Wajar saja jika isu ini semakin panas karena rencana penaikan harga BBM diiringi dengan pemberian “Balsem” kepada sekitar 15,5 Juta penduduk miskin ini sangat berdekatan dengan Pemilu 2014..Kebijakan yang tidak popular ini sepertinya merugikan partai-partai yang tergabung dalam koalisi pemerintah secara politis namun dengan adanya “Balsem” (BLSM) kebijakan tersebut justru bisa sangat menguntungkan partai-partai koalisi pemerintah. Mengapa? Karena bisa saja mereka memanfaatkan program “Balsem” untuk kepentingan politik di tahun 2014 khususnya partai-partai yang memiliki pos-pos menteri yang terkait langsung dalam pengelolaan & penyaluran “Balsem” tersebut. Coba bayangkan 'Balsem' yang diajukan pemerintah kepada DPR sebesar Rp 150 ribu/bulan selama 5 bulan ke 15,5 juta keluarga miskin jika disetujui oleh DPR maka akan masuk dalam APBNP 2013. Itu artinya anggaran negara sebesar Rp 11,6 Trilyun sangat rentan dimanfaatkan oleh partai-partai koalisi untuk kepentingan politik 2014. Apalagi menurut Ichsanudin Noorsy ternyata dana "Balsem" (BLSM) ini ternyata berasal dari hutang ADB (FimadaniNews)
Mari kita cermati kembali siapa yang diuntungkan & dirugikan dengan rencana kenaikan harga BBM yang diiringi “Gosokan Balsem” tersebut? Rakyatkah atau partai-partai penguasa?
Partai Demokrat mungkin dalam posisi buah simalakama karena sesungguhnya kebijakan menaikkan harga BBM pasti berdampak politis bagi semakin menurunnya tingkat elektabilitasnya namun dengan adanya “Balsem” dampak politis tersebut bisa diminimalisir bahkan bisa dimanfaatkan menjadi sebuah keuntungan. Tapi jangan lupa PD juga punya kepentingan agar isu Mega Korupsi Hambalang & Century yang merugikan negara trilyunan rupiah itu tidak ikut “digoreng” sampai pelaksanaan Pemilu 2014 cara yang sangat mungkin adalah dengan melakukan deal-deal politik dengan sesama anggota koalisi yang memiliki media-media besar seperti Partai Golkar dimana Ketua Umumnya, Abu Rizal Bakrie adalah pemilik beberapa stasiun televisi swasta yang cukup berpengaruh, ini diperkuat dengan pertemuan Ical dengan Presiden SBY Rabu (8/5) lalu. Hal ini sangat beralasan karena Partai Golkar juga punya kepentingan yang sama dengan PD dimana saat ini sedang tersandung kasus korupsi Pengadaan Al Quran yang diduga melibatkan salah satu Petinggi Partai Golkar Priyo Budi Santoso. Selain itu dengan adanya “Balsem” yang Partai Golkar yang lebih banyak bisa mengambil keuntungan karena saat ini posisi Menko Kesra dimiliki oleh elit Partai Golkar dimana kendali “Balsem” ini bakal berada dibawah Menko Kesra apalagi didukung dengan pengalaman politik yang sangat panjang dan jaringan yang sudah sangat mengakar ke seluruh pelosok negeri.
Nah…., bagaimana dengan Warga Kompasiana? Setujukah Anda terhadap rencana pemerintah yang akan menaikkan harga BBM? Setujukah juga Anda dengan adanya “Balsem” (BLSM)? Silahkan berpendapat tapi ingat ya…..yang santun dalam lisan & tulisan, Terima kasih
Salam Cinta & Persaudaraan
