Tantiem Komisaris BUMN, Hadiah Kinerja Atau Beban Negara?

"Saya heran, ada komisaris yang hanya rapat sebulan sekali, tetapi bisa memperoleh tantiem hingga Rp40 miliar per tahun. 

Saya tidak bisa menerima hal itu. Bahkan saya juga sudah menginstruksikan kepada Danantara bahwa direksi tidak boleh menerima tantiem bila perusahaan merugi. 

Kalau perusahaan meraih laba, maka keuntungannya harus nyata, bukan keuntungan manipulatif," jelasnya.

Instruksi Pembenahan BUMN

Presiden Prabowo kemudian memberikan arahan khusus kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) untuk segera melakukan pembenahan menyeluruh di lingkungan BUMN. 

Ia menekankan bahwa BUMN memegang aset luar biasa besar, yakni lebih dari USD 1.000 triliun. Aset tersebut, menurut Presiden, seharusnya mampu memberikan kontribusi signifikan bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

"Dengan aset sebesar itu, semestinya BUMN dapat menyumbangkan minimal USD 50 miliar untuk negara setiap tahunnya. 

Jika target tersebut tercapai, maka APBN kita tidak akan mengalami defisit. Oleh karena itu, saya memberikan tugas khusus kepada BPI Danantara untuk memastikan BUMN benar-benar berfungsi secara optimal dan memberikan sumbangan nyata bagi perekonomian nasional," ujar Prabowo menekankan.

Penghematan Hingga Rp18 Triliun

Langkah penghapusan tantiem dan pengurangan jumlah komisaris BUMN ini mendapat apresiasi dari sejumlah pihak, termasuk dari jajaran legislatif. 

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menyatakan bahwa kebijakan tersebut berpotensi menghasilkan efisiensi anggaran yang sangat besar.

Menurut Dasco, penghapusan tantiem serta pengurangan jumlah komisaris BUMN dapat menghemat anggaran negara hingga Rp18 triliun per tahun. 

Efisiensi tersebut, lanjutnya, dapat digunakan untuk program-program prioritas lain yang lebih bermanfaat bagi masyarakat luas.