Setelah hiruk pikuk dan gegap gempita Pemilu 2019 berlalu, saatnya memikirkan bagaimana langkah selanjutnya membangun Indonesia yang lebih baik. Sebagian besar cendikiawan politik memulai aktivitas kajian kebangsaan pada konsistensi para tokoh politik membawa negeri ini pada masa depannya.
Pertemuan Joko Widodo dan Prabowo Subianto di Stasium MRT Lebak Bulus pada Sabtu (13/7/2019) seakan-akan mengarahkan pandangan kepada pertemuan satu titik visi Indonesia. Sebelumnya perseteruan keduanya memantik emosi berfikir tentang apa dan bagaimana peran jika satu diantaranya menduduku kursi nomor 1 di Indonesia. Meskipun Joko Widodo kembali duduk manis, bukan berarti Prabowo Subianto turut diam begitu saja.
Pertemua dua tokoh itu mestinya memantik larangan keduanya untuk bertemu. Bukan soal hubungan silturahmi yang harus dijaga terus menerus, melainkan pemikiran yang sulit dipertemukan.Â
Sebab, keduanya bukan orang sembarangan di negeri ini. Setelah pertemuan itu, orang-orang mulai menghujat dan memaki Prabowo atas sikapnya dianggap tidak sesuai dengan garis politik sebelum Pemilu 2019. Di sisi lain, nilai positif atas sikap kebangsaan memaknai tensi politik paska pemilu.
Dampak dari pertemuan itu pun, persatuan alumni 212 yang mana sebagai pendukung setianya kembali ke habitatnya, Habib Riziek. Secara teknis, memang dukungan itu hanya konsisten pada pentas demokrasi saja. Selain itu, sebagian besar masyarakat menilai pertemuan itu pertanda bertemunya dua pemikiran yang berbeda dengan harapan bisa berkerjasama membangun Indonesia.
Bagi Sandiada Uno, mantan Cawaspres Prabowo Subianto mengatakan pertemuan itu memberikan dampak positif demi persatuan dan kemajuan bangsa. Sedangkan Erick Tohir mengatakan pertemuan itu memberikan contoh bagi masyarakat, khususnya kaum milenial.
Faktanya tidak seperti itu. Pertemuan di MRT Lebak Bulus adalah panggung bagi Prabowo Subianto untuk menegaskan kembali dirinya tidak akan bekerja sama. Itu artinya, bisa menjadi opisisi atau bergerak sendiri tanpa harus melawan Joko Widodo. Penegasan itu muncul dari twitternya, bahwa tidak ada tawar menawar terhadap cita-cita dan nilai yang dipedang, yakni Indonesia merdeka, berdaula, adil dan makmur. Indonesia berdiri diatas kaki sendiri. Rakyat Indonesia yang menikmati hasil kekayaan dari Indonesia sendiri.
Memaknai kalimat itu, jelas tidak ada titik temu dua pemikiran tersebut. Mengenal Prabowo seperti mengenal sosok Soekarno yang ingin Indonesia merdeka dari berbagai intervensi asing. Sedangkan Joko Widodo membukan keran intervensi dengan harapan memajukan Indonesia mencapai kesejahteraan dan kemakmuran. Jelas tidak akan bertemu dua pemikiran itu, meskipun secara fisik bisa saja terjalin begitu mesrahnya.
Secara umum, Prabowo Subianto menginginkan Indonesia terbangun atas dasar kerja keras bangsanya sendiri. Tanpa harus tunduk dibawah intervensi asing, diyakini Indonesia bisa menjadi negara maju dan berkembang layaknya Negara lain. Masalah kompetensi sumber daya manusia memang belum terpenuhi.Â
Tapi fasilitas mewujudkan kompetensi itu sebenarnya sudah siap. Hanya saja bagaimana mengelolah fasilitas benar-benar diarahkan untuk kepentingan bangsanya. Buktinya, banyak anak-anak muda yang bersinar di Negara lain karena karya dan inovasinya. Walaupun hasilnya sederhana, justru mendapat posisi teratas.
Sebaliknya, Joko Widodo tampil lebih komunikatif bersama Negara lain membuka pintu investasi ke Indonesia dengan harapan terbangun kesejahteraan dan kemakmuran. Lapangan kerja terbuka luas bagi yang memiliki kompetensi dimasing-masing bidang.
