Ojol Meregang Nyawa Saat Demo Di DPR : Bukti Matinya Demokrasi Negara Ini

Beberapa kebijakan tersebut di atas tentunya menjadi bagian dari satu rangkaian gejolak yang menyebabkan kemarahan publik. Unjuk rasa di kantor DPR merupakan bentuk kepedulian masyarakat akan lemahnya negara dalam mengawal dan mengedepankan kepentingan publik. 

Dalam pandangan teori good governance yang memuat beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti prinsip akuntabilitas dan transparansi, termasuk peran masyarakat sebagai pengawas pemerintahan. 

Gerry Stoker (1998) Pakar ilmu politik dari Inggris, mendefinisikan governance sebagai cara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil mengelola urusan publik bersama-sama. Ia menekankan peran masyarakat sipil sebagai pengawas (watchdog) terhadap kebijakan publik. 

Apabila kebijakan pemerintah telah keluar dari reel bersama maka masyarakat mempunyai hak untuk menuntut. Sudah tidak lagi relevan mengatasi gejolak publik dengan kekerasan apalagi sampai pada tindakan pembunuhan.

Polisi : Pengayom Masyarakat atau Alat Pelindung Elite ?

Pertanyaan polisi merupakan pengayom masyarakat atau pelindung elit merupakan pertanyaan retoris yang mengandung dualisme peran dan persepsi publik terhadap polisi. 

Di dalam UU Nomor 2 Tahun 2002 tugas pokok Polri adalah melayani, melindungi, dan mengayomi masyarakat serta memelihara keamanan dan ketertiban. Namun belakangan ini banyak oknum polisi yang bahkan secara sadar melakukan tindakan pembunuhan. 

Seperti yang dijelaksan dalam kronologis menginggalnya Ojol yang dilindas anggota polisi (baca https://www.kompas.com/tren/read/2025/08/29/065000665/kronologi-ojol-tewas-dilindas-rantis-brimob-korban-sempat-antar-makanan-?page=1) secara sengaja polisi menggilas driver ojol sampai beberapa meter. Bahkan dengan sengaja mobil tersebut meliuk-liuk untuk mencoba menabrak kerumuman yang ada di sekitaran jalan tersebut.

Tindakan ini sebagai bentuk perlawanan elit terhadap masyarakat. Bentuk kesengajaan ini sebagai salah satu cara menakut-nakuti masyarakat yang mencoba melawan elite negara. 

Polisi republik ini telah menjadi sama seperti polisi kolonial. Tugas mereka adalah mengamankan modal dan menindas rakyat yang melawan. Bagaimana ini bisa terjadi? Sangat mungkin dalam institusi Polri sendiri telah mengalami amnesia sejarah bahwa mereka dibentuk untuk melayani bangsa bukan untuk kepentingan elit dan pemodal. Tapi mereka juga bisa berapologi bahwa mereka diperintah secara struktural; menjalankan tugas berdasarkan perintah atasan.

Dalam pandangan teori good governance yang memuat beberapa prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik seperti prinsip akuntabilitas dan transparansi, termasuk peran masyarakat sebagai pengawas pemerintahan.