Apa yang dilakukan BEM-SI sangat menarik untuk dicermati. Bagaimana sikap mereka ini, rasional, emosional, atau karena kepentingan pihak-pihak tertentu.Â
Hal yang wajar mahasiswa itu kritis, bersikap berbeda dengan keadaan yang ada. Nah, tetapi apakah itu logis, rasional, lebih mewakili kepentingan yang lebih gede, atau sempit?
Kasus yang dijadikan bahan tekanan atau ultimatum adalah mengenai Novel Baswedan dengan kasus TWK yang tidak lolos. Asumsi BEM UI adalah adanya ketidakadilan. Â
Wajar juga, jika saya juga berasumsi bahwa ada juga ketidakadilan oleh BEM UI pada Presiden Jokowi, apalagi kalau Jakarta benar-benar macet.
Jakarta macet, di tengah pandemi yang masih belum usai, dibandingkan dengan keberadaan Novel dkk yang tidak lolos TWK itu kerugiannya besar mana? Tentu kemanusiaan bukan bicara soal untung rugi. Bicara keadilan bukan pula untung rugi, namun bagaimana melihat itu secara proporsional.
Pertama, rekam jejak. Bagaimana Jokowi dan Novel Baswedan bekerja dan memberikan warna bagi tempat ia bekerja. Lebih baik mana di antara keduanya? Lebih menjanjikan mana, baik pernyataan, pekerjaan, dan juga rekam jejaknya. Tidak usah susah-susah, cek saja via mesin pencari akan ketemu kog.
Rekam jejak ini pasti ada pro dan kontra, tetapi kan akan ketahuan mana yang cenderung baik-benar, dan mana yang memaparkan data yang tidak semestinya. Mudah kog dicari dan dianalisis.
Kedua, konsistensi alasan ngototnya Novel Baswedan. Berubah-ubah, mengaku integritas, yang ujung-ujungnya pesangon. Menolak dewas tapi akhirnya minta tolong dewas.Â
Pernah mendesak Presiden Jokowi tidak intervensi kali ini minta tolong. Adanya kontradiksi membuat tanda tanya besar, apa sih maksudnya? Cenderung kepentingan sendiri bukan kepentingan negara.
Ketiga. Ada klaim kalau akan ada pelemahan dengan tidak lolosnya Novel Baswedan. Faktanya toh OTT sudah banyak terjadi usai si penyidik tidak lagi bekerja. Malah menangkapwakil ketua DPR juga. Â
