Keragaman Perspektif Sosiologi: Buah Pikiran Anthony Giddens

Melalui teori strukturasi, Giddens mengenalkan tiga gugus struktur, pertama struktur signifikasi (S), yang menyangkut skema simbolik, baik penyebutan, penandaan, pengungkapan, dan wacana salah satu contoh praktik sosialnya adalah kebiasaan menyebut kepala desa sebagai lurah, menyebut orang yang mendidik sebagai guru, menyebut penjaga sebagai satpam, dll. 

Kedua, struktur dominasi (D), mencakup penguasaan atas orang lain (politik) dan atas barang (ekonomi), misalnya kegiatan menyimpan uang di bank, fenomena perbudakan, pemungutan suara saat pemilu, dsb. Ketiga, struktur legitimasi (L), menyangkut skema aturan norma yang tercatut dalam bentuk hukum.

Struktur signifikasi (S), pada gilirannya akan membentuk struktur dominasi (D) dan struktur legitimasi (L). Sebab, dalam contoh struktur signifikasi, terdapat kebiasaan menyebut kepala desa dengan lurah, sama halnya lurah menguasai orang-orang di desa (D), yang kemudian lurah akan mengeluarkan aturan seperti iuran keamanan, dll (L). 

Begitu juga dengan guru yang mendidik (S), nantinya akan menguasai siswa dengan bebas memberikan tugas pada mereka (D), juga dapat membentuk aturan hukum guna menertibkan siswa di kelas (L).  

Selanjutnya, Giddens juga menjelaskan bagaimana kaitan antara gugus struktur dalam praktik sosial. Dualitas struktur dan pelaku, yang pertama dilihat dari konsepsi struktur sebagai sarana (medium) praktik sosial, tindakan dan praktik sosial "berkomunikasi" selalu mengandaikan gugus struktur signifikasi, misalnya tata bahasa. 

Penguasaan atas barang (ekonomi) dan atas orang lain (politik) melibatkan gugus struktur dominasi, sementara penerapan sanksi selalu mengandaikan gugus struktur legitimasi. Namun, dualitas selalu berkaitan dengan sarana-antara, misalnya tidak boleh terdapat kata "perjuangan" di antara perpecahan sebuah partai politik saat orde baru. 

Selanjutnya, dalam dualitas struktur dominasi dan praktik penguasaan, selalu didasarkan pada dualitas struktur signifikasi-komunikasi dan diperkuat dengan dualitas legitimasi-penguasaan. 

Misalnya, pada masa orde baru terdapat sebuah aturan bahwa seorang dirjen yang memimpin sebuah instansi harus mengerahkan bawahannya untuk memilih partai tertentu, yang pada gilirannya jika tidak dilaksanakan, akan dikenakan sanksi seperti dikucilkan, bahkan PHK.

Sekian pemaparan mengenai perspektif Anthony Giddens, semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di tulisan lainnya! :D