Permulaan tahun 2020 dibuka dengan serangkaian ketegangan yang mencuat di berbagai belahan dunia. Sebuah kasus yang secara langsung memiliki kaitan dan bersentuhan dengan kepentingan Indonesia adalah permasalahan hegemoni Laut Cina Selatan hingga Laut Natuna Utara. Secara toponimi atau penamaan geografis, Indonesia menyebut perairan Natuna sebelah utara dengan sebutan yang terakhir tadi untuk menghindari klaim historis Cina yang sangat mungkin menyasar wilayah laut tersebut.
Dengan argumen Cina yang didasarkan pada catatan sejarah mereka, pendekatan kesejarahan menjadi sangat relevan untuk melihat masalah ini. Saya sendiri telah menaruh keingintahuan yang cukup mendalam terhadap kedudukan atau pendirian Cina mengenai klaim wilayah lautnya ini.
Ketika kita sebagai masyarakat Indonesia, sebuah republik yang berdiri pada tahun 1945, melihat permasalahan klaim historis Cina, mungkin terdapat perbedaan pemahaman. Cina berargumen bahwa aktivitasnya di perairan Laut Cina Selatan dilegitimasi oleh catatan historis mengenai aktivitas pelayaran nelayan tradisional Cina di wilayah tersebut. Aktivitas nelayan ini disebutnya berlangsung di dalam wilayah yang digambarkan dalam peta Sembilan Garis Putus-putus. Jelasnya, dengan argumen bahwa wilayah ini merupakan area penangkapan ikan tradisional nelayan Cina, pemerintah Beijing ingin membuatnya tetap demikian.
Dasar lain yang diajukan oleh pemerintah Beijing adalah bukti peta yang menunjukkan wilayah ini sebagai perairan tradisional di mana Cina beraktivitas. Cina menyatakan bahwa peta ini merupakan bentuk akhir yang digunakan oleh pemerintah Republik Cina pada permulaan abad kedua puluh. Dengan mempertimbangkan bahwa Republik Cina menyatakan kemerdekaannya sebagai pengganti kekuasaan tradisional Dinasti Qing, berarti peta ini dilihat pula sebagai wilayah perairan Qing secara historis. Pada titik ini, sudah ada keberbedaan yang sangat jelas di antara Indonesia dan Cina dalam melihat batas teritorialnya.
Indonesia pada tahun 1945 memproklamasikan kemerdekaannya dari segala kekuatan asing. Wilayah yang merdeka tersebut diklaim dengan jelas merupakan wilayah Hindia Belanda yang pada Perang Dunia Kedua diduduki oleh Jepang. Dengan demikian, Indonesia adalah Hindia Belanda yang merdeka.
Luas wilayah dan teritori yang diproklamasikan merdeka adalah wilayah dan teritori yang dulu menjadi kekuasaan Kerajaan Belanda di Asia. Para pejuang kemerdekaan tidak memerdekakan diri dengan dasar teritori kekuasaan Majapahit atau Srivijaya. Dengan demikian, kita tidak memasukkan Semenanjung Malaya dan bagian selatan Filipina dalam wilayah yang kita nyatakan merdeka tahun 1945. Dasar ini sangat berbeda dengan Cina.
Revolusi nasional Cina di bawah Sun Yat Sen pada awal abad kedua puluh merupakan revolusi untuk menciptakan tatanan baru, bukan sepenuhnya memerdekakan diri dari kekuatan asing. Tujuan revolusi tersebut bukan menggulingkan pemerintahan asing, namun justru mengubah bentuk dari monarki ke republik. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa Cina sesungguhnya tidak mengalami kolonialisme tunggal seperti apa yang terjadi di sebagian besar negeri-negeri Asia Tenggara.Â
Cina banyak kehilangan wilayahnya kepada negeri-negeri Eropa dan Amerika dalam wujud wilayah konsesi. Dengan demikian, pemerintah Dinasti Qing tidak sepenuhnya berada di bawah kekuasaan negara lain. Hanya saja, terdapat kota-kota pelabuhan yang dikuasai negara-negara Atlantik dan menjadikan Cina sebagai korban hipokolonialisme (lihat di keterangan istilah).
Hal ini memang menghasilkan ketidakpuasan yang menjadi salah satu faktor revolusi, namun bukan menjadi satu-satunya faktor. Dengan demikian, ketika Republik Cina terbentuk, teritori yang diklaim olehnya merupakan teritori tradisional Dinasti Qing, bukan teritori sebuah negara kolonial.
Bila kita secara cermat memperhatikan kembali sejarah kawasan Asia bagian tenggara dan timur laut, kita akan menemukan bahwa konsep wilayah teritori pada kawasan ini cukup unik. Wilayah ini tidak mengenal perairan eksklusif, namun justru laut bebas dengan kebebasan aktivitas di dalamnya. Dengan skema ini, wilayah aktivitas suatu negara dapat mencapai wilayah yang sangat luas. Aktivitas perikanan tradisional masyarakat Nusantara misalnya mencapai Australia dan Filipina.
