Dari Sawah ke Meja Makan: Mengurai Rantai Pasokan dan Politik Harga Beras

Ketersediaan dan stabilitas harga beras merupakan indikator penting mengenai kesejahteraan masyarakat dan fleksibilitas keuangan. Dalam konteks ini, rantai pasokan beras memainkan peran penting dalam memastikan tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Rantai pasok beras merupakan jaringan kompleks yang menghubungkan berbagai pelaku mulai dari petani, penggilingan padi, distributor, pedagang, hingga konsumen. Setiap mata rantai dalam jaringan ini berperan penting dalam menjamin ketersediaan beras dengan harga terjangkau.

Efektivitas dan efisiensi rantai pasok beras menentukan ketahanan pangan nasional. Rantai pasokan yang terhambat atau tidak efisien dapat menyebabkan berbagai masalah seperti peningkatan harga beras, kurangnya ketersediaan beras di pasar, atau bahkan kelangkaan pangan di beberapa daerah. Hal ini dapat berdampak negatif pada kesejahteraan masyarakat, terutama mereka yang bergantung pada beras sebagai sumber utama karbohidrat.

Rantai pasokan beras dimulai dari pembuatan beras di sawah hingga sampai di meja makan konsumen. Budidaya padi, panen, pengeringan, penggilingan, pengemasan, distribusi, dan penjualan merupakan semua bagian dari rantai pasokan beras. Untuk menjamin kualitas dan ketersediaan beras yang dihasilkan, setiap langkah dalam rantai pasokan beras memiliki peran penting. 

Misalnya, proses penggilingan dan pemutihan digunakan untuk mengubah gabah menjadi beras selama tahap penggilingan. Beras dikemas sesuai dengan standar kualitas dan keamanan pangan pada tahap pengemasan. Kemudian, pada tahap distribusi, beras dikirim ke berbagai pasar dan toko beras di seluruh wilayah Indonesia. Pada tahap penjualan, beras dijual ke pelanggan akhir melalui berbagai saluran distribusi, termasuk pasar tradisional, toko beras, dan supermarket.

Dalam rantai pasokan beras, terdapat faktor-faktor seperti jumlah pelaku, karakteristik produk yang dihasilkan, keragaman harga, dan penurunan hasil. Penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengaruhi pembentukan harga beras meliputi penawaran atau pasokan beras, permintaan beras, dan struktur pasar beras antar musim. 

Selain itu, rantai pasokan beras organik memiliki sejumlah variabel khusus, termasuk produk eksklusif, siklus penyimpanan, kolaborasi rantai pasokan, dan sumber daya. Misalnya, jika ada anggota rantai pasokan yang berfungsi sebagai pengolah langsung atau penggiling gabah, itu dapat menyebabkan kehilangan hasil dan susut. 

Oleh karena itu, faktor-faktor yang memengaruhi rantai pasokan beras sangat beragam tergantung pada konteks produksi dan distribusi beras, baik organik maupun konvensional. Akan tetapi, dengan memahami faktor-faktor ini dengan baik, kita dapat membuat rencana untuk mengurangi kerugian dalam rantai pasokan beras serta meningkatkan efisiensi dan kualitas produk yang dihasilkan.

Harga beras dipengaruhi secara signifikan oleh kebijakan pemerintah, termasuk impor, subsidi, dan undang-undang. Salah satu cara pemerintah menjaga harga beras stabil yaitu dengan memberikan subsidi. Akan tetapi, subsidi juga dapat berdampak buruk, seperti meningkatkan kemiskinan karena kenaikan harga pembelian pemerintah (Septiadi, dkk, 2016). Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah juga dapat memengaruhi harga beras melalui pengaturan harga jual dan pengendalian impor. Selain itu, kebijakan impor beras memengaruhi harga beras karena digunakan untuk memenuhi kebutuhan beras dalam negeri ketika pasokan dalam negeri tidak mencukupi. Oleh karena itu, kebijakan impor harus diatur dengan hati-hati agar tidak membahayakan petani dalam negeri (Abidin, 2015).

Politik harga sangat penting dalam memengaruhi ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Kebijakan pemerintah mengenai harga komoditas pertanian dan pangan dapat memengaruhi stabilitas harga dan mengurangi ketidakpastian harga, sehingga meningkatkan ketersediaan pangan dan kesejahteraan petani. Akan tetapi, harga yang diterima petani mungkin lebih rendah karena kebijakan harga yang tidak berpihak kepada petani. Akibatnya, nilai tukar petani (NTP) dapat menjadi jauh lebih rendah. Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat melalui indeks NTP, yang merupakan perbandingan harga-harga yang diterima dan dibayarkan petani (Mantau dan Bahtiar, 2010). 

Oleh karena itu, pemerintah harus melaksanakan agenda perlindungan petani dan mendukung kebijakan maupun program jaminan ketersediaan pangan. Hal tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan kebijakan harga perlindungan petani (HPP) dan diplomasi dalam perdagangan internasional. Politik harga harus dikelola dengan bijak dan berkelanjutan. Hal tersebut karena pemerintah juga harus memperhatikan keberlanjutan rantai pasokan pangan dan meningkatkan kualitas konsumsi pangan masyarakat (Nugraha, 2022).

Salah satu tantangan terbesar dalam menjaga stabilitas rantai pasok beras yaitu fluktuasi produksi akibat faktor alam seperti kondisi cuaca ekstrem, bencana alam atau serangan hama, dan penyakit tanaman. Faktor-faktor ini sering kali tidak dapat diprediksi secara pasti dan dampaknya terhadap produksi padi bisa sangat signifikan. Misalnya musim kemarau yang panjang dan intens dapat menurunkan produksi padi karena kurangnya air irigasi, sedangkan serangan hama seperti hama tanaman atau penyakit seperti hawar daun dapat merusak tanaman padi dalam waktu singkat. Selain itu, perubahan iklim global juga meningkatkan risiko bencana alam seperti banjir dan kekeringan yang dapat mengganggu produksi padi di wilayah tertentu. Selain faktor alam, faktor ekonomi juga mempengaruhi harga dan ketersediaan beras. Kenaikan harga bahan bakar, biaya transportasi, atau perubahan kebijakan perdagangan dapat mempengaruhi biaya produksi dan distribusi beras. Misalnya, kenaikan harga bahan bakar dapat meningkatkan biaya operasional bagi petani dan produsen, yang kemudian tercermin pada harga jual beras ke konsumen.

Untuk mengatasi tantangan ini, penguatan rantai pasokan beras memerlukan kerja sama yang erat antara pemerintah, produsen, distributor, dan konsumen. Untuk mendukung upaya optimalisasi dalam hal ketahanan pangan tersebut, mengharuskan adanya inovasi dalam   peningkatan efektivitas aliran komoditi dengan meningkatkan kinerja antar pelaku bisnis melalui pendekatan manajemen rantai pasok (Subroto, dkk, 2015). Perencanaan pengelolaan risiko yang cermat juga penting untuk memprediksi dan mengurangi dampak faktor alam yang tidak terduga. 

Mengembangkan infrastruktur transportasi dan distribusi yang lebih baik dapat membantu memperlancar aliran beras dari petani ke konsumen, mengurangi kelangkaan beras dan lonjakan harga. Selain itu, kebijakan yang mendukung produktivitas dan pendapatan petani kecil dan menengah, seperti subsidi input pertanian, fasilitasi akses terhadap kredit, dan pelatihan teknis, juga dapat meningkatkan fleksibilitas rantai pasokan beras secara keseluruhan. Melalui pendekatan komprehensif dan kolaboratif ini, diharapkan rantai pasok beras menjadi lebih fleksibel dan stabil untuk menghadapi tantangan yang semakin besar dalam menyediakan beras yang cukup dan terjangkau bagi masyarakat.

Rantai pasokan beras melibatkan banyak elemen, mulai dari pembuatan beras di sawah hingga distribusi beras ke meja makan konsumen. Rantai pasokan beras juga dipengaruhi oleh variabel seperti kehilangan hasil, susut, dan keragaman harga. Harga beras juga dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah seperti subsidi, regulasi, dan impor beras. Peran politik harga sangat penting untuk memastikan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Oleh karena itu, kebijakan yang menyeluruh diperlukan untuk memastikan bahwa beras yang terjangkau tersedia dan dapat diakses, serta untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produk yang dihasilkan. Untuk memastikan bahwa beras tersedia dan mudah diakses bagi masyarakat, rantai pasokan beras memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah, petani, dan pelaku bisnis.

Penulis :

Ramanda Bima Prayuda

Mukhamad Bayu Kelana

Ade Apandi

Referensi : 

Abidin, M. Z. (2015). Dampak Kebijakan Impor Beras dan Ketahanan Pangan Dalam Perspektif Kesejahteraan Sosial. Sosio Informa: Kajian Permasalahan Sosial dan Usaha Kesejahteraan Sosial, 1(3).

Nugraha, M., dkk. (2022). Implementasi Corporate Governance oleh Perusahaan Trasnportasi dan Logistik Selama Masa Pandemi Covid-19. Research in Accounting Journal (RAJ), 2(4), 465-471.

Septiadi, D., dkk. (2016). Dampak Kebijakan Harga Beras dan Luas Areal Irigasi Terhadap Pengentasan Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Agribisnis Indonesia (Journal of Indonesian Agribusiness), 4(2), 91-106.

Subroto, A. M., dkk. (2015). Evaluasi Kinerja Supply Chain Manajemen Pada Produksi Beras di Desa Panasen Kecamatan Kakas. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 3(1).