Pengesampingan putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan diskursus ketatanegaraan di masyarakat dan seolah menunjukkan perdebatan yang berkepanjangan. Perdebatan antara kelompok yang mengutamakan prinsip “supremasi parlemen” dengan mereka yang mengutamakan prinsip “supremasi konstitusi” sudah berlangsung cukup lama sebelum abad ke-19 seperti yang terjadi di negara lain seperti Perancis.
Kedaulatan parlemen (supremasi parlemen atau supremasi legislatif) adalah sebuah konsep dalam hukum konstitusi dari beberapa parlemen negara-negara demokrasi. Hal ini menyatakan bahwa badan legislatif memiliki kedaulatan mutlak, dan adalah yang tertinggi atas semua lembaga pemerintah lainnya, termasuk eksekutif atau yudikatif. Hal ini juga menyatakan bahwa badan legislatif dapat mengubah atau mencabut semua undang-undang sebelumnya, dan karena itu tidak terikat oleh hukum tertulis (dalam beberapa kasus, bahkan konstitusi) atau preseden.
Bagi pendukung “supremasi parlemen” berpandangan bahwa hakim merupakan pelaksana dari undang-undang yang telah ditetapkan oleh parlemen yang merupakan penjelmaan kehendak rakyat sehingga harus ditempatkan lebih tinggi dari hakim.
Dengan pendapat demikian, segala sesuatu yang dihasilkan sebagai penjelmaan kehendak rakyat tidak bisa dikoreksi oleh hakim yang dipandang hanya sebagai pelaksana undang-undang. Namun sebaliknya “supremasi konstitusi” berpandangan bahwa pengujian konstitusional bermaksud agar dapat mengendalikan “parlemen” dari kemungkinan menjadi “tiran.”
Oleh karenanya untuk mencegah kemungkinan menjadi tirani, pembentuk undang-undang sendiri telah jelas membuat undang-undang Mahkamah Konstitusi yang memperkuat norma dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang memberikan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian konstitusional yang putusannya bersifat final dan mengikat.
Selain itu putusan bersifat final dan mengikat ditegaskan kembali dalam Pasal 47 undang-undang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum.
Terlepas dari perbedaan pandangan dalam penerapannya, untuk memperkuat sifat kekuatan mengikat putusan Mahkamah Konstitusi pembentuk undang-undang juga telah membuat norma dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan yang menyatakan bahwa salah satu materi muatan undang-undang merupakan tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi.
Dari beberapa norma baik dalam undang-undang Mahkamah Konstitusi maupun undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan, menunjukkan sikap pembentuk undang-undang yang mempertegas sifat final dan mengikat putusan mahkamah konstitusi.
Selain itu, tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku (ius constitutum) yang menyatakan secara tegas bahwa pembentuk undang-undang adalah pihak yang dapat dikecualikan untuk tidak terikat atas suatu putusan badan peradilan termasuk putusan Mahkamah Konstitusi.
Dengan adanya pengesampingan putusan Mahkamah Konstitusi, maka makna sifat final putusan Mahkamah Konstitusi hanya sebatas tidak ada upaya hukum lagi untuk mengajukan keberatan atas putusan tersebut hanya dalam satu badan peradilan saja.
