Saat ini, selain saat pembelian, sepeda memang tidak dipajaki seperti kendaraan bermotor. Dalam aturan mengenai pajak pusat dan daerah, sepeda tidak ada di dalamnya. Namun, bukan berarti tidak ada pemikiran bahwa sepeda bisa dipajaki.
Pajak kendaraan bermotor yang merupakan pajak daerah sampai saat ini menjadi simalakama karena banyaknya kendaraan bermotor dengan nomor polisi tidak sesuai dengan domisili pemiliknya. Motor plat D tetap harus membayar pajak di Bandung meski sang pemilik beroperasi sehari-hari di Jakarta. Padahal, filosofinya sebuah kendaraan bermotor dipajaki di atas jalan yang pemeliharaannya dilakukan oleh pemerintah daerah berkenaan. Sebab, peruntukan utama pajak kendaraan bermotor adalah untuk pemeliharaan tersebut. Pemerintah daerah jadi punya kewajiban untuk menjamin kenyamanan berkendara seperti menambahkan lampu jalan dan memperbaiki jalan-jalan rusak (sesuai kewenangannya). Oleh karena itulah, mutasi kendaraan agar sesuai domisili diperjuangkan oleh pihak terkait.
Sekarang, sepeda-sepeda itu memenuhi jalan raya. Bahkan diberi keistimewaan jalan khusus. Kenapa kok tidak dipajaki?
Diskusi soal ini juga ada di kalangan cyclist. Malah ada yang mengajukan tesis agar sepeda dipajaki dengan tujuan ada kesetaraan antara sepeda dengan kendaraaan bermotor di jalanan. Para pesepeda yang baik ini menginginkan pemerintah membangun fasilitas yang memadai dengan minimal membangun trek sepeda khusus dan segala infrastrukturnya yang tidak boleh dimasuki pengendara kendaraan lain dengan pajak yang mereka bayar.
Hanya saja, ada fungsi ekologi dalam pajak kendaraan. Sepeda tidak memiliki efek samping seperti kendaraan bermotor yang mengeluarkan emisi karbon. Bersepeda juga adalah bagian dari gaya hidup sehat yang dalam jangka panjang mengurangi biaya yang akan dikeluarkan bila orang-orang sakit berkurang karena rutin bersepeda.
Dalih ini digunakan untuk mementahkan pendapat bahwa sepeda harus dipajaki. Dengan bersepeda, masyarakat sebenarnya mengurangi beban pemerintah. Dan karena itu, tidak seharusnya mereka malah diberi tambahan beban pajak. Fasilitas yang dibutuhkan oleh pesepeda malah menjadi kewajiban dari Pemerintah. Sama halnya dengan fasilitas untuk pejalan kaki--karena begitu baiknya kebiasaan berkendara itu.
Bila sepeda juga dipajaki, akan jadi jalan panjang untuk mengubah kebiasaan berkendara masyarakat Indonesia. Dari semula memenuhi jalan-jalan dengan kendaraan pribadi, beralih menjadi kebiasaan-kebiasaan sehat dalam jarak yang memungkinkan dilengkapi dengan kendaraaan umum yang aman dan nyaman untuk jarak yang jauh.
Saya bilang ke teman saya, Mardigu, yang kaya-raya itu: memang semuanya harus dimulai dari kesadaran masyarakat bahwa membayar pajak berarti ikut berkontribusi pada kehidupan yang lebih baik. Dan memang juga, akan sulit membangun kesadaran tersebut, apabila sulit untuk percaya bahwa Pemerintah akan menggunakan pajak-pajak kita dengan baik dan tepat.
