"DKI kembali akan menerapkan PSBB ketat. Ini tentu sedikit banyak akan kembali mempengaruhi kinerja industri manufaktur yang ada di Indonesia," jelas dia.
Apa yang disampaikan dua menteri tersebut memang bagus karena bagaimanapun juga dalam kondisi sulit seperti ini roda perekonomian harus tetap berjalan. Namun, seyogyanya dalam menyampaikan kritik itu juga mengandung dukungan penuh terhadap upaya Anies Baswedan untuk memutus rantai penyebaran Covid-19. Bukan hanya memikirkan kepentingan sektoral.
Kritik Para Menteri Memberi Kesan Tak ada Sinergi Antara Pusat dan Jakarta
Bagaimanapun juga, kebijakan Anies sudah sejalan dengan instruksi Presiden Jokowi yang meminta jajarannya untuk lebih mengedepankan aspek kesehatan daripada perekonomian.
Kritik dari menteri-menteri Jokowi tersebut malah memberi kesan pemerintah pusat selalu tidak bisa bersinergi dengan pemerintah provinsi DKI Jakarta dalam penanganan pandemi Covid-19. Kita bisa memutar waktu kembali ke awal penyebaran virus corona di Indonesia.
Saat itu, Anies dicurigai menunggangi pandemi corona untuk mencari panggung politik. Anies dianggap mencuri start kampanye dan memanfaatkan kecemasan publik untuk mencari simpati.
Saat Anies mengungkap jumlah PDP (Pasien Dalam Pengawasan/Suspek) di Jakarta, Menkes Terawan langsung membantahnya. Saat Anies memutuskan menunda Formula E, Menkopolhukam Mahfud MD mencibirnya.
Ketika Anies mengungkap potensi penularan virus corona di moda transportasi KRL, para buzzer membully-nya. Puncaknya, ada orang yang tidak bertanggungjawab meretas situs pusat informasi wabah corona yang baru selesai dibuat pemprov DKI Jakarta.
Dalam kondisi penyebaran Covid-19 yang terus melonjak drastis, kebijakan Anies seharusnya mendapat dukungan penuh. Tak hanya dari pemerintah pusat yang aktivitas perkantorannya berada di wilayah DKI Jakarta, namun juga oleh kepala daerah lainnya.
Sudah 7 bulan kita mengalami pandemi Covid-19, sejauh ini belum tampak keberhasilan upaya pemerintah dalam menanggulanginya. Malah, semakin terlihat kita seperti kehilangan kendali dan menyerah atau pasrah dengan keadaan. Pantas kiranya 59 negara "mengucilkan" kita karena tidak adanya keseriusan pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.
