Jokowi Butuh Mourinho dan Gerendel ala Italiano
YLBHI menyatakan, Jokowi tidak mau menertibkan buzzer dan pendukungnya. Identik dengan apa yang Refli Harun nyatakan beberapa saat lalu. Pertanyaan kemudian yang timbul adalah, bagaiman rupa-rupa judul media yang demikian masif, seragam, dan ngaco namun tanpa tindak lanjut itu?
Dua saja contoh tidak usah berlebihan. Pertama, soal kunjungan Jokowi ke Bekasi untuk meninjau persiapan dan kesiapan normal baru. Bagaimana media memberi judul, bisa dicari sendiri. Singkatnya adalah mall dibuka. Ada narasi lanjutan bahkan kapan mall dibuka? Padahal sudah ada klarifikasi, pelurusan oleh pemda setempat.
Kedua. Mengenai keputusan pengadilan yang memenangkan tuntutan atas pembatasan internet pada saat darurat Papua tahun lalu. Keputusannya pemerintah, ingat presiden dan menkominfo, namun beritanya adalah Jokowi harus minta maaf karena bla...bla... Pemerintah dan presiden mengapa kemudian Jokowi. Benar Jokowi adalah presiden, namun tidak tepat dan pas dengan model penggunaannya, apalagi narasi yang ada.
Keputusan hakim ternyata tidak ada kata-kata presiden  diharuskan meminta maaf. Toh berita telanjur ke mana-mana. Di mana pemangku kebijakan dan ranah etik ini semua?
Belum lagi soal dana haji, bahkan ada yang mendesak pemakzulan segala, lagi-lagi klarifikasi dari pengelola tidak seperti yang diberitakan, dan hampir semua media menyiarkan dan kemudian mengubahnya. Ada apa?
Masih banyak lagi pemberitaan, tayangan media sosial, bahkan media cetak dan elektronik yang berkisar model begituan. Mulai dari elit hingga yang ekonominya sulit. Mirisnya, semua pada diam, mau parpol, kabinet apalagi anggota dewan. Seolah semua harus Jokowi hadapi sendiri.
Perlu catenaccio ala Italia, pertahahanan gerendel dan pelatih model Mourinho yang terkenal dengan parkir bis. Lha bagaimana tidak, benar kiper Jokowi ini tangguh, dibombardir aman-aman saja. Tetpi toh perlu juga back dan pertahanan yang kuat dan kalau perlu memberikan serangan balik yang mematikan. Ini semua dibiarkan, memang belum ada yang sampai membuat OG, alias gol bunuh diri, tetapi kan bisa kiper kita capek.
Standart Ganda dan Kebebasan Berpendapat
Lucu dan aneh, ketika pihak yang berseberangan atau menyerang pemerintah sebebas-bebasnya menyuarakan apa saja. Mau panjul eh pemakzulan, makar, ataupun pelecehan dan penghinaan fisik boleh-boleh saja. Ketika ada penegakan hukum, baru dipanggil saja sudah mengatakan pemerintah otoriter, mirip Orba, dan yang senada. Dua hal terjadi dan penyangatan malah.
Paling-paling mengembangkan narasi ngeles namun seolah itu sahih sebagai demokrasi, menyuarakan pendapat, dan dijamin UUD bahkan. Tetapi, lagi-lagi mentok paling menguap atau meterai kalau akar rumput. Elit yang hanya teriak sana-sini.
Nah ketika itu adalah pendukung pemerintah, kalau tidak dikatakan sebagai pemuja nabi, paling-paling tudingan buzzer. Beberapa hal yang layak dilihat, apalagi ketika ada pernyataan presiden tidak mau menertibkan buzzer dan pendukungnya.
Pertama, elit dan LSM berbagai wajahnya itu ribet dan ribut terus. Kapan bangsa ini bisa tenang membangun. Energi terlalu  banyak terkuras untuk merespons bunyi gak jelas para pelaku ribut ini. pelakunya ya itu-itu saja, semua juga paham kog. Kelaparan.
Kedua, memang selama ini elit terutama parpol dan anggota dewan, pun kabinet diam seribu bahasa jika ada upaya "serangan" kepada Jokowi. Mau sebagai presiden atau sebagai pribadi sekalipun. Mereka seolah mana duli. Toh Jokowi juga tidak peduli.
Berbeda ketika era SBY, menteri pasti akan koor membela apapun demi SBY benar. Elit partai ada Ruhut, almarhum Sutan Batugana, pun menteri-menteri lain akan ikut "membentengi" SBY. Mana selama ini itu ada untuk Jokowi? Tidak ada sama sekali.
Ketiga, ketika ada pembelaan karena perilaku dan jalan laku pemerintahan yang baik, kemudian ramai-ramai dikatakan sebagai pemuja. Ini membela pekerjaan baik, bukan para orangnya sebagai pribadi. Kadang memang juga membela pribadi tetapi berdasar juga karena kualitas, bukan soal suka atau tidak.
Keempat, buzzer, lha untuk apas ih menggunakan buzzer di tengah pemerintahan. Untuk apa perlu menggaungkan nama wong sudah menang pemilihan, dan tidak lagi butuh menang. Aneh dan lucu. Kurang tepat konteks pelabelan ini.
Kelima, mungkin saja ada orang yang mencari uang dengan cara demikian. Sah-sah saja, mengapa tidak, ketika yang menghujat juga dana hidupnya tidak jelas, mengapa ketika mendukung kemudian tidak boleh. Come on, gaya Pak Beye, fairlah, jangan model mendua, dan munafik. Kalau diri sendiri sebagai penegak demokrasi, eh pihak lain dituding buzzer.
Keenam, banyak pendukung yang membela tanpa dapat apa-apa. "Berkelahi" dan dijadikan bulan-bulanan  baik dunia maya atau nyata itu sangat banyak. Jika itu adalah buzzer, keuntungannya sebagai pribadi apa? Wong malah bisa saja susah, misalnya bertikai dengan rekannya.
Jauh lebih baik hilangkan sekat, tidak usah saling tuding dan kadang juga menjadi pelaku. Miris selama ini malah seperti maling teriak maling. Orang kentut yang menuding sebelahnya yang berbuat. Sudahlah sama sama tahu kog, tidak usah merasa lebih demokratis dari pada yang lain. jika membela pemenang sah pemilu dituding sebagai buzzer dan mengganggu, lah buat apa ada konstitusi?
Terima kasih dan salam
