Jelas, di era Industri 4.0 seperti saat ini, model industrialisasi yang diajukan Tan Malaka sudah usang dan tidak bisa diterapkan. Kini, negara dapat mendorong proses industrialisasi 4.0 dengan cara memberikan hibah (grant) bagi start-up businesses serta menjadikan distributed profits, bukan net profit sebagai objek PPh Badan. Sehingga, pelaku industri memiliki insentif untuk berekspansi, berinvestasi, serta melakukan riset dan pengembangan teknologi terbaru.
Poin keenam berbicara soal bantuan pendirian koperasi-koperasi. Disinilah titik temu pemikiran ekonomi Tan Malaka yang Marxis dengan ekonomi kerakyatan Mohammad Hatta yang sosialis-demokratis (democratic socialism). Keduanya sama-sama menekankan peran koperasi sebagai soko guru dalam perekonomian. The objecitve is to empower the poor and disadvantaged.
Dalam poin ini, penulis idem dengan pemikiran Tan Malaka. Negara harus membantu koperasi untuk menjamur dan benar-benar menjadi soko guru perekonomian. Tetapi, model "pinjaman yang murah" tidak dijelaskan secara gamblang oleh Beliau. Bagi penulis, model pinjaman yang tepat adalah dalam bentuk hibah (grant) berbasis kinerja SHU dan jumlah anggota koperasi, seperti yang penulis bahas pada tulisan ini.
Poin ketujuh membahas tentang permodalan petani dan riset dalam bidang pertanian. Bagi Tan Malaka, negara harus hadir dengan memberikan bantuan peralatan dan ternak bagi petani. Selain itu, negara juga harus mendirikan sebuah experimental center, di mana tanaman pangan dan non-pangan dari berbagai varietas bisa dikembangkan dengan lebih produktif.
Penulis juga setuju dengan pemikiran ini. Petani harus diberikan bantuan berupa peralatan tani (traktor, mesin giling, dll), bibit unggul, serta bibit ternak unggul. Selain itu, negara juga perlu mendirikan institusi pertanian, yang akan mendidik generasi mendatang untuk bekerja di bidang pertanian.
Lebih hebatnya lagi, poin kedelapan membahas soal transmigrasi. Ini memperlihatkan bahwa Tan Malaka adalah seorang visioner. Untuk menjamin distribusi demografi yang merata di setiap pulau di Indonesia, maka perlu diadakan transmigrasi. Sehingga, penduduk tidak menumpuk di Pulau Jawa. Tentu penulis setuju dengan kebijakan ini dengan catatan bahwa negara memberikan bantuan kepada penduduk yang dipindahkan untuk memulai usaha baru.
Terakhir, poin kesembilan dan kesepuluh membahas soal reformasi agraria (land reform). Kebijakan ini adalah sebuah instrumen yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mendistribusikan lahan pertanian, agar muncul sebuah komposisi kepemilikan lahan yang adil (merriam-webster.com, 2019). Dalam negara-negara Marxis-Leninis, reformasi agraria dilakukan dengan pengambilalihan paksa lahan dari pemiliknya.
Jadi, kebijakan land reform memang bagus. Tetapi, penulis tidak setuju dengan model reformasi agraria yang dilakukan secara paksa. Reformasi agraria yang lebih menguntungkan adalah transaction-based model yang dilakukan di Korea Selatan dan Taiwan. Dalam model ini, pemerintah menerbitkan obligasi lahan yang diberikan kepada pemilik lahan.
Lalu, pemerintah akan memberikan lahan tersebut kepada petani-petani miskin, namun secara tidak gratis. Petani harus membayar cicilan (installment) setiap bulannya kepada pemerintah sampai nilai lahan tersebut lunas. Akhirnya, petani bisa menjadi pemilik lahan dari usahanya sendiri, dan pemilik sebelumnya menerima kompensasi finansial yang layak.
Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa banyak unsur program ekonomi proletar ala Tan Malaka yang tidak bisa diterapkan di era Industri 4.0 ini. Namun, semangat perubahan yang dibawa oleh program ini perlu kita tiru, untuk mewujudkan sebuah masyarakat yang adil dan makmur. So, kudos to Tan Malaka!
DAFTAR PUSTAKA
