Tanah Papua pada era kepemimpinan Presiden Jokowi tidak menjadi lebih aman dan damai. Tidak ada satu pun kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di tanah Papua yang diselesaikan oleh Presiden Jokowi. Bahkan pada era kepemimpinan Presiden Jokowi terjadi operasi militer di kabupaten Nduga, Intan Jaya dan Puncak. Kasus-kasus pembunuhan terhadap orang asli Papua atas nama keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak terbendung. Gelombang demonstrasi menuntut penyelesaian permasalahan Papua selalu dihadapi dengan sikap represif dari aparat keamanan Indonesia. Ruang-ruang demokrasi di Papua tertutup rapat.
Padahal, pada awal kepemimpinannya Presiden Jokowi berjanji akan menuntaskan pelanggaran HAM Papua. Janji itu diungkapkan Presiden Jokowi dalam pidatonya pada perayaan Natal Nasional di Jayapura, 27 Desember 2014, dua bulan setelah dirinya dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia pada 24 Oktober 2014.
Hari itu, di alam terbuka, di tepian samudra Pasifik, pada bentang alam pegunungan Cyclop, tepatnya di lapangan Mandala, kota Jayapura, Presiden Jokowi mengatakan dirinya menyesalkan terjadinya kekerasan di Enarotali, Paniai pada 8 Desember 2014. Jokowi juga menyampaikan bahwa dirinya akan berusaha mendengarkan suara rakyat Papua. Ia menghendaki konflik di Papua segera berakhir. Janji Jokowi itu disaksikan ribuan orang Papua pada perayaan Natal Nasional yang dilaksanakan di lapangan Mandala, 27 Desember 2014.
"Dan, di tengah perayaan Natal ini, saya ingin menyampaikan, menyesalkan terjadinya kekerasan di Enarotali, di kabupaten Paniai baru-baru ini. Saya  ikut berempati terhadap keluarga korban kekerasan dan saya ingin kasus ini diselesaikan secepat-cepatnya, agar tidak terulang lagi di masa yang akan datang," tutur Jokowi.
Janji Jokowi menyelesaikan kasus Paniai berdarah, 8 Desember 2014 sampai saat ini tidak pernah terealisasi. Kasus tersebut seakan lenyap ditelan bumi. Meskipun demikian, janji Presiden Jokowi kepada rakyat Papua pada 27 Desember 2014 di lapangan Mandala, kota Jayapura tak pernah lengkang oleh waktu, karena janji itu tertulis dan terpatri dalam sanubari segenap orang Papua.
Memahami Situasi Papua
Selalu ada pertanyaan, "Mengapa orang Papua mau merdeka?" Pertanyaan ini, dapat dijawab dengan pertanyaan, "Apa yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap orang Papua sehingga orang Papua merasa tidak aman hidup di dalam rumah NKRI? Bagaimana meyakinkan orang Papua bahwa mereka adalah warga negara Indonesia?"
Kita telah membaca penelitian-penelitian ilmiah dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) tentang permasalahan Papua. Pada tahun 2009, LIPI menerbitkan buku, "Papua Road Mad." Buku tersebut menguraikan empat permasalahan pokok Papua yaitu sejarah integrasi Papua, masalah pembangunan, pelanggaran HAM dan masalah marginaliasi orang Papua.
Kita memahami orang Papua memiliki sejarah bangsanya sendiri. Papua pernah memproklamasikan dirinya sebagai bangsa merdeka pada 1 Desember 1961. Kita mengetahui bahwa pelaksanaan Pepera Juli-Agustus 1969 penuh manipulasi dan intimidasi. Kita mengetahui pelanggaran HAM Papua. Kita juga melihat bahwa pembangunan di Papua tidak menjawab kebutuhan orang Papua. Pembangunan membuat orang Papua semakin termarginal di atas tanah leluhurnya.
Kita melihat bahwa orang Papua dipaksa mengikuti arus global yang mengalir ke Papua seiring kemajuan transportasi dan teknologi komunikasi. Pada saat bersamaan, orang Papua tidak dibekali dengan keterampilan, teknologi dan modal yang memadai. Dampaknya, orang Papua tersingkir. Ruang-ruang ekonomi di tanah Papua berada di tangan kaum imigran.
