Mohon tunggu...
Ready Brahmana Yudha
Ready Brahmana Yudha Mohon Tunggu... Politisi - Young Politician, Profesional Privat Sector

Politisi Partai Perindo | Sekjen Relawan Solidaritas Jokowi | Wasekjen DPP Gerakan Advokat dan Aktivis | Anggota Luar Biasa FKPPI | Humas DPP Moeldoko Center

Selanjutnya

Tutup

Politik

Menyambut Tahun Politik 2018

7 Januari 2018   12:35 Diperbarui: 7 Januari 2018   12:37 1403
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Intoleransi saat ini menjadi suatu momok yang cukup menakutkan bagi perjalanan negeri kita tercinta Indonesia. Terlebih lagi pada tahun 2018 ini Indonesia akan memasuki tahun politik, dimana akan ada beberapa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) di beberapa wilayah negara kita. 

Melihat pengalaman kebelakang pada saat pemilihan gubernur (Pilgub) DKI Jakarta tahun 2017 lalu, saya pribadi mempunyai suatu trauma politik terhadap kontestasi pemilihan gubernur DKI Jakarta tersebut. Dimana banyak sekali terjadi isu-isu politik yang seharusnya tidak patut dapat diterima oleh warga DKI Jakarta. 

Politik yang menebar isu SARA, ujaran kebencian, politik yang merusak karakter salah satu calon yang tidak berdasarkan kinerja, itu merupakan contoh sistem demokrasi yang tidak dewasa. Yang membuat masyarakat menjadi terpecah belah hanya karena perbedaan pilihan politik dan ironisnya mereka terpecah belah bukan karena tawaran program kerja yang jelas dari para calon gubernur. Masyarakat terpecah belah hanya karena politik isu SARA dan perusakkan figur terhadap salah satu calon.

Saya sangat menyayangkan hal tersebut dapat terjadi di Indonesia, mengingat negeri kita merupakan salah satu negara demokrasi terbesar. Padahal Indonesia semenjak era reformasi pasca orde baru sudah seringkali menyelenggarakan pemilu secara langsung, baik itu pemilihan umum legislatif, pemilihan kepala daerah, pemilihan gubernur, maupun pemilihan presiden. Tetapi torehan sejarah politik di pemilihan gubernur 2017 lalu benar-benar tidak layak terjadi di negeri ini.

Harapan saya di tahun politik 2018 ini dan sebentar lagi kita akan memasuki panggung politik akbar di 2019 nanti dimana akan terjadi pemilihan umum legislatif dan presiden secara serentak, para politisi dapat berkontestasi dengan sehat dan baik berdasarkan program kerja, kompetensi, integritas, dedikasi dan visi misi yang jelas didalam melayani rakyat dan membawa kemajuan negeri ini. Bukan mengandalkan politik isu SARA, politik uang, politik sembako, penebaran kebencian terhadap lawan politik maupun dengan perusakkan figur salah satu calon dan berbagai strategi politik lainnya yang tidak membangun dan mendewasakan rakyat dalam berdemokrasi. 

Semoga pengalaman buruk di pemilihan gubernur DKI Jakarta 2017 lalu tidak kembali terjadi pada pilkada serentak 2018 ini dan pemilu 2019 nanti. Dan harapan saya juga kepada masyarakat Indonesia dapat lebih dewasa lagi dalam menyikapi pergerakan politik dan mengambil keputusan pilihan politiknya. Belajarlah dewasa didalam berpolitik, dimana kita sebagai masyarakat harus bisa memilih para wakil rakyat dan pemimpin di negeri ini yang memang benar-benar berkompeten dan dapat membawa kemajuan di Indonesia negeri kita tercinta. 

Kita sebagai masyarakat jangan mau di obok-obok dan dijadikan pion permainan politik oleh para politikus yang mengejar kekuasaan, karena pilihan politik kita akan menentukan perjalanan masa depan bangsa ini. Akhir kata saya tetap optimis dan berpikiran positif bahwa bangsa kita Indonesia akan selalu diberikan kedamaian dan ketentraman serta terus maju sebagai bangsa yang besar, bangsa Indonesia yang Pancasila dan Berbhineka Tunggal Ika. Hidup Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ready Brahmana Yudha, SH, SE

Bacaleg DPRD DKI Jakarta

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun