Persaingan dalam kontestasi demokrasi untuk mencari pemimpin negeri, berjalan kian keras. Bahkan mulai menyerempet ke hal-hal yang teramat sensitif, yakni persoalan agama. Pokok soal, karena salah satu kubu menuding kelompok pesaing memendam niat jahat, yaitu ingin mengganti ideologi bangsa, Pancasila.
Adalah Ketum Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) AM Hendropriyono yang menyatakan Pilpres kali ini adalah ajang pertarungan antara ideologi khilafah dan Pancasila. Secara tidak langsung, ia menyebut kubu oposisi Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, merupakan pendukung ideologi khilafah.
Hal senada sebelumnya juga sempat terucap dari mulut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengklaim melihat ada gerakan yang mengarah pada keinginan mengganti ideologi Pancasila. Sebagai pendukung petahana, tentu saja, tudingan itu hendak ia arahkan kepada kubu oposisi.
Narasi soal ideologi ini, sebaiknya dihindari. Karena selain tuduhan itu tanpa cukup bukti, pernyataan itu hanya akan memicu perpecahan kian mendalam. Apalagi, isu ini begitu sensitif, lantaran bisa menyerempet ke dalam persoalan keagamaan. Apa ini yang diinginkan pemerintah?
Sekalipun paham khilafah ini lekat dengan Islam, namun agama mayoritas di Indonesia ini diyakini sebagai rahmat bagi seluruh alam. Selama ini pun, Islam sudah terbukti mampu berjalan beriringan dengan Pancasila. Tidak pernah terjadi tumpang tindih, apalagi benturan.
Sejumlah tokoh dari oposisi sudah berusaha mengingatkan kubu petahana ini. Salah satunya Komandan Komando Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Ia juga memastikan bahwa kubu oposisi sama sekali tidak memiliki niat mengganti ideologi Pancasila.
AHY menyebut ideologi Pancasila bagi Indonesia sudah final. Dengan begitu, mewacanakan adanya paham khilafah seperti kembali membawa bangsa berjalan mundur yang membenturkan nasionalis dan agamis. Jadi, ia meminta kepada semua pihak, janganlah seolah dibenturkan antara pancasila dengan kelompok-kelompok lain, antara pancasila dengan Islam
Perda Syariah vs Pancasila
Upaya mempertentangkan ideologi negara dengan agama ini bukan kali pertama terjadi. Beberapa waktu lalu, dua partai politik pendukung petahana, PDI Perjuangan dan PSI, mencari sensasi. Keduanya menentang perda syariah karena dianggap berlawanan dengan Pancasila.
Padahal, jika ditelaah lebih jauh, sebenarnya perda syariah itu sama sekali tidak bertentangan dengan Pancasila. Bahkan, perda syariah bisa dikatakan, menguatkan dan mengokohkan eksistensi nilai-nilai Pancasila.
Pada sila pertama Pancasila, yakni "Ketuhanan Yang Maha Esa", merupakan kalimat yang disepakati semua pihak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam bingkai NKRI dari aspek religiusitas.
Sila inilah yang kemudian dijabarkan dalam kehidupan sehari-hari dengan penerapan perda syariah. Tujuannya agar upaya pelemahan paham kebangsaan dapat dieliminasi.
Dulu, para pendiri bangsa ini telah merumuskan Pancasila melalui suatu perdebatan dan dialog yang mendalam dengan pendekatan komprehensif dan holistik. Mereka menyerap saripati nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta menyaring paham-paham internasionalisme sehingga melahirkan ideologi Pancasila, pemersatu bangsa.
Perda syariah ini, dalam penyusunannya, juga melewati kajian yang panjang. Tidak serampangan. Ada pembahasan ekskutif dan legislatif di tingkat daerah, yang melibatkan stakeholder dan masyarakat.
Kemudian, aturan ini juga harus mendapat pengesahanan dari Kementerian Dalam Negeri. Jika perda tersebut bertentangan dengan aturan UU atau bahkan Pancasila dan konstitusi negara, tentu tidak akan bisa berlaku.
Jadi, PSI dan PDIP semestinya mempelajari dulu soal sejarah bangsa serta konstitusi dan nilai-nilai Pancasila. Sebab, jika terus bersikap provokatif seperti ini, publik bisa meyakini jika pendukung Jokowi memang anti terhadap Islam. Apa citra seperti ini yang hendak dibangun jelang pemilu?
