Kepemimpinan adalah proses memengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
Diawali dengan surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) pada tahun 1996 kepada Letnan jenderal Soeharto, maka Era Orde Lama berakhir diganti dengan pemerintahan Era Orde Baru. Pada Awalnya sifat-sifat kepemimpinan yang baik dan menonjol dari Presiden Soeharto adalah kesedehanaan, keberanian dan kemampuan dalam mengambil inisiatif dan keputusan, tahan menderita dengan kualitas mental yang sanggup menghadapi bahaya serta konsisten dengan segala keputusan yang ditetapkan.
Gaya kepimpinan Soeharto merupakan gabungan dari gaya kepemimpinan Proaktif-Ekstraktif dengan Adaptif-Antisipatif, yaitu gaya kepemimpinan yang mampu menankap peluang dan melihat tantangan sebagai sesuatu yang berdampak positif serta mempunyai visi yang jauh ke depan dan sadar akan perlunya langkah-langkah penyesuaian.
Tahun-tahun pemerintahan Soeharto diwarnai dengan praktik otoritarian dimana tentara memiliki peran dominan didalamnya. Kebijakan dwifungsi ABRI memberikan kesempatan kepada militer untuk berperan dalam bidang politik di samping perannya sebagai alat pertahanan negara. Demokrasi telah ditindas selama hampir lebih 30 tahun dengan mengatsnamkan kepentingan keaman dalam negeri dengan cara pembatsan jumlah partai politik, penerapan partai politik, penerapan sensor dan penahanan lawan-lawan politik. sejumlah besar kursi pada dua lembaga perwakilan rakyat di Indonesia diberikan kepada militer dan semua tentara serta pegawai negeri hanya dapat memberikan suara kepada satu partai penguasa golkar.
Pada Masa Orde Baru, gaya kepemimpinan adalah Otoriter/militeristik. Seorang kepemimpinan yang otoriter akan menunjukan sikap yang menonjolkan "keakuannya". antara lain dengan ciri-ciri:
1. Kecenderungan memperlakukan para bawahannya sama dengan alat-alat lain dalam organisasi seperti mesin dan dengan demikian kurang menghargai harkat dan martabat mereka.
2. Pengutamaan orientasi terhadap pelaksanaan dan penyeleseian tugas tanpa mengaitkan pelaksanaan tugas itu dengan kepentingan dan kebutuhan para bawahannya.
3. Pengabaian peranan para bawahan dalam proses pengambilan keputusan.
