Berbagai venue olahraga yang mewah dan megah jangan sampai terbengkalai usai digunakan. Pertanyaannya, apakah pemerintah sanggup untuk memeliharanya, sehingga nanti bisa digunakan ulang untuk event Olimpiade? Apalagi untuk menyelenggarakan event sekelas olimpiade, negara tuan rumah harus mengeluarkan biaya triliunan rupiah.
Dalam menyelenggarakan Asian Games 2018 ini, pemerintah Indonesia membangun beberapa venue olahraga yang baru, selain merenovasi beberapa venue lain yang sudah ada.
Pembangunan ini tidaklah mutlak dilakukan pemerintah sendiri. Banyak pihak lain yang juga ikut berkontribusi dalam pembangunan demi kesuksesan Asian Games 2018. Seperti yang dilakukan oleh APP Sinar Mas. Sebagai Official Partner Asian Games 2018, kontribusi nyata dari APP Sinar Mas salah satunya adalah dengan membangun Jakabaring Bowling Center di Palembang.
Selain itu, APP Sinar Mas juga ikut berkontribusi membenahi berbagai sarana olahraga dan sarana penunjang lainnya di Jakarta.
Tentunya kita tidak ingin apa yang sudah dibangun tersebut menjadi terlantar begitu saja setelah Asian Games 2018 usai digelar. Jangan sampai venue olahraga yang megah dan mewah menjadi tidak terawat hingga akhirnya dihuni oleh hantu-hantu pengangguran. Seperti yang seringkali terjadi pada beberapa kota besar di dunia yang pernah menyelenggarakan event olahraga besar.
Bulan Agustus kemarin, beberapa surat kabar internasional menurunkan liputan khusus seputar mangkraknya venue olahraga di beberapa kota besar yang pernah menyelenggarakan olimpiade.
Seperti yang terjadi di kota Beijing. Ibukota Cina ini pernah menjadi tuan rumah olimpiade pada tahun 2008. Tepat sepuluh tahun kemudian, media internasional menyoroti mangkraknya venue olahraga, sarana penunjang hingga landmark olimpiade lainnya di kota tersebut.
Tak hanya Beijing, nyaris setiap infrastruktur olahraga di kota besar yang pernah menyelenggarakan event olahraga akbar pada akhirnya terlantar, mangkrak karena tidak adanya biaya pemeliharaan yang begitu besar.
Situasi yang serupa kini mengancam pemerintah Indonesia, khususnya pemerintah daerah Jakarta dan Palembang. Seperti yang diungkapkan Dwi Wahyu Darwoto, Dirut PT. Jakpro selaku pengelola Jakarta International Velodrome.
"Pertama saya sampaikan maintenance itu tidak mudah dan tidak murah. Kita tidak bisa membebani Anggaran Pendapatandan Belanja Daerah (APBD) terus," kata Dwi di Rawamangun, Jakarta Timur, Rabu (15/8/2018). "Kedua, dari segi fungsi sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), kami harus mencari untung dari segi komersial tapi kami juga harus ada segi sosialnya," tambah Dwi seperti dikutip dari Kompas.com.
Karena tidak adanya penyelenggaraan olahraga yang rutin, pemerintah tentunya harus segera mencari solusi bagaimana cara memanfaatkan berbagai venue olahraga yang sudah dibangun. Sembari memikirkan pula cara mendapatkan dana pemeliharaan sehingga venue tersebut masih tetap terawat dengan baik, untuk nantinya bisa digunakan kembali.
