Menelisik Komponen Sejarah Intelstrat Amerika, Jokowi Bisa Terancam Lengser

Amerika sebagai negara super power hanya melihat dunia sebagai bagian dari ruang hidupnya, ukurannya berkisar kepada Keamanan dan Kepentingan Nasionalnya. 

Tercatat kemajuan teknologi dan militernya tak tertandingi. AS selalu mengedepankan pendekatan sekuriti (security approach). 

Dunia sudah dibaginya menjadi beberapa wilayah pertahanannya, berkoalisi dengan sekutu dan penggelaran kapal induk. Musuh utamanya dinyatakan secara tegas Rusia dan China (RRT). Di Eropa AS selalu memosisikan dirinya sebagai kepala meja.

Baca juga: Teori Tiga Kaki Pak Benny pada Pilpres 2024

Reformasi Tahun 1998

Dalam membahas artikel ini, penulis mengajak kita melihat kembali Reformasi 1998 di Indonesia. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnyaketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan pimpinan Soeharto saat itu menyebabkan terjadinya demonstrasi besar- besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia.

Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 yang menyebabkan empat mahasiswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan Mei 1998 sehari setelahnya. 

Gerakan mahasiswa pun meluas hampir di seluruh Indonesia. Di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri, Soeharto akhirnya memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya pada 21 Mei 1998.

Baca juga: Ini Alasan Kenapa Jokowi Perlu Waspadai Situasi Terkini

Pemahaman Demokrasi AS dan Indonesia

Pada tanggal 9 Desember 2021, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony J. Blinken, dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Indonesia, Sung Y. Kim, menyampaikan sambutan dalam acara tahunan Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 di Nusa Dua, Bali. Tema BDF

Baca juga: Kasus Perang di Gaza sebagai Studi Kasus Intelijen dalam Mengamankan Pilpres 2024

tahun itu, "Democracy for Humanity: Advancing Economic and Social Justice for the Pandemic", sejalan dengan tema U.S. Summit for Democracy 2021 yang bertujuan untuk merevitalisasi demokrasi secara global untuk dunia yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan.

Dalam rekaman video sambutannya, Menteri Luar Negeri AS, Antony Blinken, menyoroti pentingnya mendukung media yang bebas dan independen, memajukan teknologi untuk pembaruan demokrasi, memerangi korupsi, mempertahankan pemilihan umum yang bebas dan adil, dan mendukung para reformis demokrasi ---terutama para perempuan, anak-anak dan kaum marjinal lainnya.

Bali Democracy Forum tahun 2021 bertepatan dengan U.S. Summit for Democracy yang sedang berlangsung di Amerika Serikat mulai tanggal 9 hingga 10 Desember 2021. 

Hari itu, Presiden AS Joseph R. Biden, Jr. menjadi tuan rumah Summit for Democracy dan bertemu secara virtual dengan Presiden Jokowi dan kepala negara lainnya untuk membahas berbagai cara untuk merevitalisasi demokrasi secara global dalam rangka menghadapi ancaman paham otoritarianisme yang semakin berkembang, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi.

Pemerintahan demokrasi modern menurut Hutington berasal dari Barat. Kita paham bahwa begitu berkembang di Indonesia, maka demokrasi itu adalah merupakan produk kolonialisme atau pemaksaan Barat. 

Hanya tiga alternatif bagi bangsa non Barat dalam menghadapi pengaruh peradaban Barat, yaitu pertama melakukan penolakan, isolasi. Kedua, mencontek, bergabung dengan ide Barat tersebut, menerima dan mengadobsi nilai-nilai yang mereka inspirasikan. 

Ketiga berusaha menyeimbangkan pengaruh Barat tersebut, berusaha mempertahankan nilai dan institusi lokal, kemudian berusaha menjadi modern tanpa menjadi kebarat-baratan. Tapi tetap saja demokrasi Indonesia mencopas AS sebagai mbahnya.

Doktrin Rumsfeld

Sejak serangan teror 911 yang memukul harga diri rakyat AS, jatuhnya 2.000-an warga tewas, telah memunculkan Doktrin Rumsfeld (Menhan) yang menyebutkan, "Jatuhkan Rezim yang tak anda sukai , dengan kekuatan seminimal mungkin. Lalu keluarlah. Jangan cemaskan yang lain. Jika harus kembali lagi satu dekade, kita akan kembali".

Ditegaskannya (arah ke operasi intelijen) , pada dasarnya untuk mencapai tujuan kami, banyak yang harus dilakukan dan akan dilakukan, dengan tenang dan tanpa banyak diskusi. 

Jadi itu sangat penting untuk menggunakan cara apapun. Kami harus menghabiskan banyak waktu dalam bayang- bayang dunia intelijen. Kami juga harus bekerja sisi gelap. 

Mereka, diberi misi terkait tugas dan strategi, mereka mempunyai kemampuan yang luas. (Donald H. Rumsfeld served as the 21st Secretary of Defense from January 2001 to December 2006).

Analisis

Bila dilihat, situasi dan kondisi yang berlaku di Indonesia menjelang pilpres 14 Februari 2024, nampak ada gejolak di Indonesia dalam proses pesta demokrasi itu. 

Kini bermunculan beberapa kalangan dan pihak yang menyebut dan bersuara keras mengecam bahwa sistem demokrasi di Indonesia tercederai, ada pengaruh kekuasaan, politik dinasti, keterlibatan aparat yang dinilai sebagai tindakan otoriter. 

Dari perspektif intelijen dalam mencermati demokrasi, terbaca adanya ancaman bahaya yang terus mengkristal. Apakah Jokowi tidak sadar dengan tindakan inkonsistensi mengimplementasikan demokrasi setelah bertemu Presiden Joe Biden pada 9-10 Desember 2021. 

Kesepakatan kedua belah pihak, yaitu merevitalisasi demokrasi secara global dalam rangka menghadapi ancaman paham otoritarianisme yang semakin berkembang, pelanggaran hak asasi manusia, dan korupsi.

Selain itu, semestinya perspektif demokrasi pada Bali Democracy Forum (BDF) ke-14 di Nusa Dua, Bali juga perlu diingat pak Jokowi. 

Saat itu Menlu AS, Blinken menyoroti dan menegaskan pentingnya mendukung media yang bebas dan independen, memajukan teknologi untuk pembaruan demokrasi, memerangi korupsi, mempertahankan pemilihan umum yang bebas dan adil, dan mendukung para reformis demokrasi. 

Dari sisi kepentingan dan keamanan nasionalnya, AS selalu menyatakan Indonesia jangan terlalu dekat dengan China, tapi dengan dalih ekonomi, Jokowi nampak semakin dekat dengan China. Dari kondisi geopolitik dan geostrategi kawasan, jelas ini point negatif Jokowi di mata AS.

Analisis sebagai sebuah produk intelijen dibuat dengan dasar beberapa informasi yang telah dikonfirmasi dan dinilai baik sumber maupun informasi. 

Akan tetapi indikasi yang terbaca dengan sense of intelligence baik yang tersurat maupun tersirat patut dijadikan bahan oleh analis senior yang mampu membaca cover atau desepsi operasi intelijen clandestine.

Nah, kini kondisi yang berlaku, dari perspektif intelijen, penulis khawatir penilaian Amerika terhadap Presiden Jokowi terhadap kesepakatan Desember 2021 'negatif'. Di AS, terdapat teori stick and carrot (Anda teman AS atau anda 'ngeyel'). 

Perlu dihitung adanya potensi Doktrin Rumsfeld diaktifkan (diberlakukan), rasanya akan bisa dan tidak sulit untuk melengserkan Presiden Jokowi. 

Intelijen AS dan Australia telah memonitor, menyadap langkah gerak tokoh-tokoh utama politik di Indonesia dengan teknologi canggihnya. Pada masa lalupun Presiden SBY disadap habis. Bahkan kini Indonesia diselimuti intelijen lima negara (five eyes).

Selain itu AS bisa saja dan tega melakukan tindakan security approach yang keras, seperti yang pernah dilakukannya di Vietnam, Afganistan, Irak, Libya, Suriah. 

Sementara contoh yang lunak dalam menjatuhkan PM Najib dengan membongkar skandal kasus korupsi. Penulis yakin semua rahasia dan titik rawan Jokowi sudah mereka kuasai, mereka hanya menunggu momentum, saat yang tepat. 

Entah selama ini apa saran/analisis intelijennya (private ?) yang diberikan kepada beliau, sehingga sadar atau tidak Jokowi terjebak kepada keputusannya sendiri, meninggalkan prinsip demokrasi. Ataukah, bisa saja ada yang sengaja memasukannya ke 'killing ground'? Dan, hingga kini terus Jokowi diserang pelbagai pihak.

Nah, kini, demi dirinya, keluarga, bangsa dan negara, saran penulis dalam waktu tersisa 39 hari menjelang pilpres, lakukan langkah penyelamatan dengan mengoreksi diri, kalau perlu dengan langkah ekstrem, mungkin terasa menyakitkan dan memalukan. Tetapi lebih baik daripada dilengserkan negara luar dan proksi yang tanpa belas kasihan. 

Jelas ini akan lebih memalukan dan lebih menyakitkan. Bila Jokowi tetap pada status quo, apakah kita siap perang dengan AS dan sekutunya. 

Kasus GAZA tiap hari di bombardir Israel dengan dukungan senjata dari AS, kini korban puluhan ribu tanpa ada satupun negara yang ikut berperang bersama Hamas. 

Kita tidak punya sekutu karena sebagai negara dengan politik bebas aktif. AS dari komponen sejarah Intelstrat kini makin menakutkan, dimana presiden Biden mengancam menyatakan bila Ukraina kalah, AS akan berperang dengan Rusia. Bahkan kini tiga Kapal Houthi ditenggelamkan. Artinya AS seperti Burisrowo, bisa ngamuk tak bisa ada yang mampu menahan, militernya siap tempur.

Demikian pak Jokowi, rasanya tidak cukup modal 'Bonek' untuk berusaha survive digdaya dengan mengorbankan demokrasi, nekat membentur AS. Bagaimana bila mendadak AS minta Jokowi mundur? 

Maaf ini sekedar saran demi bangsa dan negara Indonesia tetcinta, dan semoga bangsa kita tidak terseret menjadi korban kekeliruan keputusannya. Semoga bermanfaat. Pray Old Soldier

Penulis : Marsda Pur Prayitno W.Ramelan, Pengamat Intelijen