yang menjadi tahap awal kejahatan. Padahal, child grooming justru merupakan proses awal yang dapat mengantarkan pada perbuatan-perbuatan tersebut. Ketiadaan pasal khusus mengenai grooming membuat aparat penegak hukum harus menunggu sampai terjadi perbuatan seksual yang nyata untuk dapat menjerat pelaku, sehingga fungsi perlindungan bersifat reaktif, bukan preventif.

UU ITE juga dapat dijadikan dasar hukum, khususnya pada pasal-pasal mengenai distribusi dan akses terhadap konten bermuatan pornografi. Namun, pengaturan ini masih terbatas pada konten, bukan pada interaksi personal yang bersifat manipulatif. Artinya, jika seorang pelaku mendekati anak melalui percakapan daring tanpa melibatkan konten eksplisit, maka sulit untuk dikualifikasi sebagai tindak pidana.

UU TPKS memperluas cakupan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, termasuk yang dilakukan secara daring. Meskipun demikian, UU ini juga belum memuat istilah “grooming” secara eksplisit, rumusannya masih belum secara rinci memasukkan child grooming sebagai tindak pidana khusus. Hal ini menimbulkan kekosongan norma, di mana aparat penegak hukum kesulitan melakukan penindakan pada fase “pendekatan” sebelum terjadi eksploitasi yang nyata.

Hal ini menunjukkan adanya kekosongan hukum yang cukup signifikan. Sementara itu, praktik child grooming telah diakui secara internasional sebagai bentuk kejahatan seksual yang sangat merugikan anak. Konvensi Hak Anak (CRC) mewajibkan negara-negara pihak, termasuk Indonesia, untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi seksual.

Kendala dalam Penegakan Hukum

Terdapat sejumlah kendala dalam penegakan hukum terkait praktik child grooming di Indonesia. Pertama, kesulitan pembuktian. Child grooming umumnya dilakukan melalui komunikasi pribadi di media sosial atau aplikasi pesan singkat, sehingga sulit ditemukan bukti fisik yang cukup kuat. Kedua, ketiadaan pasal khusus yang mengatur grooming membuat aparat penegak hukum harus menggunakan pasal umum, misalnya pasal pencabulan atau pornografi anak, yang sering kali baru dapat diterapkan setelah terjadi perbuatan eksploitasi.

Selain itu, rendahnya literasi digital di kalangan anak dan orang tua membuat korban sering kali tidak menyadari bahwa mereka sedang menjadi target grooming. Faktor stigma sosial juga berpengaruh, karena keluarga korban cenderung menutup-nutupi peristiwa tersebut untuk menjaga nama baik, sehingga kasus sering tidak dilaporkan. Kendala lainnya adalah keterbatasan kapasitas aparat penegak hukum dalam menelusuri jejak digital, mengingat kejahatan siber sering dilakukan lintas platform dan lintas negara.

Referensi :

Undang-Undang

Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang TPKS

Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang ITE

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Jurnal

Dewa L. O. Suendra, dkk., “Kebijakan Hukum terhadap Tindak Pidana Child Grooming,” Kerta Wicaksana: Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2, 2020, hlm. 101.

Muhammadl Haikal,L Analisis Kasus Pelecehan Seksual Child Cyber Grooming di Medial Sosial Berdasarkan Perspektif Hukum Pidana, Vol. 6 No. 9 (2024).

Skripsi

Ayu D. D. Pradita, Analisis Yuridis Perlindungan Hak Anak terhadap Cyber Grooming, Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Zainatul Muslimah, Perlindungan Hukum terhadap Korban Child Grooming dalam Perspektif UU Perlindungan Anak, Skripsi UIN KHAS Jember, 2022.

Konvensi Internasional

United Nations, Convention on the Rights of the Child, 1989.

Laporan Akhir

Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), Laporan Survei Internet APJII 2023, APJII, 2023.

European Online Grooming Project, Final Report, European Commission, 2012.

Catatan :

Artikel ini ditulis sebagai bagian dari pemenuhan tugas mata kuliah Klinik Perlindungan Perempuan dan Anak, dibawah bimbingan Bapak Dr. Fajar Khaify Rizky, S.H., M.H. dan Ibu Dr. Rosmalinda, S.H., LL.M.