Di berbagai media, DPRD DKI menjadi headline akibat pengadaan uniterruptible power supply (UPS). Istilah anggaran siluman mengemuka. Peran utama yang diemban Gubenur kini didukung netizen hingga peserta car free day yang mendeklarasikan diri sebagai teman Ahok. Sederhananya, publik sudah paham bahwa harga UPS tidak lah semahal yang dianggarkan.
Menurut pengamatan saya, UPS (umumnya) menjadi hal yang diprioritaskan oleh sektor yang people-concentrated seperti perkantoran, pusat perbelanjaan dan pelayanan kesehatan. Beberapa hari lalu, pusat perbelanjaan dekat kantor saya juga sempat mengalami mati listrik. Namun dalam durasi kurang dari 1 menit, listrik kembali normal sedia kala berkat pengalihan ke UPS.
RTO atau recovery time objective telah dipertimbangkan oleh pengelola gedung/mall guna memberikan komitmen kenyamanan bagi penyewa dan/atau pelanggannya. Hal tersebut biasanya tertuang pada perjanjian antara pengelola gedung dan tenant.
Lalu perlukah UPS untuk Sekolah, Kantor Kecamatan dan Kelurahan? Bisa perlu, bisa juga tidak. Sebagaimana diketahui, UPS merupakan back up dari suplai listrik utama jika mengalami masalah.
Dari pengalaman saya sebagai koordinator business continuity plan (BCP), setidaknya diperlukan analisis dampak (impact analysis) yang melandasi pengadaan UPS bagi sebuah entitas bisnis. Jika matrix probabilitas dan dampak ketiadaan listrik masuk kategori high, UPS layak diajukan untuk dimiliki.
Logikanya, pengajuan UPS idealnya (sudah) memiliki latar belakang:
- Laporan inventarisasi peralatan yang critical terhadap supply listrik. Untuk suatu entitas yang banyak memiliki alat elektronik untuk komunikasi data dan aneka mesin, UPS penting untuk diadakan;
- Hasil assessment terhadap lokasi yang berpotensi rawan mati lampu yang didukung oleh statistik gangguan listrik PLN (jika memungkinkan);
- Draft SOP atau setidaknya instruksi kerja dan penanggung jawab (person in charge) apabila listrik harus dialihkan ke UPS. Jangan sampai tidak ada satu orang pun yang tahu cara utilisasi UPS;
- Draft jadwal pengecekan berkala agar UPS selalu berada pada status “ready” sebelum digunakan
Dari berita yang beredar di media massa, harga UPS yang dianggarkan memang cukup fantastis. Bisa dibilang tidak masuk akal. Pada akhirnya, semoga penelusuran berupa audit trail bisa mengungkap siapa yang mengotak-atik angka UPS jadi semahal itu.
Salam Kompasiana.
