Mohon tunggu...
Raden Suhartono
Raden Suhartono Mohon Tunggu... PROFESI

.

Selanjutnya

Tutup

Bisnis

Pentingnya Beretika dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah

8 November 2019   10:21 Diperbarui: 8 November 2019   10:32 0 0 0 Mohon Tunggu...

Setelah stagnan dengan skor 37 pada 2016 dan 2017, skor Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perceptions Index (CPI) Indonesia pada 2018 naik satu poin menjadi 38. Temuan ini berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Transparency International Indonesia (TII). Adapun skor 0 menunjukkan sangat korup, sedangkan 100 bersih dari korupsi, yang berarti bahwa saat ini Indonesia masih relatif belum bisa bersih dari korupsi. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ( LKPP) Roni Dwi Susanto mengatakan, kasus korupsi pengadaan barang/jasa pemerintah menduduki posisi kedua dalam kasus yang ditangani KPK.     ( https://nasional.kompas.com/read/2019/11/06/11253441/lkpp-korupsi-pengadaan-barang-dan-jasa-peringkat-2-di-kpk.). Kasus korupsi atas pengadaan barang/jasa pemerintah pada umumnya terjadi karena para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, baik dari pihak pengguna barang  maupun penyedia barang/jasa tidak mengindahkan atau melanggar etika pengadaan barang jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Beberapa contoh kasus penyimpangan pengadaan barang jasa pemerintah yang disebabkan pelanggaran etika pengadaan, yaitu: (1) pengadaan barang jasa melalui Penyedia, namun dalam kenyataannya dilaksanakan sendiri oleh Pejabat Pembuat Komitmen; (2) pelaksana pengadaan jarang jasa ternyata bukan oleh Penyedia sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan, tapi dilaksanakan seluruhnya oleh pihak lain; (3) Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak melakukan pemeriksaan fisik, namun yang bersangkutan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik; (4) kualitas dan/ atau kuantitas pekerjaan tidak sesuai dengan dokumen kontrak; dan masih banyak contoh lainnya. Dampak dari penyimpangan pengadaan barang jasa pemerintah yang disebabkan pelanggaran atas prinsip dan etika pengadaan bisa merugikan keuangan negara/daerah dan/ atau perekonomian Negara.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Etika adalah ilmu yang mempelajari baik dan buruk, hak dan kewajiban moral. Selain itu etika adalah kumpulan asas/ nilai yang berkenaan dengan akhlak. Etika juga diartikan nilai mengenai benar dan salah yang dianut masyarakat. Adapun etika bisnis merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan/mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Perusahaan meyakini prinsip bisnis yang baik adalah bisnis yang beretika, yakni bisnis dengan kinerja unggul dan berkesinambungan yang dijalankan dengan mentaati kaidah-kaidah etika sejalan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. (https://id.wikipedia.org/wiki/Etika_bisnis).

Siapakah pelaku pengadaan barang jasa pemerintah itu? Sebagaimana dimaksud di dalam Pasal 8 Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah, dikatakan bahwa pelaku pengadaan barang jasa (PBJ) pemerintah terdiri dari Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan, Agen Pengadaan, Pejabat Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP) atau Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP), Penyelenggara Swakelola, dan Penyedia. Dalam kegiatan pengadaan barang jasa (PBJ) pemerintah, pelaku atau pihak-pihak yang terlibat di dalamnya diikat oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Etika Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) seperti diatur dalam Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018.

Etika Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) mengatur bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang jasa pemerintah harus mematuhi etika sebagai berikut :

1. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;

2. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;

3. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;

4. menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;

5. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;

6. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2