Andri Mastiyanto
Andri Mastiyanto Pegawai Negeri Sipil , Seller Online

Penyuluh KesMas,admin Coin Pendidikan (Coin A Chance) RSKO Jakarta, Nominator tunggal Best Member Backpacker Jakarta 2014, Nominator Inspiratif Member 2016, kaskuser.

Selanjutnya

Tutup

Kesehatan Pilihan

"Public Expose" Membongkar Kinerja BPJS Kesehatan

17 Mei 2018   12:31 Diperbarui: 17 Mei 2018   13:02 336 2 0
"Public Expose" Membongkar Kinerja BPJS Kesehatan
Deskripsi : Lebih dari 300 ribu orang miskin terlindungi dari jeratan hutang I Sumber Foto : Ilustrasi hasil kajian Dampak JKN -KIS Terhadap Kemiskinan, Dartanto, LPEM FEB UI 2017

Sebagian besar rakyat di negeri ini pastinya mengenal layanan pembiayaan kesehatan melalui program Pemerintah yaitu JKN-KIS, BPJS Kesehatan. Kalau tidak kenal maka sebaiknya harus kenal. Pembiayaan kesehatan JKN-KIS, BPJS Kesehatan akan sangat membantu ketika diri kita atau keluarga terkena musibah lalu membutuhkan layanan kesehatan (Puskesmas/Klinik/Rumah Sakit).

Layanan JKN-KIS, BPJS kesehatan ini walupun bukan wajib tetapi pemerintah memberi target seluruh warga negara menjadi peserta. Nah ada kewajiban yang harus disampaikan kepada peserta JKN-KIS  oleh BPJS Kesehatan yaitu laporan kinerja termasuk didlamnya laporan keuangan. Hal ini menjadi wajib karena para peserta yang membayarkan iuran-nya perlu tau bagaimana BPJS Kesehatan dijalankan.

Patut diketahui  jumlah pendapatan iuran JKN-KIS yang dikelola BPJS Kesehatan tahun 2017 mencapai 74,25 triliun rupiah. Selama 4 tahun, total pendapatan yang berasal dari iuran JKN-KIS mencapai 235,06 triliun rupiah. Jumlah yang sangat besar, karenanya BPJS kesehatan haruslah di audit dan melaporkan hasil audit tidak hanya kepada Pemerintah tetapi juga pada masyarakat yang membiayai kelangsungan BPJS Kesehatan.

Agar kinerja tersosialisasi, BPJS kesehtan menghadirkan Public Expose Laporan keuangan dan Laporan Program tahun 2017, di kantor pusat BPJS Kesehatan di jakarta, rabu (16/05/2018). Daku sebagai blogger sekaligus salah-satu peserta JKN-KIS senang bisa mendengar langsung dari pejabat yang berwenang dan terkait dari BPJS kesehatan.

Deskripsi : jajaran Pimpinan BPJS Kesehatan & peneliti UI I Sumber Foto : Andri M
Deskripsi : jajaran Pimpinan BPJS Kesehatan & peneliti UI I Sumber Foto : Andri M

Public Expose ini dihadiri jajaran pimpinan BPJS Kesehatan yaitu Direktur Utama BPJS Kesehatan-Fachmi Idris, Direktur jaminan Pelayanan Kesehatan-Maya A.Rusady, Direktur Keuangan dan Investasi-Kemal Iman Santoso, Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta -Andayani Budi lestari, Direktur Kepatuhan Hukum dan Hubungan Antar Lembaga - Bayu Wahyudi, Direktur SDM & Umum-Mira Anggraini, Direktur Perencanaan Pengembangan dan Manajemen Resiko -Mundiharno dan turut pula hadir Teguh Dartanto, peneliti senior LPEM FEB UI & ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI.

Dengan muka sumringah terhadap Kinerja BPJS Kesehatan yang memuaskan, Direktur Utama BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyampaikan "BPJS Kesehatan Capai 4 Kali Wajar Tanpa Modifikasian (WTM) Berturut-Turut" ungkapnya didepan kami para Jurnalis, Blogger, dan hadirin lainnya.

Dahulu WTM dikenal dengan sebutan WTP (Wajar Tanpa Pengecualiaan). Bila dihitung dari jamannya BPJS Kesehatan sejak periode PT Askes (Persero) berarti telah meraih WTP sebanyak 26 kali. Berdasarkan hasil akuntan publik yang mengaudit, Mirawati Sensi Idris (MSI) yang berafiliasi dengan Moore Stephens International Limited, laporan keuangan Dana Jaminan Sosial dan BPJS Kesehatan telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia.

Deskripsi : Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, I Sumber Foto : dokpri
Deskripsi : Dirut BPJS Kesehatan, Fachmi Idris, I Sumber Foto : dokpri

Bapak Fachmi Idris menambahkan bahwa dari hasil pengukuran Good Governance Tahun 2017 oleh BPKP, BPJS Kesehatan juga mendapatkan nilai baik, dengan skor aktual 85,63 dari skor maksimal 100. 

Hal ini bisa dibilang selaras dengan kepuasan pelanggan. Untuk tingkat kepuasan peserta JKN-KIS tahun 2017 masuk dalam kategori tinggi, yakni sebesar 79,5%. Walaupun diharapkan pemerintah pusat Indeks kepuasan peserta 85% (target 2019). Selain itu ternyata Total Indeks Pemahaman Peserta Terhadap Program JKN-KIS  menyangkut Prosedur, Hak dan Kewajiban Peserta JKN-KIS di angka 83,7 %.

Berdasarkan data yang dipaparkan pada saat Public Expose di tahun 2017, indeks kepuasan fasilitas kesehatan yang melayani pasien JKN-KIS secara total mencapai 75,7%. Khusus di tingkat Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), indeks kepuasan mencapai 75,9%, sementara di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) adalah sebesar 75,2%. 

Angka-angka tersebut termasuk dalam kategori tinggi bila dilihat dari jumlah anggoota masyarakat yang dilayani dan jumlah faskes. Sampai dengan data terakhir yang di update, 11 Mei 2018, jumlah peserta JKN-KIS sebanyak  197,4 juta jiwa. 

Dari sisi kepesertaan, jumlah peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia (JKN-KIS) meningkat bila dibandingkan akhir tahun 2017 yang masih diangka 187,9 juta jiwa. Namun BPJS Kesehatan pada tahun 2019 ditargetkan 257,5 juta peserta (100% populasi) ter-cover JKN-KIS.

Berdasarkan data tersebut sebanyak 75,64% penduduk Indonesia telah ter-cover jaminan kesehatan lewat JKN-KIS. Bila kita cocokkan dengan data tahun 2017 yang ditampilkan, pemanfaatan di FKTP mencapai 150,3 juta, pemanfaatan di poliklinik rawat jalan rumah sakit sebesar 64,4 juta, dan pemanfaatan rawat inap di rumah sakit sebanyak 8,7 juta. 

Berarti telah terjadi 223,4 juta pemanfaatan pelayanan kesehatan di seluruh tingkat pelayanan. Ini bisa diartikan rata-rata pemanfataan pelayanan kesehatan per hari kalender adalah 612.055 pemanfataan. Bila ditotalkan dari tahun 2014 sampai dengan 2017 telah terjadi pemanfaatan sebanyak 640,2 juta. Jumlah yang sangat signifikan yang membuat Indonesia memiliki magnet untuk dilirik negara lain ucap Bapak Fachmi.

Pada tahun 2017 BPJS Kesehatan ternyata sudah bermitra dengan 21.763 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang terdiri atas puskesmas, Dokter Praktik Perorangan (DPP), klinik TNI/Polri, klinik pratama, rumah sakit D pratama, dan dokter gigi praktik perorangan. Sedangkan untuk di tingkat Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL), BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 2.268 rumah sakit dan klinik utama.

-------------------------------------------------------------

Hadir dalam Public Ekspose yakni Teguh Dartanto, peneliti senior LPEM FEB UI & ketua Departemen Ilmu Ekonomi FEB UI yang menjelaskan hasil kajian dampak JKN-KIS terhadap kemiskinan di Indonesia. Bila sebuah perusahaan/lembaga/badan dikatakan berhasil tidak bisa hanya dirinya sendiri yang menyatakan. 

Bapak Teguh menyampaikan hasil kajian LPEM FEB UI bahwa JKN-KIS dapat menghindarkan masyarakat dari risiko jatuh miskin atau jatuh miskin lebih dalam. Berdasarkan hasil penelitian Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat FEB UI tahun 2017, pada tahun 2016 Program JKN-KIS telah menyelamatkan 1,16 juta orang dari kemiskinan. Tak hanya itu, JKN-KIS juga telah melindungi 14,5 juta orang miskin dari kondisi kemiskinan yang lebih parah.

Ditambahkan oleh Bapak Fachmi, pengeluaran masyarakat untuk iuran JKN-KIS merupakan investasi karena dapat melindungi keluarga dari kemiskinan akibat penyakit berbiaya yang mahal. Sebanyak 92,3 juta jiwa Penerima Bantuan Iuran (PBI) telah dibayarkan iurannya oleh pemerintah dengan akumulasi sebesar Rp 89,9 trilun. 

Namun saat ini komposisi peserta JKN-KIS dengan pembiayaan APBN (PBI) lebih kecil dibandingkan dengan peserta non PBI-APBN. Untuk Iuran JKN-KIS melalui skema pembiayaan PBI non APBN 53,25 % sedangkan PBI APBN 46,75 % menurut data yang dilansir per 11 mei 2018. Jumlah Pendapatan Iuran Tahun 2014 – 2017 sekitar 235,06 T. Terjadi peningkatan 82,34 % semenjak 2014 ke 2017.

Kemudahan akan akses peserta melakukan pembayaran iuran karena saat ini tersedia 12.606 kantor cabang dan 59.937 unit ATM bank mitra BPJS Kesehatan (Mandiri, BRI, BNI, dan BTN). Layanan tersebut siap melayani pembayaran iuran peserta JKN-KIS. Peserta JKN-KIS juga bisa membayar iurannya melalui internet banking, sms banking, mesin EDC, autodebet, mobile banking, jaringan minimarket, Kader JKN, Kantor Pos, Pegadaian, aplikasi Go-Jek, Pay Tren, dan sebagainya.

Kedepannya BPJS Kesehatan dalam aplikasi Mobile-JKN akan menggunakan sistem pembayaran e-wallet. Rencana kemudahan pembayaran melalui e-wallet ini akan berkerjasama dengan penerbit e-wallet. BPJS Kesehatan memang penerima iuran tetapi bukan pengelola e-wallet, saat ini terdapat 16 provider penerbit e-wallet ungkap Kemal Iman santoso, Direktur Keuangan dan Investasi-BPJS Kesehatan.

Wahyudin Bagenda, Direktur Informasi tehnologi, menegaskan bahwa keamanan / security informasi data peserta sangat diprioritaskan karena ini pesan Bapat Fachmi, Dirut BPJS Kesehatan. Untuk mengamankan informasi data diri peserta maka server data utama ditempatkan di Indonesia yang berada di 2 (dua) lokasi yang masih dirahasiakan, salah-satunya di Jakarta. 

-----------------------------------------------------------------------

Salam hangat Blogger Udik dari Cikeas - Andri Mastiyanto

Web [ DISINI ] , Blog [ DISINI ] , Twitter [ DISINI ] , Instagram [ DISINI ]

Email : mastiyan@gmail.com