Mohon tunggu...
Susy Haryawan
Susy Haryawan Mohon Tunggu... Wiraswasta - biasa saja htttps://susyharyawan.com

bukan siapa-siapa

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Dituntut Mundur, Johnny Plate, Jangan Takut!

13 September 2022   19:40 Diperbarui: 13 September 2022   19:48 313
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kebocoran Data | Kompas.com

Dituntut Mundur, Johnny Plate Jangan Takut!

Isu panas kasus dan drama Sambo, kenaikan BBM, semua terlibas oleh desas-desus mengenai kebocoran data. Apalagi tahun politik makin dekat. Bulan depan satu demi satu kepala daerah yang ngotot nyapres sudah   turun panggung. Perlu mendapatkan "mainan" baru untuk bisa tetap eksis.

Kebocoran data ini sebenarnya bukan barang baru dan selalu terulang.  Tidak saja zaman Johnny Plate terjadi. Toh ujung-ujungnya tuntutan Menkominfo mundur. Jangan takut jika dituntut mundur di zaman Jokowi ini. Mengapa?

Sekelas Jokowi saja dituntut mundur sudah ribuan kali mungkin sepanjang delapan tahun masa pemerintahannya.  Mengapa demikian? Mana pernah sesering itu, masa Soeharto yag 32 tahun, atau SBY yang penuh 10 tahun? Tidak pernah bukan?

Jokowi diminta, dipaksa, dihujat untuk turun karena bekerja. Mampu berprestasi. Sama juga dengan Ahok, Risma, atau Sri Mulyani. Tapi, apakah pernah mendengar adanya tuntutan mundur untuk Amin Rais, Puan, Prabowo, Makruf Amin, atau JK sekalipun? Sama sekali tidak pernah. Adakah  yang meminta Sandiaga Uno untuk meninggalkan pos kementriannya?

Mereka-mereka ini menteri, wapres, dan juga pejabat yang tidak ada hasil signifikan dalam kerjanya. Presiden Soeharto  dan SBY juga dampaknya sangat kecil, toh tidak ada yang memaksa mereka turun secara masif, berbeda dengan Jokowi. Hasil pembangunan dan infrastruktur yang dihasilkan sangat luar biasa. Toh apapun isunya Jokowi turun. Malah kayak minuman ringan saja.

Johnny Plate tidak usah gusar jika ada yang mendesaknya mundur.  Keberadaannya pada jajaran pejabat yang bekerja. Yang aman-aman saja itu yang tidak bekerja di negeri ini. Miris sebenarnya.

Para pekerja keras malah dituntut mundur karena laku pihak lain. Llihat mana tuntutan untuk Mendag Zulkifli Hasan yang sempat ditegur Jokowi secar langsung karena menggunakan jabatannya untuk kampanye anaknya untuk 24. Begitu jauhnya memanfaatkan peluang. Apa yang dicapai Zulkifli Hasan juga nol besar.

Padahal Johnny Plate banyak memberikan capaian yang sangat terukur. Bagaimana infrastruktur digital atau tol udara dikebut dengan sangat cepat. Akselerasi capaian maju 10 tahun karena juga terdesak oleh pandemi. Ini bukan kaleng-kaleng.  Capaian yang tidak ada gaungnya sama sekali.

Pembangunan wisata superprioritas. Kominfo bukan pelaku utama, namun bekerja sangat keras demi terwujudnya kawasan wisata bertaraf internasional.  Internet, keberadaan BTS, dan juga stabilitas jaringan yang harus terjaga. Ia sukses mengawal itu. Borobudur, Labuan Bajo, bukan hanya Bali. Ke mana Saandiaga Uno? Molitik demi 24?

Berkaitan dengan G-20 juga Johnny Plate selaku Menkominfo cukup sibuk. Gelaran pertemuan negara-negara yang memiliki ekonomi kuat itu melibatkannya dalam banyak pertemuan.

Salah satu kebangkitan cepat ekonomi Indonesia adalah keberadaan UMKM. Adanya dunia pasar digital     sangat membantu perputaran ekonomi negeri ini. Tanpa market place yang handal bisa jadi Indonesia masih terpuruk karena ekonomi mandeg.

Sekolah dengan sistem daring itu perlu kekuatan internet, jaringan, dan stabilitas data, nah Kominfo, di tangan Johnny Plate mampu menyediakan itu semua. PJJ tidak membuat anak-anak sekolah  terlarut dalam kesulitan. Hal demikian tidak terdengar pengaruhnya.

Johnny Plate jangan khawatir, Anda masuk jajaran pejabat pekerja dan sukses. Tidak hanya pejabat yang hanya bertahan tanpa ngapa-ngapain. Indikasinya jelas kog. Capaian ada, terukur dan juga terdampak bagi banyak pihak. Trus desakan mundur itu indikasi berikutnya sebagai model pejabat bekerja, tidak semata pejabat yang menjabat tanpa hasil apapun.

Kebocoran data itu perlu kolabrasi, bukan malah hanya ribut dan menuntut pejabat mundur. Kog tidak ada yang menyoal mana RUU PDP kapan kelar? Itu DPR yang lelet lho.

Sama juga kog diam saja RUU Penyitaan Aset yang diinsiasi pemerintah, dicuekin, bahkan ditolak dewan? Ke mana yang  teriak-teriak membela rakyat? Pada mingkem semua. Ada apa? Aneh dan lucu. Pekerja dihajar, yang tidak berbuat apa-apa malah didiamkan.

Terima kasih

 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun