Mohon tunggu...
Mbah Priyo
Mbah Priyo Mohon Tunggu... Engineer Kerasukan Filsafat

Priyono Mardisukismo - Seorang kakek yang suka menulis, karena menulis bukan sekadar hobi, melainkan vitamin untuk jiwa, olahraga untuk otak, dan terapi kewarasan paling murah.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Radiasi 875.000 Kali Batas Aman di Cikande: Skandal Lingkungan yang Tidak Boleh Didiamkan

15 Oktober 2025   10:02 Diperbarui: 16 Oktober 2025   04:26 51
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Penanganan Radiasi - Kreasi AI

Seharusnya, begitu ditemukan anomali radiasi, pemerintah wajib mengumumkan secara terbuka lokasi, radius bahaya, dan langkah mitigasi. Namun sampai berita ini ramai, data rinci masih minim. Publik hanya tahu satu hal: angkanya fantastis, bahayanya besar.

Tanpa kejelasan, ruang kosong informasi diisi spekulasi. Media sosial mulai penuh kabar liar, dari teori kebocoran reaktor hingga konspirasi industri gelap. Padahal, dalam situasi seperti ini, yang paling dibutuhkan masyarakat adalah kepastian dan transparansi.

Krisis Lingkungan = Krisis Tata Kelola

Skandal Cikande memperlihatkan masalah yang lebih dalam: lemahnya tata kelola lingkungan di tingkat daerah dan pusat.
Izin industri sering kali dikeluarkan tanpa kajian mendalam. Laporan AMDAL bisa dimanipulasi atau disusun hanya demi memenuhi syarat administratif.

Akibatnya, pengawasan tidak pernah menyentuh substansi: apakah industri itu benar-benar aman bagi manusia dan lingkungan?

Kalau sistem ini tidak berubah, kasus seperti Cikande akan terus berulang --- hanya berpindah lokasi.

Apa yang Harus Dilakukan Sekarang

  1. Evakuasi dan isolasi wilayah terpapar.
    Jangan tunggu hasil "kajian lanjutan" berbulan-bulan. Keselamatan warga lebih penting dari citra pemerintah.

  2. Audit independen semua industri di Cikande.
    Bukan audit internal, tapi melibatkan BAPETEN, LIPI, dan universitas.

  3. Publikasikan data paparan secara real-time.
    Gunakan peta digital yang bisa diakses publik untuk memantau tingkat radiasi.

  4. Penegakan hukum tanpa kompromi.
    Jika terbukti ada pelanggaran, nama perusahaannya harus diumumkan. Jangan berhenti di level operator atau "oknum".

  5. HALAMAN :
    1. 1
    2. 2
    3. 3
    4. 4
    Mohon tunggu...

    Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
    Lihat Kebijakan Selengkapnya
    Beri Komentar
    Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

    Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun