Mohon tunggu...
Himam Miladi
Himam Miladi Mohon Tunggu... Penulis - Penulis

Penulis Konten | warungwisata.com | Email : himammiladi@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Birokrasi Pilihan

Aturan Ruwet Seputar Persyaratan Wajib Kartu Vaksin Covid-19

11 Agustus 2021   07:05 Diperbarui: 11 Agustus 2021   07:10 274 10 3
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Aturan Ruwet Seputar Persyaratan Wajib Kartu Vaksin Covid-19
Bukan tidak mungkin, ke depan pemerintah akan memperluas persyaratan wajib kartu vaksin dan menjadikannya semacam kartu identitas (ilustrasi: CNN.com)

Apa yang saya khawatirkan mendekati kenyataan. Setahun yang lalu, saya menulis opini bahwa vaksin Covid-19 berpotensi menciptakan kesenjangan sosial yang baru. Masyarakat yang sudah disuntik vaksin Covid-19 seolah mendapatkan privilige, sementara bagi mereka yang belum diimunisasi corona harus menerima perlakuan yang berbeda mengarah ke diskriminasi sosial. 

Masuk Mal Wajib Menunjukkan Kartu Vaksin

Mengutip Kompas, Koordinator PPKM Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan seiring dengan pelonggaran PPKM, pusat perbelanjaan atau mal akan diujicobakan buka secara bertahap. Namun, hanya masyarakat yang telah menerima vaksinasi Covid-19 yang diperbolehkan masuk ke mal. Ketentuan ini untuk menekan potensi terjadinya penularan Covid-19 di pusat perbelanjaan.

"Hanya mereka yang sudah divaksinasi dapat masuk ke mall dan harus menggunakan aplikasi Peduli Lindungi," imbuh Menko Marinves.

Tak cukup itu, kata Luhut, syarat lainnya adalah hanya masyarakat yang berusia diatas 12 tahun dan dibawah 70 tahun yang diperbolehkan berkunjung ke mal.

Sementara itu, Menteri Perdagangan M. Lutfi mengatakan, penggunaan tes PCR atau Swab Antigen juga akan melengkapi persyaratan masuk mal.

"Kalau saya sih pakai PCR masuknya tadi. Jadi sudah vaksin dua kali, pakai PCR dan atau Antigen. Kan kalau mau leluasa ya dia mesti pakai Antigen, jadi sekarang ini persyaratannya vaksin, dan PCR dan atau Antigen baru bisa masuk mal," ungkap Lutfi kepada wartawan, di Mal Kota Kasablanka, Selasa (10/8/2021). 

Polemik Politik Administrasi Wajib Kartu Vaksin

Kewajiban vaksinasi kepada masyarakat tengah menuai polemik seiring kebijakan komunikasi pemerintah yang cukup kontroversial. Alih-alih mengomunikasikan pentingnya vaksinasi demi melindungi diri dari risiko Covid-19, pemerintah malah menggunakan politik ancaman administrasi kepada masyarakat. Kartu vaksin menjadi syarat administrasi untuk setiap aktivitas yang semestinya menjadi hak masyarakat.

Sebelum kebijakan pelarangan masuk mal bagi masyarakat yang belum divaksin, pemerintah sudah memberlakukan persyaratan administrasi wajib kartu vaksin bagi masyarakat yang ingin melakukan perjalanan menggunakan transportasi umum. Beban masyarakat bertambah karena selain kartu vaksin, operator transportasi juga mensyaratkan hasil tes PCR atau Swab Antigen.

Di satu sisi, program vaksinasi juga belum merata dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Mengutip Tirto.id, Data vaksinasi per 27 Juli 2021, terdapat 45.278.549 yang sudah dilakukan suntik vaksinasi tahap I. Sedangkan yang telah dilakukan suntikan ke-2 mencapai 18.666.343. 

Sementara target vaksinasi yang dicanangkan pemerintah sebanyak 208.265.720.
Kenyataan ini tentunya akan semakin menyulitkan masyarakat yang tinggal di daerah dengan akses vaksinasi terbatas atau stok vaksin Covid-19 belum tersedia. Hak mereka menjadi terkebiri dengan aturan yang dibuat terburu-buru ini. 

Vaksinasi Hak Warga Negara, Bukan Kewajiban

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Birokrasi Selengkapnya
Lihat Birokrasi Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan