Acara Peletakan batu pertama atau ground breaking pembangunan infrastruktur dari gedung kembar Menara Syariah telah dilaksanakan pada Minggu malam (08/12) pukul 18.00.
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah menteri dan pimpinan organisasi Islam, seperti KH Said Aqil Siradj, Ketua PBNU, Komjen Pol (Purn) Syafruddin, Wakil Ketua Umum Dewan Mesjid Indonesia, Airlangga Hartarto, Menko Perekonomian; Luhut Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi; Erick Tohir, Meneg BUMN; Budi Karya, Menteri Perhubungan; perwakilan negara-negara Muslim, dan tokoh lainnya.
Dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa proyek tersebut akan membawa dampak ekonomi yang besar dan strategis. Bahkan dalam tahap awal pembangunan, proyek ini akan menyerap sekitar 5 sampai 20 ribu tenaga kerja.
"Pemerintah pada dasarnya tentu mendukung investasi atau proyek yang mampu menyerap tenaga kerja atau mendatangkan pekerjaan bagi masyarakat. Apalagi jika secara jangka panjang memiliki dampak positif secara ekonomi. Pembangunan Menara Syariah ini akan disertai dengan kawasan pusat keuangan terpadu. Secara khusus juga akan menyasar perkembangan ekonomi syariah di mana Indonesia seharusnya bisa menjadi pemain utama", ucap Airlangga Hartarto.
Mantan Menteri Perindustrian ini juga menambahkan bahwa perkembangan ekonomi syariah di Indonesia terbilang relatif masih rendah jika dibandingkan misalnya dengan Malaysia.
Ia mengatakan pasar keuangan syariah dunia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai US$ 3 miliar. Sampai saat ini, nilai tersebut baru mencapai US$ 460 juta. Sementara, perkembangan keuangan syariah di Indonesia masih sekitar 10 persen.
Menara Syariah iut sendiri terletak di kawasan Pantai Indah Kapuk 2 dan di atas bangunan tersebut akan berdiri pula Kawasan Pusat Keuangan Syariah Internasional terpadu. Menara itu berdiri di atas lahan sekitar 4 hektar dengan rencana pembangunan akan membutuhkan waktu sekitar 20 bulan.
Sedangkan, dalam waktu 10 tahun proyeksi ini akan mengembangkan total dari lahan seluas 23,5 ha yang akan dibangun menjadi 45 gedung.
Kawasan ini nantinya juga akan menjadi kawasan ekonomi terintegrasi, hunian, kuliner, khususnya kuliner halal, pertokoan, pusat perkantoran serta tempat wisata baru yang terbuka untuk masyarakat.
Presiden Direktur Agung Sedayu, Nono Sampono menyampaikan bahwa kawasan PIK 2 ini tidak hanya menjadi basis ekonomi syariah internasional tetapi juga akan menjadi kawasan pengembangan kehidupan toleransi beragama.
"Pengembangan kawasan PIK 2 tak hanya akan menjadi basis ekonomi syariah internasional. Namun juga akan menjadi kawasan pengembangan kehidupan toleransi beragama, karena di sana akan dibangun pula sejumlah rumah ibadah besar untuk melambangkan kerukunan hidup beragama di Indonesia". ujar Nono.
