Hari ini, Presiden Prabowo menggunakan hak prerogatifnya dengan mengganti Menko Polkam, Menkeu, Menkop, Menpora, Men-P2MI, dan melantik Menteri dan Wamen Haji dan Umrah.
Jika dikaji lebih dalam, maka Prabowo nampak sedang memperbaiki kapasitas eksekutif pada empat ranah prioritas: stabilitas keamanan, stabilitas fiskal, perlindungan pekerja migran, dan pelayanan haji-umrah.
Saya akan menjelaskan keempat prioritas tersebut. Namun sebelum itu, saya ingin mengajak Kompasianer memahami reshuffle yang terjadi hari ini dengan tiga pendekatan.
Pertama, reshuffle dimaknai sebagai upaya mengoptimalkan kinerja birokrasi dengan mengganti figur yang tidak maksimal dan memasukan sosok yang lebih sesuai atau segar untuk menangani kompleksitas tugas kementerian (Osborne & Gaebler, 1992). Ini sejalan dengan kebutuhan responsif pada dinamika sosial-politik dan ekonomi.
Kedua, dalam praktik demokrasi presidensial, reshuffle juga berfungsi sebagai instrumen akomodasi berbagai kepentingan politik guna menjaga stabilitas koalisi pemerintahan, mengurangi konflik internal, dan memperkuat dukungan legislatif dan publik (Lindblom, 1959). Hal ini penting mengingat adanya tekanan dari partai non-pemerintah dan publik untuk kinerja kabinet yang lebih efektif.
Ketiga, pentingnya penyegaran agar pemerintahan tidak stagnan, melainkan adaptif terhadap tantangan baru dan mampu menginisiasi inovasi kebijakan yang relevan dengan dinamika global dan domestik (Argyris & Schon, 1978). Penambahan Kementerian Haji dan Umroh mencerminkan respons terhadap kebutuhan fungsional dan fokus layanan publik baru yang lebih khusus dan terintegrasi.
Bagi pemerintahan Prabowo, tentu saja sangat mengharapkan adanya dampak positif dan berkelanjutan atas peristiwa politik hari ini. Memastikan Asta Cita terwujud. Seluruh program unggulan dapat dituntaskan.
Bagi masyarakat, sederhana saja: perbaikan empati pejabat publik, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya angka statistika, tapi sampai ke dapur rumah tangga.
Empat Prioritas Reshuffle
Indonesia memasuki fase di mana legitimasi dan efektivitas pemerintahan diuji bukan lagi hanya di ruang kabinet --- tetapi di jalanan, pasar, dan antrean haji.
