Pandemi Covid 19 mengakibatkan lemahnya perekonomian di seluruh negara di dunia, salah satunya di Indonesia. Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yaitu dengan mengesahkan RUU Omnibus Law. Pembahasan dan pengesahan UU Ciptaker yang terkesan terburu-buru saat pandemi Covid 19 menyebabkan polemik di masyarakat. Hal ini dinilai dapat membawa dampak buruk terutama bagi para pekerja dan menguntungkan pihak-pihak pengusaha. Apalagi di dalam UU tersebut ada pasal-pasal kontroversial seperti kontrak tanpa batas, pemotongan hari libur, dan lain sebagainya. Sehingga dengan disahkannya UU ini dapat mengakibatkan eksploitasi di dunia kerja.
Dampak Omnibus Law terhadap perekonomian  diharapkan dapat memulihkan perekonomian Indonesia. RUU omnibus law ini sangat sederhana dampaknya ke perekonomian yaitu pada prinsipnya ingin mendorong investasi. Pemerintah memiliki keinginan meningkatkan investasi yang kemudian menciptakan lapangan kerja. Oleh sebab itu pemerintah mengesahkan omnibus law ini di masa pandemi Covid-19 walaupun dirasa tidak tepat dan menuai banyak pro kontra oleh beberapa oknum masyarakat.
Terdapat dampak positif maupun negatif dari penerapan UU Cipta Kerja yang disahkan oleh pemerintah terhadap kesejahteraan tenaga kerja di Indonesia. Dampak positif yang ditimbulkan adalah pekerja diberikan keleluasaan untuk menambah upahnya dengan diberikannya waktu bekerja lebih banyak, korban PHK akan diberikan intensif uang tunai serta pelatihan dengan program JKP (Jaminan Kehilangan Pekerjaan), dan mudahnya mendapatkan investor serta memperkerjakan tenaga kerja asing di Indonesia. Sedangkan dampak negatif yang ditimbulkan adalah pengambilan waktu kerja yang lebih banyak akan perdampak pada kesehatan, skala upah didasarkan kepada kemampuan dan produktivitas perusahaan, persaingan kerja semakin sulit, dan tenaga kerja Indonesia ditakutkan tidak memiliki jaminan jika kehilangan pekerjaan.
