Prabowo juga menekankan pentingnya membebaskan seluruh rakyat dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan sebagai cerminan dari bangsa yang merdeka.
"Saudara-saudara sekalian, kita harus selalu sadar bahwa bangsa yang merdeka adalah bangsa di mana rakyatnya merdeka. Rakyat harus bebas dari ketakutan, bebas dari kemiskinan, bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari penindasan, bebas dari penderitaan," tandas Prabowo dalam penutup pidatonya.
Dengan pidato penuh semangat tersebut, Prabowo menunjukkan komitmennya untuk memperjuangkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia dan memastikan bahwa kepemimpinannya berfokus pada kesejahteraan bangsa.
Kedaulatan rakyat sering diidentikkan dengan demokrasi yang di era modern sekarang cenderung tidak lagi hanya dipandang melulu sebagai sebuah konsep politik. Demokrasi ekonomi (kedaulatan rakyat bidang ekonomi) juga menjadi tuntutan zaman yang tidak kalah menonjolnya dibandingkan demokrasi politik.
Rakyat semakin lama semakin cerdas dan sadar bahwa jaminan akan hak-hak politik saja tidak lagi cukup untuk memperkuat eksistensi rakyat dalam kehidupan bernegara, terutama jika dikaitkan dengan kenyataan dinamika penetrasi kekuatan ekonomi global yang merambah masuk dalam perekonomian nasional yang cenderung tidak berpihak kepada mayoritas rakyat berdaulat bangsa ini. Sebab jaminan demokrasi politik tidak selalu melahirkan suatu kondisi yang demokratis dalam distribusi atau penjatahan sumber-sumber ekonomi. Karenanya, gagasan demokrasi ekonomi juga menjadi semakin aktual untuk dirumuskan bersamaan dengan gagasan demokrasi politik.
Beberapa Rekomendasi
Untuk dapat mengimplementasikan kedaulatan rakyat secara baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ke depannya, ada beberapa rekomendasi yang perlu dipertimbangkan:
1. Â Penguatan Partisipasi Rakyat: Penting untuk memperkuat partisipasi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan politik dan ekonomi. Pemerintah dapat membuka ruang dialog dan konsultasi dengan masyarakat, memfasilitasi partisipasi rakyat dalam pemilihan umum, dan memperkuat lembaga-lembaga partisipatif seperti kelompok advokasi, kelompok kepentingan, dan organisasi masyarakat sipil.
2. Â Pengembangan Demokrasi Ekonomi: Dalam rangka meningkatkan kedaulatan ekonomi, perlu dilakukan pengembangan demokrasi ekonomi, di mana rakyat dapat berperan aktif dalam pembangunan ekonomi dan pengambilan kebijakan ekonomi. Pemerintah dapat mendorong partisipasi rakyat dalam kepemilikan bisnis, memperkuat ekonomi rakyat, dan memperkuat mekanisme untuk mengawasi bisnis besar.
3. Â Pengembangan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan kualitas sumber daya manusia merupakan langkah penting dalam meningkatkan kedaulatan rakyat. Pemerintah dapat memperkuat sistem pendidikan, pelatihan, dan pengembangan tenaga kerja, memperkuat kesehatan dan kesejahteraan rakyat, dan memperkuat akses rakyat terhadap informasi dan teknologi.
4. Memperkuat Anti-Korupsi: Korupsi merupakan hambatan utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi, memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah, dan memperkuat mekanisme untuk mencegah dan mengatasi konflik kepentingan.
