Sistem Jakarta Smart City sendiri terdiri atas tujuh unsur. Pertama, Digitalisasi SMS Gubernur yang menyusun semua keluhan yang sampai kepada nomor gubernur dalam sebuah dashboard. Kedua, Portal dan Peta Jakarta Smart City, yang menampilkan seluruh informasi program, kebijakan, serta data dalam basis peta.
Ketiga, Application Program Interface Jakarta (API Jakarta) yang memuat sekumpulan perintah, fungsi, dan protokol yang digunakan untuk membangun software aplikasi tertentu. Keempat, website Pantau Banjir yang terintegrasi dengan Qlue dan Twitter Peta Jakarta. Sistem ini membantu petugas Dinas Sumber Daya Air untuk memonitor status pintu air, pompa air, dan kawasan tergenang.
Kelima, Pendataan PKL yang mendukung pemerintah provinsi untuk mengawasi dan mempromosikan produk pedagang kaki lima. Keenam, aplikasi Citizen Relation Management yang menggunakan Big Data Analytics untuk mengintegrasikan berbagai kanal pengaduan masyarakat ke dalam satu sistem terpadu. Terakhir, berbagi pengalaman dengan generasi muda melalui Program Magang di Pemprov DKI.
Adanya Jakarta Smart City membuat anggota masyarakat mampu melakukan pengaduan secara langsung kepada Pemprov DKI Jakarta. Setelah itu, sistem Jakarta Smart City akan meneruskan pengaduan tersebut kepada dinas terkait untuk segera diselesaikan. Bahkan, status penyelesaian pengaduan tersebut bisa dipantau melalui aplikasi Qlue.
Adanya sistem seperti ini membuat individu merasa diperhatikan dan dianggap sebagai warga negara. Mereka bisa berpartisipasi dalam proses pelayanan publik sebagai warga negara, dan memperoleh manfaat dari partisipasi tersebut. Selain itu, elemen pemerintahan juga didorong untuk melaksanakan kewajibannya, yaitu membereskan masalah dalam pelayanan publik.
Pada bidang perekonomian, kebijakan inklusif ini terwujud dalam Bantuan Modal UMKM Berbasis Bagi Hasil. Singkatnya, kebijakan ini membangun sebuah sistem yang menyejahterakan rakyat dengan mendorong kegiatan UMKM melalui bagi hasil 80:20. UMKM sebagai penerima bantuan mendapatkan bagian 80%, sementara Pemprov DKI sebagai pemodal hanya menerima bagian 20%.
Utilising profit motive to encourage small enterprise to grow and expand. Inilah yang dilakukan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui kebijakan ini. Program ini membuat pengusaha UMKM merasa dianggap dan tidak dikecualikan dalam memperoleh akses permodalan yang terjangkau. Akhirnya, tercipta inklusi ekonomi yang mendorong kemajuan bisnis UMKM.
Dalam bidang anggaran dan keuangan, E-Budgeting menjadi kebijakan publik yang menonjolkan inklusi. Instrumen kebijakan ini adalah proses penyusunan anggaran yang menggunakan sistem terintegrasi berbasis teknologi informasi. Tujuan dibentuknya instrumen kebijakan ini adalah untuk mewujudkan perencanaan anggaran yang transparan dan akuntabel.
Adanya sistem E-Budgeting menimbulkan disrupsi dalam proses penyusunan APBD DKI Jakarta. Mengapa? Semua proses penyusunan anggaran terekam dalam sebuah sistem elektronik. Mulai dari sumber usulan hingga siapa yang mengusulkannya dapat diketahui dengan jelas. Sehingga, kejelasan ini menimbulkan berbagai efek inklusi (inclusion effect).
Apa saja efek inklusi yang muncul? Pertama, instrumen ini mengurangi kemungkinan permainan anggaran. Ketika permainan anggaran berkurang, maka kepercayaan masyarakat kepada pemerintah meningkat. Kedua, aspirasi masyarakat yang masuk melalui Musrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan) tidak lagi dibiarkan. Usulan tersebut dapat langsung dimasukkan ke dalam sistem E-Budgeting dan ditindaklanjuti.
Ketika kepercayaan masyarakat meningkat dan aspirasi masyarakat benar-benar ditindaklanjuti secara transparan, maka sudah terjadi inklusi yang riil dalam pembuatan kebijakan publik.
