Bagaimana mereka menyatakan, lebih baik menghormati hukum. Semua upaya hukum sudah dilakukan kog. BEM Senusantara selain menghormati hukum juga mengatakan BEM-SI pahlawan kesiangan. Ini sangat keras. Mereka juga mengatakan KPK tanpa pegawai yang tidak lolos masih juga kuat.
UKM lain, yang diwakili HMI malah mempertanyakan jangan-jangan ada aktor intelektual di balik itu semua. Pertanyaan yang sangat lumrah di tengah keadaan demikian. Narasi  TWK dan tidak lolos itu umum tetapi menjadi luar biasa, hanya karena Novel yang tidak lulus.
Keempat, sepi karena jagoan demonstrasi sudah ada di bui. Suka atau tidak, duo Munarman dan Rizieq Shihab adalah ahlinya ahli soal parlemen jalanan. Terciduknya mereka berdua, sangat berdampak dalam aksi jalanan yang biasa berkaitan dengan mereka.
Usai mereka masuk bui jadi cukup senyap, demo yang digembar-gemborkan orang yang itu-itu saja gagal total. Â Sangat berbeda ketika mereka berdua masih aktif dalam kegiatan massal. Munarman memegang kunci cukup krusial.
Sedikit banyak desas-desus demo bayaran dan pekerja musiman demo benar ada. Toh banyak berseliweran ada orang membagi uang, juga ada banyak pengakuan pelaku demo tidak tahu isinya apa, dan mengaku menerima uang makan.
Kelima, ini pandemi. Identik dengan poin di atas, namun kini berbeda sudaut pandang. Mahasiswa yang ada di kampus dan mahasiswa yang bisa dimobilisasi cukup sedikit. Berbeda ketika keadaan normal, sehingga pengerahan massa itu sederhana dan mudah. Asal jam kuliah, ada proposal masuk dan pihak kampus senada, jadi.
Benar adanya media percakapan untuk menggerakkan aksi, jauh lebih cepat dan real time. Tetapi tidak seefektif ketika muka dengan muka dalam satu kawasan, kampus misalnya. Efisien namun tidak efektif.
Usai sudah rencana aksi itu menjadi aksi. Kini bagaimana tindak lanjut dari aksi itu. Jangan merasa bahwa menyuarakan pendapat itu bebas dan dijamin konstitusi dan itu sah, tidak bisa dipidana. Berbeda. Ini kondisi pandemi, spesial, jangan merasa kemudian bebas dan merasa sudah selesai.
Harus diusut tuntas, apalagi jika sampai menjadi kluster baru, lebih lagi jika menjadi gelombang ketiga yang mengganas lagi. Bersuara memang hak dan itu dilindungi UU, sah, namun bertanggung jawab itu juga kewajiban dan itu bukan lagi Undang-undang dasarnya, namun kepribadian.
Sayang, selama ini kita selalu saja mendengungkan hak, namun soal kewajiban lemah. hampir dalam semua kondisi, keadaan, dan pelakunya. Â
Padahal sebagai orang beragama, Pancasilais, dan juga berpendidikan, tidak boleh abai yang namanya kewajiban. Jauh lebih tinggi keharusnya dalam bertanggung jawab dan menjalankan kewajiban.
