Jalan Sunyi dan Koppignya Jokowi
Saya memiliki dua keponakan laki-laki. Sifat keduanya bertolak belakang, kalau pas kumpul jadi kompak banget. Nah pas dalam sebuah acara spesial saya, mereka berdua ada dengan sepupunya juga. Bertiga, usia 5, 6, dan 3 tahun. Berlari-lari, adiknya yang tiga tahun jatuh, si kakaknya yang enam tahun, berkomentar, jatuh ya bangun, bukan nangis. Berbeda yang lima tahun, Dik yang sakit mana, ayo Mas bantu, bangun, sudah gak ada yang luka, tidak usah nangis, sambil dibawa kepada ibunya.
Sikap keduanya netral, sama saja, tidak ada yang lebih baik atau buruk. Soal cara pandang saja. Sama juga dengan model pendekatan SBY dan Jokowi dalam memerintah ini. Salah dan masalah saat memaksakan dan mengatakan caranyalah yang lebih baik dan benar. Rakyat toh bisa menilai mana yang berdampak dan tidak.
Plus kepentingan dan keperluan menghadapi massa mana yang lebih tepat. Jokowi si raja tega, dan kata Setya Novanto koppig, kadang diperlukan dalam konteks Keindonesiaan saat ini. Singapura dari negeri miskin, jorok, dan terbelakang menjadi negara kecil terkemuka karena tangan dingin dan kerasnya almarhum Lee Kwan Yu. Sampai sekarang belum berani membuka kran untuk bebas seperti Indonesia.
Tentu bukan ala Soeharto dan Idi Imin yang mengunakan segala sesuatu dengan kekerasan dan otoriterisme. Keras dalam prinsip itu berdaya guna dan memang perlu. Konteksnya sangat penting dan ketika hal yang memang benar-benar mendasar dan prinsip mengapa tidak. Penting digarisbawahi, ketika itu bukan menyangkut kepentingan sendiri dan kelompok. Ini yang utama.
Jokowi dan Jalan Sunyi Sekaligus Gaduh
Awal pemerintahan lalu, akhir 2014 awal 2015, pemerintahan ini dicap sebagai multipilot, semua bicara, apalagi wapresnya juga tukang bicara. Seolah semua orang boleh dan bisa men
Pagi ini lini massa media sosial dipenuhi dengan kisah diresmikannya Jalan Jokowi di UEA. Lepas kepentingan UEA, itu adalah apresiasi yang baik dari manca negara. Berbeda dengan kondisi di sini. Caci maki, penghinaan dari pribadi, fisik, hingga keluarganya seolah tidak pernah henti. Mulai dari elit hingga rakyat jelata. Jokowi diam saja, karena ia pikir ini adalah konsekuensi demokrasi. Padahal tidak segitunya juga. Pemerintah kemarin toh tidak model demikian.
Hampir selalu sendirian di depan, ketika begitu banyak pihak berseberangan. Parpol pengusung dan pendukung diam seribu bahasa, dewan apalagi, pun kabinet. Bagaimana awal pandemi mulai menyerang, pilihan untuk tidak lock down dicemooh di mana-mana, kini usai enam bulan WHO malah mengatakan hal yang sama. Pilihan itu benar.
Ke mana yang teriak-teriak lock down, mengorbankan nyawa rakyat demi ekonomi? Itu bukan hanya rakyat kecil yang terdampak dan ngarep sembako, ada elit sampai mengutus anak sekolah untuk membuat surat. Mendengar WHO kog diam.
Sama juga dengan demo dan penolakan RUU, mau KUHP, KPK, dan terakhir Omnibus Law, semua melibatkan massa. Tekanan massa yang kontraproduktif dengan apa yang di hadapi presiden. pelaku pengerahan massa ya itu-itu saja, itu lagi-itu lagi, tidak ada yang baru. Bagian masa lalu yang malu karena gagal, masa lalu yang melindungi asetnya, koruptor dan mafia yang potensial krannya macet, dan politikus takut bersaing. Pemilihan tidak berani mendaftar tetapi setiap saat menyatakan Jokowi mundur, apapun tema demonya, ujungnya hanya itu.
