Lima, melawan hegemoni. Melawan Who dengan  Amerika Serikat adalah sebuah prestasi gede. Benar, baik, dan reputasi besar, bukan hanya untuk Indonesia, namun juga negara-negara berkembang lainnya. Bagaimana akhirnya WHO pun mengubah cara bekerja sama. Ini soal keberadaan negara besar dan lembaga dunia yang bisa seenaknya terhadap negara kecil.
Sri Mulyani menghadapi dewan dan presiden. Selengkapnya sudah diulas sebagaimana link di atas. Cukup jelas kesulitan dan keadaannya.
Enam. Berkisah di era Jokowi. Keduanya entah kog bisa kembali mencuat lagi dengan lagi-lagi tema yang berbeda. Kala Siti Fadilah berbicara seolah ada hal yang diabaikan karena "jasa" dan usia soal pembebasan bersyaratnya. Sri Mulyani berbicara mengamankan aset negara yang bisa lepas jika tidak hati-hati berhadapan dengan pimda yang ugal-ugalan.
Prestasi dan satunya mengungkapkan kembali jasa di masa lalu. Itu sih wajar dan normal dalam alam pikir orang tua, merana di penjara pula.
Ketujuh keduanya juga berbicara uang dengan lagi-lagi sudut pandang yang lain. ketika Sri Mulyani memikirkan anggaran negara demi keadaan negara bisa bertahan di tengah amukan ppandemi. Siti mengisahkan penjara karena "pesanan" karena berani melawan kekuatan dunia.
Di antara kesamaan yang ada. Â Cukup kuat perbedaanya adalah soal afiliasi politik. Siti Fadilah memilih bersama jalur partai politik, di mana susah melihat kinerja parpol di Indonesia bersih dari permainan uang. Lihat saja bagaimana segala urusan partai apalagi masa itu, ujung-ujungnya adalah doit. Tidak kaget ketika menteri aktif pun masuk penjara dan KPK bekerja sangat keras waktu itu.
Sri Mulyani tetap pada jalur nonpartai yang memang kadang susah menghadapi sentimen tidak jelas di Senayan, toh dengan kemampuannya yang luar biasa bisa melaju dengan relatif baik selama ini. Satu dua ocehan yang berasal dari politikus nirprestasi sih tidak penting.
Susah dan jauh jika berbicara keberadaannya di penjara karena soal melawan Amrik dan WHO semata. Waktunya mosok jauh banget. Jika demi WHO dan Amrik ya seketika, sehingga kepentingannya aman, kalau sudah lewat untuk apa?
Lebih aneh ketika mengatakan mengapa tidak ikut "bebas" karena "jasa" dan juga usia. Â Nah orang politik ini yang bekerja. Ia menteri kesehatan, tahu dengan baik hukum, dan memang ada napi korupsi yang dibebaskan? Jangan naif atau pura-pura tidak tahu.
Dalih bahwa ia dibui bukan karena korupsi tidak bisa juga menjadi alasan, wong nyatanya ia memang diketok hakim dengan pasal tindak pidana korupsi. Lagi-lagi ini permaian model orang politik. Mengaburkan yang asli seolah-olah benar. Jangan lupa ini era keterbukaan, orang sangat paham dengan banyak hal karena informasi demikian bebas diakses.
Terima kasih dan salam
