Kesulitan untuk karantina mandiri itu bisa dirasakan oleh Rina Soemarno, Duta Besar Indonesia untuk Bangladesh dan Nepal. Budaya Bangladesh yang senang berkumpul membuat social distancing sulit ditegakkan di sana. Sementara itu pasokan listrik dan internet yang terbatas belum menunjang bagi Kedutaan Indonesia untuk menyapa secara virtual semua WNI yang ada di sana. Untunglah 590 WNI di Bangladesh dan 95 WNI di Nepal dalam keadaan sehat. Tapi Rina mengisahkan bagaimana dengan bantuan teknologi dan digital diplomacy mereka bisa mengevakuasi seorang pendaki di Everest yang sakit.
Pengujian cepat dan menyeluruh bagi penduduk Cekoslovakia, disertai kepatuhan penduduk pada peraturan pemerintah, serta usaha karantina mandiri merupakan kunci dari keberhasilan menekan jumlah korban di negara itu. Kensy Dwi Ekaningsih yang bertugas di Cekoslovakia memuji solidaritas di negara tersebut. Selain adanya aturan Menteri Kesehatan untuk melarang ekspor alat kesehatan, banyak perusahaan besar yang mengalihkan produksinya menjadi produksi alat kesehatan yang sangat dibutuhkan pada saat pandemi ini.
Keputusan pemerintah Cekoslovakia untuk melakukan lock down juga berdampak pada usaha di bidang jasa, sementara WNI di negara tersebut kebanyakan berusaha di bidang jasa. Lock down juga berarti kedutaan harus membantu proses repatriasi WNI dalam waktu yang singkat (tiga hari). Sekali lagi kerjasama dan diplomasi antar negara sangat membantu dalam menghadapi hal-hal darurat dengan tenggat waktu singkat seperti itu.Â
Safira Machrusah yang betugas sebagai Duta Besar di Aljazair membenarkan, "Kasus pandemi korona ini menjadi test case bagi semua Duta Besar." Seperti halnya duta besar lainnya, kasus lock down juga menjadi masalah bagi Safira. Pada saat lock down mulai dilakukan, ada dua staff KBRI Aljazair masih berada di London. Sekali lagi diplomasi dan keberanian untuk membuka komunikasi diplomatik sangat dibutuhkan. Pesan Safira bagi kaum wanita, "Jadilah pelopor, dan jadilah pribadi yang menyejukkan,..."
Dari segi emansipasi wanita, sebenarnya Indonesia cukup maju. Pada tahun 276 -- 289 Masehi, ada Mahisa Suramardini Warmandewi. Ia adalah Ratu dari kerajaan Salakanagara yang disebut-sebut sebagai kerajaan tertua di Nusantara. Dari berbagai kerajaan di kepulauan Nusantara masih banyak lagi contoh pemerintahan Ratu di masa lalu.
Cut Nyak Dien, pahlawan besar dari Aceh, lahir tahun 1848 dan meninggal tahun 1908, merupakan pejuang yang berjuang secara fisik. Kalau kita berkunjung ke Museum Kebangkitan Nasional, bisa terasakan pergolakan yang terjadi secara sporadis di mana nama-nama pahlawan perempuan seperti Chistina Martha Tiahahu (sekitar 1800 -1818) dan Nyi Ageng Serang (1752 -1828) bergerak di perjuangan fisik. Kemudian mulailah pergerakan perjuangan peningkatan pendidikan, termasuk pendidikan perempuan. Kartini berada di tengah pusaran kebangkitan itu.
Kalaupun ada yang mengatakan bahwa politik penjajah yang mengangkat nama Kartini, tetap tidak bisa disangkal bagaimana kekuatan tulisannya menggugah dunia hingga saat ini.
Bila dibandingkan dengan perempuan di Amerika Serikat yang baru bisa menggunakan hak pilih mereka secara nasional ditahun 1920, hampir dua abad setelah terbentuknya negara itu, maka perempuan Indonesia sejak Pemilihan Umum (Pemilu) pertama di tahun 1955 sudah boleh ikut memberikan suara mereka. Bahkan Indonesia sudah pernah mempunyai Presiden perempuan.
Tidak heran bila Ina H. Krisnamurthi, staf ahli bidang diplomasi ekonomi dari Kementrian Luar Negeri (Kemenlu) memberikan gambaran bagaimana perempuan Indonesia sebagai bagian dari solusi penopang ekonomi. Â 64% Â dari total 64,19 juta UMKM yang tercatat di tahun 2018 dikelola oleh perempuan, dan melalui UMKM itu pula perempuan berkontribusi pada 60% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Berdasarkan data Kemenkes 2019 yang digunakan Ina Krisnamurthi, 63% dari dokter Indonesia adalah dokter perempuan, sementara 70,1% dari perawat Indonesia adalah perawat perempuan. Pada saat pandemi covid ini yang segera bergerak dalam pembuatan APD dan masker juga sebagian besar terdiri dari UMKM yang dikelola oleh perempuan.
Karena itu staf ahli Kemenlu ini menyimpulkan betapa perlunya memberdayakan perempuan sebagai bagian dari solusi, baik secara nasional maupun secara global. Demikian pula setiap kebijaksanaan pemerintah perlu selalu mempertimbangkan peran perempuan (gender responsive).
