Sebelum Jepang terlibat dalam Perang Dunia, perekonomian dalam negerinya dikuasai oleh oligarki yang disebut dengan Zaibatsu. Mereka menguasai industri berat, perdagangan, perbankan serta memiliki kedekatan khusus dengan militer Jepang.
Amerika Serikat selaku pemenang perang juga melihat zaibatsu sebagai ancaman serius, karena kelompok ini adalah donator utama militer. Menurut sekutu, Jepang harus di demiliterisasi, maka Zaibatsu harus dibubarkan. AS tidak ingin Jepang masuk dalam blok komunis sebagaimana tetangganya.
Di Indonesia, Menurut Prof. Arief Hidayat, kondisi oligarki yang sekarang ini merupakan hasil yang tak terduga dari demokratisasi pasca Orde Baru. Mereka mendapat kekuatan lebih dari demokrasi politik, menginfiltasi partai politik, sistem politik, hingga menjadi penentu arah politik nasional.
Seperti Zaibatsu, oligarki di Indonesia juga menguasai struktur ekonomi, penguasaan sumber daya alam, sektor finansial, media massa bahkan regulasi-regulasi. Bedanya, konsentrasinya ada pada kelompok kecil elit politik, sedang zaibatsu kepada militer.
Sifat monopoli yang diciptakan oligarki menghambat inovasi nasional tumbuh dan berkembang. Kecendrungan utamanya adalah mempertahankan rente ekonomi, dan tentunya anti terhadap kemajuan riset dan produktifitas dalam negeri.
Dengan monopoli, pasar menjadi terdistorsi. Mustahil ada persaingan yang sehat, sehingga pelaku ekonomi nasional akan sulit berkembang, karena minimnya dukungan negara yang tercermin dari regulasi yang dirancang untuk kepentingan oligarki. Padahal, Sebagian besar rakyat Indonesia bekerja di sektor informal dan pertanian. Dengan dukungan pemerintah kepada pelaku ekonomi nasional akan membuka lapangan kerja baru untuk menyerap angkatan kerja dan menekan angka pengangguran.
Oligarki dalam konteks ekonomi-politik Indonesia bercirikan konsentrasi kekayaan, penguasaan penuh sumber daya dan kontrol atas kebijakan (regulasi). Oligarki hanya akan melahirkan ketidakadilan, prilaku korup para pejabat, dan matinya inovasi nasional yang seharusnya tumbuh dan mewujud kekuatan ekonomi baru yang produktif dan padat karya.
Jepang adalah Kaca Benggala. Dia memperlihatkan bagaimana oligarki menjadi hambatan utama dalam pertumbuhan ekonomi nasional. Oligarki perlu di bongkar agar tercipta syarat kemajuan perekonomian nasional.
Partai Politik adalah hulu dari oligarki. Keberadaannya perlu dikaji serius. Butuh reformasi politik, seperti soal melakukan audit ketat terhadap pendanaan partai politik. Pola rekrutmen dan kaderisasi partai politik menjadi penting dalam menciptakan politisi yang punya integritas dan keberpihakan pada kepentingan nasional.Â
Hingga dalam hal ini, oligarki bukan hanya soal regulasi, namun lebih mendasar pada kesadaran kolektif untuk melakukan perubahan. Dan Partai politik adalah instrument pertama dalam kebutuhan untuk membongkar oligarki.
Kesempatan akan terbuka lebar pada sektor UMKM dan industri nasional (swasta) jika penguasaan akses ekonomi oleh segelintir elit di kebiri.Â
