Dalam melakukan pekerjaan, tiap orang butuh motivasi dan alasan yang jelas. Jika motivasi, alasan atau sosok yang dikagumi hilang dalam sebuah pekerjaan, maka yang terjadi adalah degradasi etos dan semangat kerja. Tak terkecuali bidang pemerintahan dan birokrasi, etos kerja pun muncul dari alasan-alasan tersebut. Yang akan kita bahas kali ini adalah birokrasi dan pemerintahan di DKI Jakarta selepas pasangan Gubernur dan Wakil Gubernurnya, Basuki Tjahya Purnama-Djarot Saiful Hidayat libur karena sedang cuti kampanye.
Dampaknya pun beragam, namun mayoritas sihdampak kurang baik alias negatif. Bagaimana tidak, dapat kita lihat dibeberapa kantor kecamatan pegawainya datang telat, pelayanannya menurun dan lain sebagainya. Hal serupa terjadi di instansi-instansi pemerintahan kota lainnya. Awalnya masyarakat sangat senang mendapatkan pelayanan yang terpadu, cepat dan efisien.
Begitu ditinggal cuti oleh Gubernur-Wakil Gubernurnya, malahpada nyantai, mungkin itu kata paling tepat untuk menggambarkan perilaku pegawai-pegawai pemerintahan yang sering mangkirkerja dan malas-malasan.
Pertanyaan yang muncul adalah ‘Lho,memangnya Pejabat Provinsi kalau cuti ga ada yang gantiin? Penggantinya sih ada,yaitu Plt (Pelaksana Tugas) Gubernur Soni Sumarsono. Soni ditunjuk langsung oleh Kemendagri selaku otoritasyang sah dalam menentukan peran Kepala Daerah. Meski sudah lama malang melintang bersama Kemendagri, harus kita sepakati dan pahami bersama kinerja Soni masih jauh panggang dari api dalam mengurus DKI Jakarta.
Begitu banyak kebijakan kontroversial yang dilakukan Soni, diantaranya menyetujui RAPBD DKI Jakarta 2017, membeli mobil dinas mewah, mangkir dari komitmennya untuk terus melakukan kebijakan-kebijakan pro rakyat seperti yang telah dilakukan Basuki-Djarot selama menjabat dan masih banyak lagi.
Melalui ini saya mempertanyakan profesionalitas Soni Sumarsono dalam menunjukkan kapasitasnya sebagai pejabat publik. Padahal Soni sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, Track Recordnya ternyata tidak berbanding lurus dengan fakta di Lapangan.
Ketimpangan ini sudah dapat kita lihat sejak hari pertama kampanye dimulai, Basuki atau yang biasa disapa Ahok dan Djarot selalu meluangkan waktu selama satu jam untuk mendengarkan keluhan warga secara langsung, tak ayal ratusan hingga ribuan warga mengantri di Balaikota tiap hari kerja. Saat cuti kampanye baru memasuki hari pertama, warga jakarta langsung tidak ada yang mendatangi Balaikota. Hal ini disebabkan dua sosok pejabat publik yang senantiasa melayani dan mengayomi masyarakat sedang cuti kampanye dan tidak bertugas.
