Ledakan harga properti juga bisa menimbulkan resiko gagal bayar atau non performing loan (NPL) yang tidak baik bagi dunia perbankan dan stabilitas perekonomian.Â
Untuk itu lembaga perbankan sebagai penggerak perekonomian nasional melalui peredaran uang dan penyaluran kredit bagi rumah tangga dan dunia usaha harus bisa menjaga  stabilitas moneter dan menghindari nilai NPL yang terlalu besar, mengingat Indonesia dengan jumlah penduduk relatif besar tentu memiliki potensi permintaan pasar properti yang besar pula, selain pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup baik yakni rata-rata 5 persen setahun dalam lima tahun terakhir tentu memerlukan dukungan pembangunan infrasuktur demi memenuhi kebutuhan nasional agar ekonomi terus tumbuh.  Â
Sedangkan kredit kepemilikan rumah toko (ruko) atau rukan (rumah kantor) yang digunakan untuk kegiatan usaha meningkat dari 15,207 trilyun pada tahun 2011 menjadi 26,579 trilyun rupiah pada tahun 2015.
Dilihat dari jumlah kreditnya jumlah penyaluran kredit untuk kepemilikan rumah lebih besar dari pada jumlah kredit yang disalurkan untuk kepemilikan apartemen atau ruko, akan tetapi jika dilihat dari rasio non performing loan (NPL) atau kredit bermasalah jumlahnya terus naik dengan persentase NPL tertinggi pada penyaluran kredit untuk ruko atau rukan mencapai 3,11 persen.
Penyaluran kredit mengalami kemacetan atau gagal bayar sedangkan NPL kredit perumahan juga naik setiap tahunnya dalam beberapa tahun terakhir sebanyak 2 persen KPR yang disalurkan mengalami kredit macet. Meningkatnya NPL ini jika dibiarkan secara terus menerus akan memberikan pengaruh negatif pada bank.
Dampak negatif tersebut salah satunya adalah mengurangi jumlah modal yang dimiliki oleh bank. Jika Bank mengurangi ekspansi kreditnya tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan dan pembangunan ekonomi nasional, padahal dalam beberapa tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia cukup menjanjikan dan sangat didukung oleh tingkat pertumbuhan konsumsi masyarakat secara nasional.
