Presiden Joko Widodo memberikan empat arahan terbaru terkait percepatan penanganan Covid-19 di Indonesia. Salah satu poinnya adalah, meminta intervensi pengendalian penyebaran virus Covid-19 berbasis lokal atau Pembatasan Sosial Berskala Mikro (PSBM).
Dikutip dari berbagai sumber, Jokowi mengingatkan agar pemerintah daerah tak menerapkan kebijakan lockdown secara general di wilayahnya. Menurut dia, lockdown general itu bisa menimbulkan kerugian bagi banyak orang.
"Jangan sampai kita generalisir satu kota, kabupaten, apalagi provinsi. Ini akan merugikan banyak orang," katanya.
Meski sangat halus, namun jelas pernyataan Jokowi itu merupakan peringatan keras bernada sindiran. Lalu, untuk siapa sindiran itu? Tak lain dan tak bukan adalah Anies Baswedan.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta ini memutuskan memperpanjang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) total di DKI Jakarta. Bahkan beberapa hari lalu, Anies memperpanjang kebijakan PSBB total hingga 11 Oktober mendatang. Alasannya, jumlah kasus penularan Covid-19 di Ibu Kota masih tinggi.
Padahal, pelaksanaan PSBB total jilid dua ala Anies sudah banyak mendapat kritikan. Mulai dari jajaran menteri, pengusaha hingga masyarakat kecil yang mulai kesulitan mencari makan.Â
Akibat pemberlakuan PSBB Anies, dunia usaha menjerit karena terus merugi, masyarakat juga meronta karena sumber pendapatan semakin sulit. Tapi, Anies tetap saja keukeuh menggelar PSBB, bahkan memperpanjangnya hingga dua pekan ke depan.
Pernyataan Jokowi tentang larangan pemerintah setempat menggelar kebijakan lockdown secara general di wilayahnya, sepertinya memang ditujukan untuk Anies. Namun dengan gaya 'Solo' nya, Jokowi dengan halus menyampaikan sindiran itu.
Tapi, apakah Anies akan merasa tersindir dan kemudian mematuhi arahan Presiden yang tak lain adalah pemimpinnya? Sepertinya tidak. Buktinya, sampai detik ini, tidak ada pernyataan Anies tentang pencabutan PSBB total di DKI Jakarta dan mengubahnya menjadi PSBM.
Sebagai seorang bawahan, tak etis jika Anies tetap melanjutkan kebijakan PSBB total di wilayahnya hingga 11 Oktober mendatang. Disukai atau tidak, sepaham atau tidak, Jokowi adalah pemimpin tertinggi di negeri ini, yang harus didukung apa yang menjadi programnya. Anies hanya seorang Gubernur, yang bertugas menyukseskan program-program nasional di daerah.Â
Kalau Anies tetap tak berkeming, patut dipertanyakan loyalitasnya sebagai penyelenggara negara.
Jateng Bebas Zona Merah
Di lain sisi, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo hari ini, Senin (28/9) mengumumkan kabar gembira. Ganjar menerangkan, bahwa Jateng telah terbebas dari zona merah. Tepat pada minggu ke-39 kasus Covid-19 di Indonesia, tak ada satupun daerah di Jawa Tengah yang termasuk daerah resiko tinggi penyebaran Covid-19.
Di Kota Semarang dan beberapa Kabupaten/Kota lain yang awalnya masuk zona merah, kini kondisinya berangsur membaik dan berubah warnanya menjadi oranye. Dari 35 Kabupaten/Kota di Jateng, 14 daerah berstatus zona kuning, dan sisanya zona oranye.
Hal ini tidak terlepas dari keseriusan Ganjar dan jajarannya untuk mengoptimalkan segala daya upaya demi memutus mata rantai penyebaran. Sosialisasi, edukasi hingga penegakan hukum secara massif selama dua pekan terakhir, menunjukkan hasil yang signifikan.
Meski data ini masih fluktuatif dan kemungkinan ada perubahan pada pekan-pekan ke depan, namun setidaknya Jawa Tengah hari ini telah mencatatkan sejarah dalam penanganan Covid-19. Dengan tidak adanya daerah zona merah, berarti pengendalian penyebaran Covid-19 di Jawa Tengah selama ini berjalan sesuai arah.
Uniknya, sejak pandemi muncul, Ganjar tidak pernah menerapkan PSBB di Jawa Tengah. Tercatat, hanya ada satu daerah di Jateng yang menerapkan PSBB, yakni Kota Tegal. Itupun berlangsung hanya dua pekan.Â
Sementara daerah lain, memiliki kebijakan masing-masing untuk mengendalikan penyebaran. Banyumas punya Perda Penanggulangan Covid-19, Kota Semarang punya Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PKM).
Intervensi penyebaran pandemi di tingkat lokal dan komunitas juga sudah dilakukan Ganjar selama ini. Dengan Program Jogo Tonggonya, Ganjar sukses menggerakkan komunitas terkecil sampai di tingkat RW dalam rangka pengendalian.Â
Tak hanya itu, program ini terus berkembang dengan lebih masif, seperti Jogo Kerjo untuk pengendalian dunia usaha, Jogo Santri untuk penanganan di pondok pesantren dan Jogo Siswa untuk pengendalian penyebaran Covid-19 di sekolah-sekolah.
Cara yang dilakukan Ganjar ini ternyata cukup efektif. Buktinya, penambahan kasus Covid-19 di Jawa Tengah terus mengalami penurunan dan angka kesembuhan juga terus merangkak naik.
Langkah Ganjar melakukan penataan di sektor kesehatan terbukti ampuh. Sampai saat ini, tidak ada rumah sakit di Jateng yang kekurangan ICU atau tempat isolasi. Space untuk menampung pasien masih tercukupi, tak ada drama rumah sakit penuh atau pasien terlantar.
Pun dengan kinerja laboratorium, juga didorong untuk melakukan percepatan pemeriksaan spesimen. Dari target pemerintah pusat sebanyak 4.991 perhari, Jateng mampu melakukan pemeriksaan spesimen hingga 6.000 perhari.
Sambil menata sektor kesehatan, persoalan ekonomi tak dilupakan Ganjar. Edukasi dan sosialisasi kebiasaan baru di sektor ini terus digenjot agar roda perekonomian masih bisa berjalan. Dukungan dan pendampingan pada sektor UKM juga dilakukan, serta bantuan kepada masyarakat paling terdampak juga semuanya aman.
Sampai saat ini, masalah penanganan kesehatan di Jateng sudah terkendali. Dunia usaha juga masih tetap berjalan, dengan penerapan protokol kesehatan ketat. Serta, denyut nadi perekonomian masyarakat juga masih terasa. Tak ada yang dirugikan, semuanya bisa berjalan beriringan.
Lalu, apakah PSBB ala Anies Baswedan adalah cara terbaik penanganan Covid-19? Atau justru pengoptimalan komunitas terkecil ala Ganjar yang terbukti sukses. Biar nanti waktu yang membuktikan.
