Demokrat Panen Maling, Pembiaran, Sistem, atau Kinerja Oknum
Dalam sepekan Demokrat, partai yang menyatakan diri bersih, santun, dan anti korupsi itu panen dua maling. Satu yang dicokok KPK dari dewan pusat, satu dari dewan daerah ibukota yang ditahan bareskrim soal USB eh UPS. Pertanyaan nakal yang muncul kemudian ialah, selama sepuluh tahun pemerintahan mereka, para petinggi dan elit baik eksekutif ataupun legeslatif, ada pula kolaborasi keduanya yaitu pengawas dan yang diawasi sama-sama dari Demokrat masuk perangkap KPK semuanya, apakah ini hanya ulah oknum, pembiaran, atau memang sistem yang tercipta di sebuah demokrasi akal-akalan ini?
Melongok ke belakang.
Ada dua komisioner KPU yang lompat pagar di Demokrat, satu Anas Urbaningrum yang sudah “nyaman” dengan kemarahan yang terpendam di bui, kedua Andi Nurpati yang masih nyaman dibuaian Demokrat meskipun pernah ramai soal surat yang belum cukup membuatnya terpental. Pertanyaan yang lumayan jika penegak hukum mau kerja keras apakah adakaitan kemenangan Demokrat yang tiba-tiba dengan kinerja dua oknum itu. Itu hanya sejarah masa lalu, sebagai bagian utuh model Demokrat bekerja.
Usai dengan kekuasaan di tangan, satu demi satu rontok masuk telikungan KPK, dimulai dari bendum yang bak bendungan raksasa yang tidak dibangun ternyata menjadi bangunan mengguritabendungan raksasa perusahaan “milik” Nazar. Kecurigaan berlanjut, lha memang Nazar ini siapa bisa sebesar itu membagi-bagikan proyek, sedang ia bukan siapa-siapa baik di dunia politik ataupun dunia usaha? Apa tidak ada “pemilik” yang memiliki Nazar?
Nazar menyanyi maka satu demi satu petinggi Demokrat masuk bui, meskipun semuanya koor kompak suara dari sopran, bas satu dua, tenor, vokal grup yang paling indah, “Kami tidak melakukannya, kami dizolimi...” Puncak pimpinan ketum, dewan pembina, ramai-ramai menghangatkan penjara. Apakah ini kerja oknum?Atau sistem,minimal pembiaran.
Kekinian.
Paling parah dan nyesek, komisi hukum main proyek soal jalan bukan dapilnya, dan menggebu-gebu meminta KPK menelusuri Teman Ahok, berbicara berbusa-busa soal pemberantasan korupsi, eh maling super maling paling terampil. Komisi hukum dan keamanan bisa menerima suap soal pembangunan jalan. Menarik adalah, mereka ini bukan partai penguasa, penyeimbang yang tidak jelas maksudnya itu, masih bisa main mata soal anggaran yang jauh dari bidangnya. Ini tidak boleh dipandang ringan, telusuri hingga ke mana muaranya.Bisa saja ke partai sendiri, komisi yang membidangi pembangunan, atau bekerjasama dengan siapa saja.
Oknum.
Sedikit pesimis dengan pernyataan ini. Oknum ini berarti bermain sendirian tanpa melibatkan siapa-siapa, contoh surat sakti FZ itu oknum sekretariat, jelas bisa hanya begitu. Kalau main aggaran yang bukan mitra kerjanya, minimal ada dua komisi yang ia hubungi. Melihat sepak terjang Demokrat selama ini sangat susah mengatakan itu sebagai kerja oknum yang mencari semperan sendiri. Ingat bagaimana Sutan Batugana yang ternyata juga menjungkalkan eksekutif, menteri, SSK migas, dan jelas saja bukan oknum. Demikian juga soal Hambalang jauh lebih luas. Oknum itu jelas terjadi pada kasus oknum mantan menteri ngutil inventaris.Dia tidak kerja sama dengan siapapun, paling sopir, tenaga angkut, yang tidak tahu apa-apa selain takut kekuasaan. Susah mengatakan kerja oknum dalam maling kolaboratif ini.
Pembiaran
