Kini, pemerintah tidak bisa full on defence atau full on welfare. Keduanya harus dipenuhi sebagai tugas utama pemerintah. Akan tetapi, mana yang harus diprioritaskan? Pertahanan atau jaminan kesejahteraan?
Kalau kita ikuti perspektif lagu "Pesawat Tempurku", prioritas pasti jatuh kepada jaminan kesejahteraan. Argumentasi ini lantang diserukan pada bagian reff. Penguasa, berilah hambamu uang! Implikasinya, pemerintah harus mendorong belanja jaminan kesejahteraan agar tercipta jaring pengaman sosial yang kokoh.
Terlebih lagi, belanja jaminan kesejahteraan adalah "pertahanan" dari berbagai penyakit sosial. Dengan kata lain, belanja ini adalah "peperangan" melawan penderitaan. Bahkan, Presiden Amerika ke 36 Lyndon B. Johnson memanggil program jaminan kesejahteraannya War on Poverty. Â Artinya, belanja jaminan kesejahteraan adalah pertahanan terhadap kemiskinan, pengangguran, dan lain-lain.
Lantas, bagaimana dengan belanja pertahanan? Sesuai namanya, belanja ini digunakan untuk melindungi negara dari dua hal. Pertama, serangan dari agresor luar (external defence). Kedua, serangan dari ancaman internal (internal defence). Dengan belanja ini, cara hidup masyarakat di suatu negara dapat dilindungi dari serangan yang berpeluang merusaknya.
Selain itu, pertahanan yang kuat adalah kunci dari perdamaian dunia. Sejarah membuktikan bahwa agresor akan tergoda untuk menyerang negara dengan pertahanan yang lemah. "Weakness tempts him, strength stops him," tandas Margaret Thatcher. Proses berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1986-1991 menjadi bukti pernyataan ini.
Uni Soviet (USSR) di bawah Mikhail Gorbachev ingin bernegosiasi dengan Amerika Serikat (AS) bukan karena mereka benevolent. Justru, mereka melakukannya karena AS berhasil membalap USSR di bidang militer dan pertahanan. Ditambah lagi ekonomi USSR yang komando itu hancur, sementara AS berhasil booming karena Reagan Revolution. Sehingga, USSR pun kembali ditarik ke meja negosiasi.
Selanjutnya, ekonomi terpusat USSR yang bersifat full on defence tidak sanggup bertahan. Ditambah dengan kebijakan glasnots (keterbukaan) membuat semua ketertinggalan Uni Soviet mengemuka. Hasilnya, muncul ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah. Ketidakpuasan inilah yang memicu separatisme dari Moskow dan akhirnya menghancurkan USSR.
Jadi, mana yang harus diprioritaskan? Menurut hemat penulis, belanja pertahanan memiliki urgensi yang lebih besar. Percuma kesejahteraan masyarakat yang tinggi tanpa deterrence terhadap ancaman agresi dan terorisme yang kuat. Kekuatan pertahanan adalah fundamen dari pembangunan bangsa (nation-building) yang berkelanjutan.
Jika bangsa kita adalah sebuah suku, maka belanja pertahanan adalah pembelian senjata yang digunakan untuk mencegah ancaman bersama. Sehingga, ketika musuh yang mengancam melihat komitmen dan kekuatan pertahanan kita, dia takut untuk melakukannya. Istilah kerennya, "Defence repels aggression and ensure the peace." Maka, dia adalah public need yang harus dipenuhi sektor publik.
Meski demikian, peace itu percuma tanpa adanya prosperity/kesejahteraan. Disinilah belanja jaminan kesejahteraan memainkan peran penting. Adanya belanja ini membantu masyarakat miskin dan rentan miskin dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tetapi membantu pemenuhan kebutuhan saja tidak cukup. Jaminan kesejahteraan harus menjadi social safety net yang efektif.
Artinya, jaminan kesejahteraan menjadi batas minimum standar hidup setiap individu di masyarakat. Dia ibarat jaring (net) penangkap individu yang terjatuh dari tangga mobilitas sosial-ekonomi. Selanjutnya, jaring ini tidak boleh menjerat penerima manfaat di dalam. Justru, dia harus membantu penerima manfaat untuk kembali menaikkan standar hidupnya.
