Rumitnya Mengurus Izin Pelepasan Kawasan HPK

RUMITNYA  MENGURUS IZIN PELEPASAN

KAWASAN HUTAN PRODUKSI KONVERSI (HPK)

Kolega kerja saya waktu tugas di Manado era 80-90'an, baru-baru ini mengkontak dari sana, untuk memintakan tolong kawannya-seorang pengusaha yang akan membuka perkebunan tebu di kab. Bolaang Mongondow Timur, provinsi Sulawesi Utara- mengurus proses pelepasan kawasan hutan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Jakarta. Sebagai mantan kolega yang mempunyai hubungan sangat baik; saya menyanggupi utuk membantu meskipun sewaktu masih aktif bekerja di KLHK; perizinan ini bukan merupakan tugas pokok saya karena membidangi SDM dan penyuluhan.

Pelepasan kawasan hutan yang dikonversi untuk perkebunan tebu diatur mekanismenya oleh peraturan pemerintah (PP) no.104/2015 tentang tata cara perubahan peruntukan dan fungsi kawasan hutan, peraturan menteri LHK no. P.96/2018 dan perubahan P.50/2019 tentang tata cara pelepasan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi serta undang-undang (UU) Cipta Kerja paragraf 3 tentang persetujuan lingkungan pasal 24-28, 32, 34, 35 tentang Amdal dan UKL-UPL serta  paragraf 4 tentang kehutanan pasal 19.

PP no.104/2015 pasal 7 menyatakan bahwa perubahan peruntukan kawasan hutan secara parsial dilakukan melalui kegiatan tukar menukar kawasan hutan dan pelepasan kawasan hutan. Tukar menukar kawasan hutan adalah perubahan kawasan hutan produksi tetap dan/atau hutan produksi terbatas menjadi bukan kawasan hutan yang diimbangi dengan memasukkan lahan pengganti dari bukan kawasan hutan dan/atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang produktif menjadi kawasan hutan tetap. Sementara itu, pelepasan kawasan hutan adalah perubahan peruntukan kawasan hutan produksi yang dapat dikonversi menjadi bukan kawasan hutan.

Birokrasi yang Rumit

Aturan pelepasan kawasan hutan mengacu sepenuhnya pada peraturan menteri LHK no. P.96/2018 dan P.50/2019. Meski telah menggunakan sistem online single submission (OSS) dalam perizinan berusaha terintegrasi, namun tidak keseluruhan menggunakan OSS dan terdapat beberapa hal yang masih bersifat konvensional diantaranya adalah :

Pertama, pelepasan kawasan HPK untuk perizinan berusaha tidak diberikan sekaligus sesuai dengan permohonan jumlah luasnya tetapi secara bertahap. Pasal 4 menyatakan bahwa luas kawasan HPK yang dilepaskan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan di setiap wilayah provinsi:

a.  untuk pembangunan perkebunan diberikan paling banyak 60.000 ha (enam puluh ribu hektare), untuk satu perusahaan atau Group Perusahaan, dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 20.000 ha (dua puluh ribu hektare), dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan HPK yang telah dilepaskan sebelumnya;

b.  untuk pembangunan perkebunan dengan komoditas tebu, diberikan paling banyak 100.000 ha (seratus ribu hektare) untuk satu perusahaan atau Group Perusahaan dengan ketentuan diberikan secara bertahap dengan luas paling banyak 25.000 ha (dua puluh lima ribu hektare) dan proses pelepasan berikutnya dilaksanakan setelah dilakukan evaluasi pemanfaatan Kawasan HPK yang telah dilepaskan sebelumnya;

Evaluasi dilakukan oleh Kepala Dinas Provinsi yang hasilnya memuat pertimbangan layak tidaknya pemberian pelepasan berikutnya, berdasarkan unsur-unsur yang dievaluasi. Dasar pertimbangan pemberian izin secara bertahap tiga kali untuk perkebunan untuk 60.000 ha dan empat kali untuk perkebunan komoditas tebu untuk 100.000 ha, belum jelas dan memerlukan penjelasan lebih lanjut. Kegiatan evaluasi oleh Dinas Provinsi atau Kementerian sekalipun berpotensi sebagai sumber kolusi dan korupsi.