Selamat Bekerja Bapak Jokowi-Amin

Namun penulis melihat masih panjang perjuangan untuk bisa menyelesaikan secara tuntas. Penulis membayangkan apakah mungkin dilakukan dialog antara pemerintah termasuk di dalamnya aparat dengan berbagai elemen bangsa ini, bahkan bila mugkin melibatkan kelompok-kelompok radikal sehingga bisa menemukan solusi komprehenship dan tuntas.

Kesetaraaan warga negara di depan hukum, penulis melihat Bapak Jokowi- Ma,ruf  Amin perlu meningkatkan perhatian lebih serius. Mengutip pendapat dari  Anggota Pusat Kajian Antikorupsi UGM Zaenal Arifin Mochtar yang  menilai sektor penegakan hukum masih tertatih selama empat tahun Presiden Joko Widodo memerintah. 

Hal itu ia sampaikan saat diwawancarai di acara Satu Meja The Forum yang tayang di Kompas TV, Rabu (9/1/2019). 

"Kalau kita lihat empat tahun pemerintahan Jokowi, hukum memang masih tertatih. Ada banyak terobosan, ada banyak yang sudah dilakukan, tetapi seperti masih lari di treadmill. Berkeringat banyak tapi tidak bergerak dari tempat itu juga," kata Zaenal. (Kompas.com, 10 Januari 2019).

Artinya dari sisi hukum Pemerintahan Jokowi-Amin harus bekerja lebih serius. Jangan sampai hukum yang ada di negeri ini tajam ke bahwa, namun tumpul ke atas, tajam untuk kelompok tertentu namun tumpul untuk kelompok lainnya. 

Saatnya pemerintah kita harus berani memperlakukan yang sama kepada siapapun. Siapapun yang bersalah sudah selayaknya mendapat hukuman, sebaliknya siapapun yang berjasa pada negara wajib mendapat apresiasi. 

Tidak boleh  melihat siapa yang harus diberikan hukuman dan siapapun yang harus diberikan apresiasi, namun lebih kepada mengapa diberikan apresiasi dan mengapa diberikan sanksi. 

Kita meyakini Bapak Jokowi akan melakukan terobosan di bidang hukum, apalagi kepemimpinan periode kedua ini jelas Jokowi tidak memiliki beban politik, maka berharap bisa berani melakukan terobosan besar di bidang hukum demi kenyamanan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dari  sisi kemiskinan,  pengangguran dan kesenjangan  berharap Jokowi-Amin terus meningkatkan kinerjanya sehingga ketiga hal di atas bisa dipercahkan secara tuntas. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) per Februari 2019 ada di angka 5,01 persen dari tingkat partisipasi angkatan kerja Indonesia. Angka ini membaik dibanding posisi Februari 2018 yakni 5,13 persen.Kepala BPS Suhariyanto mengatakan tren angka TPT pada Februari setiap tahunnya menunjukkan penurunan. Pada Februari 2019, jumlah pengangguran berkurang sebanyak 50 ribu orang dari 6,87 juta orang pada Februari 2018 menjadi 6,82 juta orang. Meski demikian, angka pengangguran terbuka di kota yang sebesar 6,3 persen masih lebih tinggi dibanding desa yakni 3,45 persen. (CNN Indonesia, 6 Mei 2019). 

Di pihak lain Persentase penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 9,41 persen, menurun 0,25 persen poin terhadap September 2018 dan menurun 0,41 persen poin terhadap Maret 2018. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebesar 25,14 juta orang, menurun 0,53 juta orang terhadap September 2018 dan menurun 0,80 juta orang terhadap Maret 2018. 

Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada September 2018 sebesar 6,89 persen, turun menjadi 6,69 persen pada Maret 2019. Sementara persentase penduduk miskin di daerah perdesaan pada September 2018 sebesar 13,10 persen, turun menjadi 12,85 persen pada Maret 2019. (BPS). Namun demikian masih saja ada orang miskin di Indonesia, kendati mengalami penurunan dari waktu ke waktu.