6. Rekomendasi strategis
Untuk menjadikan perampasan aset sebagai senjata utama antikorupsi, pemerintahan Prabowo perlu:
Mengesahkan RUU Perampasan Aset agar mekanisme NCB memiliki dasar hukum kuat.
-
Membentuk badan khusus asset recovery yang independen dari kepolisian, kejaksaan, dan KPK, dengan mandat tunggal menelusuri dan mengelola aset.
Menggunakan teknologi forensik digital untuk melacak aliran dana, termasuk lewat blockchain analysis pada aset kripto.
Audit publik atas aset rampasan untuk mencegah korupsi baru dalam pengelolaan.
Kerjasama regional dengan negara-negara suaka pajak, agar aset lintas batas bisa cepat ditarik.
Kesimpulan
Era Prabowo membuka momentum besar untuk menjadikan perampasan aset sebagai ujung tombak pemberantasan korupsi. Namun, langkah ini baru sebatas simbol dan operasi kasus tertentu. Tanpa payung hukum yang kuat, mekanisme independen, serta transparansi penuh, perampasan aset rawan menjadi instrumen politik alih-alih instrumen keadilan. Celah hukum yang ada bisa menjadi peluang emas bagi negara untuk mengembalikan triliunan rupiah yang hilang akibat korupsi---atau justru menjadi lubang baru bagi penyalahgunaan kekuasaan.
Sumber Referensi
